Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Hukum Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance di Kabupaten Karawang Mella Ismelina Farma Rahayu; Romi Galih Prabowo; Afrizal Hadi Permana; Aldiansyah Yudha Prawira; Raden Achmad Nur Rizki; Muhamad l Haris Zulkarnaen Sitompul
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.625

Abstract

This research discusses the relationship between green open space (RTH) and good environmental governance (good environmental governance). Good environmental governance is an extension of good government, which refers to the principles of good governance in the context of the environment. The government's role in providing green open space that can be enjoyed by the wider community is closely related to public policy making. This public policy involves a policy-making process that leads to certain goals and involves steps taken by the government. Green open space has various benefits, both ecologically, socio-culturally, and aesthetically. Green open space provides comfort, improves the microclimate, increases oxygen reserves, and serves as a means of recreation, social interaction and regional identity. The existence of green open space is also important in maintaining a balance between the natural environment and the built environment in urban areas. In managing green open space, it is important to apply the concept of good environmental governance by taking into account the sustainability of natural resources. Environmental governance understands environmental management through interactions between the state and its people. Green open space management also involves the process of planning, utilization and control which plays an important role in forming a planned urban spatial layout. This study focuses on Karawang Regency, where there is an imbalance between the amount of green open space with public facilities and private buildings. Even though there is still empty land that can be used as green open space, its utilization has not been optimal. In the Karawang Regency strategic plan, an analysis of land use and green open space needs is carried out based on the area and population. Good green open space management efforts in Karawang Regency can help achieve good environmental governance and improve the quality of the environment and the quality of life of its people.
Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi Raden achmad nur rizki; Tri Setiady; I Ketut Astawa
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.452

Abstract

Pembangunan ekonomi merupakan upaya peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita suatu negara dengan memperhatikan pertambahan penduduk, perubahan struktur ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Otonomi daerah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, karena melalui implementasi yang baik, pembangunan dapat dilakukan secara maksimal. Dalam upaya pemerataan pembangunan di setiap daerah, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan yang lebih luas, jelas, dan bertanggung jawab diberikan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi merupakan strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Desentralisasi fiskal, sebagai salah satu komponen utama dari desentralisasi, memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan yang memadai melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bantuan dari Pemerintah Pusat. Desentralisasi fiskal memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun pengaturan pengeluaran pemerintah daerah perlu diperhatikan agar tidak terlalu banyak digunakan untuk belanja pegawai dan administrasi. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan dengan mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah, seperti pengenaan pajak baru, pungutan retribusi, dan pengelolaan badan usaha milik daerah. Dengan demikian, struktur keuangan daerah dapat ditingkatkan untuk pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik. Peran pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah melalui kebijakan otonomi daerah meliputi restrukturisasi perencanaan pembangunan nasional, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), alokasi dana perimbangan keuangan yang adil, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kebijakan nasional yang mendukung. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi di daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.