Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Cheryl Nathania
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Sila Pertama Pancasila dalam Pembunuhan Janin Di Purwokerto dalam Korelasi Undang-Undang 340 Kuhp Jeane Neltje Selly; Angelica Ulinta Ginting; Nethania Aurelia Madelin; Inayah Ar Rohma; Grizca Ratu Maulika; Cheryl Nathania
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1001

Abstract

Pembunuhan berencana adalah tindakan yang terencana dan disengaja yang dilakukan dengan maksud mengambil nyawa orang lain sehingga tindakan ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Belum lama ini, terdapat kasus pembunuhan yang terjadi di Purwokerto. Karya tulis ini memiliki tujuan untuk melaksanakan sila pertama Pancasila dalam suatu kasus dengan korelasi Undang-Undang 340 KUHP. Kasus pembunuhan ini melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirancang dengan pertimbangan untuk menyesuaikan dengan kebijakan hukum, kondisi aktual, dan pertumbuhan kehidupan nasionalis untuk menjunjung hak asasi manusia. Di samping itu, pembunuhan adalah sebuah tindakan yang tidak cocok dengan prinsip pertama sila Pancasila yang mengatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Metode yang digunakan termasuk kedalam metode normatif serta metode yang bersifat kualitatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan perundang-undangan sebagai pendekatan bahan baku primer serta buku sebagai pendekatan bahan hukum sekunder. Dalam Pasal 340 KUHP, diatur tentang pembunuhan berencana yang dimana pelaku secara sadar dan sengaja untuk mengambil nyawa orang lain, yaitu meliputi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau, pada tingkat maksimal dua puluh tahun. Dalam hal ini, pelaku juga melakukan tindakan inses yang ditetapkan dalam Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).
Peraturan Daerah dan Penegakan Legalitas Pengendalian Kapal Ilegal dalam Mendukung Investasi Pariwisata di Labuan Bajo Cheryl Nathania; Dinda Aurelia Rosi Nasution; Keisha Zahra Wibowo; Nicole Eugenia Yuri; Najla Azrijal Chosaf
Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 1 No 4 (2026): June: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/tmg7nr58

Abstract

This study analyzes the role of local regulations in enforcing the legality of controls on illegal vessels to support tourism investment in Labuan Bajo as a national super-priority destination. The legal issues examined focus on the lack of harmonization between central and local regulations, weak law enforcement against unlicensed vessels, and the implications for legal certainty and the investment climate. The research method employed is a normative legal approach using legislative, conceptual, and comparative methodologies, through an analysis of Law No. 17 of 2008 on Shipping, Government Regulations, Presidential Regulations, Ministerial Regulations, and relevant court decisions. The research findings indicate that Regional Regulations serve a strategic function as an instrument for harmonizing standards and strengthening oversight of tourist vessel activities. Effective law enforcement against illegal vessels has been shown to contribute to improved maritime safety, tourist protection, and legal certainty for investors. Challenges such as overlapping jurisdictions and weak inter-agency coordination still persist. The theoretical implications of this study underscore the importance of integrating maritime and tourism laws within a sustainable development framework. Therefore, an adaptive, legality-based, and integrated reformulation of local policies is necessary to enhance the appeal of tourism investment in Labuan Bajo.  
Co-Authors Angelica Ulinta Ginting Dinda Aurelia Rosi Nasution Grizca Ratu Maulika Inayah Ar Rohma Jeane Neltje Selly Keisha Zahra Wibowo Najla Azrijal Chosaf Nethania Aurelia Madelin Nicole Eugenia Yuri