Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review
Jeane Neltje Selly
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Sila Pertama Pancasila dalam Pembunuhan Janin Di Purwokerto dalam Korelasi Undang-Undang 340 Kuhp Jeane Neltje Selly; Angelica Ulinta Ginting; Nethania Aurelia Madelin; Inayah Ar Rohma; Grizca Ratu Maulika; Cheryl Nathania
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1001

Abstract

Pembunuhan berencana adalah tindakan yang terencana dan disengaja yang dilakukan dengan maksud mengambil nyawa orang lain sehingga tindakan ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Belum lama ini, terdapat kasus pembunuhan yang terjadi di Purwokerto. Karya tulis ini memiliki tujuan untuk melaksanakan sila pertama Pancasila dalam suatu kasus dengan korelasi Undang-Undang 340 KUHP. Kasus pembunuhan ini melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirancang dengan pertimbangan untuk menyesuaikan dengan kebijakan hukum, kondisi aktual, dan pertumbuhan kehidupan nasionalis untuk menjunjung hak asasi manusia. Di samping itu, pembunuhan adalah sebuah tindakan yang tidak cocok dengan prinsip pertama sila Pancasila yang mengatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Metode yang digunakan termasuk kedalam metode normatif serta metode yang bersifat kualitatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan perundang-undangan sebagai pendekatan bahan baku primer serta buku sebagai pendekatan bahan hukum sekunder. Dalam Pasal 340 KUHP, diatur tentang pembunuhan berencana yang dimana pelaku secara sadar dan sengaja untuk mengambil nyawa orang lain, yaitu meliputi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau, pada tingkat maksimal dua puluh tahun. Dalam hal ini, pelaku juga melakukan tindakan inses yang ditetapkan dalam Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Waralaba Melalui Mediasi Salsabila Putri Zahra Nasution; Adisty Padmavati Nazwa Moha; Jessica Audrey; Khalisha Adela Morris; Jeane Neltje Selly
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1017

Abstract

Kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual berasal dari pemikiran seseorang yang kemudian disebut pencipta atau penemu dan karyanya kemudian mempunyai hak milik. Waralaba merupakan suatu cara bisnis yang sudah ada sebelumnya yangmerupakan hasil gagasan penciptanya. Untuk menjalankan usaha dengan metode waralaba, harus ada kesepakatan antara kedua pihak yang terlibat. dari Bagaimana Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Waralaba Melalui Mediasi dan Bagaimana hambatan pertanggungjawaban para pihak terhadap wanprestasi perjanjian waralaba dari merk teh poci, Pihak yang memberi nama harus menjaga reputasi baik pihak lain dalam waralaba. Namun perjanjian ini seringkali dilanggar hingga terjadi pelanggaran kontrak sehingga merusak reputasi salah satu pihak.
Analisis Pengaruh Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba Terhadap Hak Asasi Perempuan Naomi Femilia; Salsabila Putri Zahra Nasution; Merlin Theodor Handayani Samosir; Adisty Padmavati Nazwa Moha; Dandi Herdiawan Syahputra; Jeane Neltje Selly
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1023

Abstract

Kawin tangkap merupakan tradisi adat di Sumba yang keberadaannya masih diakui hingga saat ini, tradisi ini dilakukan dengan cara menangkap perempuan yang ingin dikawinkan dengan syarat yaitu telah memperoleh persetujuan baik dari pihak perempuan maupun dari pihak keluarga perempuan. Akan tetapi, aturan kawin tangkap berubah seiring waktu dimana pihak laki-laki menangkap perempuan yang ingin dijadikan sebagai istri tanpa diketahui oleh pihak perempuan dan keluarganya. Hal ini tentu saja merampas hak asasi perempuan dan tentu telah menjadi pelanggaran bahkan dapat menjadi tindak pidana yang dapat dijerat hukum.
Co-Authors Adisty Padmavati Nazwa Moha Angelica Ulinta Ginting Cheryl Nathania Dandi Herdiawan Syahputra Grizca Ratu Maulika Inayah Ar Rohma Jessica Audrey Khalisha Adela Morris Merlin Theodor Handayani Samosir Naomi Femilia Nethania Aurelia Madelin Salsabila Putri Zahra Nasution