Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)
Angelica Ulinta Ginting
Unknown Affiliation
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Sila Pertama Pancasila dalam Pembunuhan Janin Di Purwokerto dalam Korelasi Undang-Undang 340 Kuhp Jeane Neltje Selly; Angelica Ulinta Ginting; Nethania Aurelia Madelin; Inayah Ar Rohma; Grizca Ratu Maulika; Cheryl Nathania
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1001

Abstract

Pembunuhan berencana adalah tindakan yang terencana dan disengaja yang dilakukan dengan maksud mengambil nyawa orang lain sehingga tindakan ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Belum lama ini, terdapat kasus pembunuhan yang terjadi di Purwokerto. Karya tulis ini memiliki tujuan untuk melaksanakan sila pertama Pancasila dalam suatu kasus dengan korelasi Undang-Undang 340 KUHP. Kasus pembunuhan ini melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirancang dengan pertimbangan untuk menyesuaikan dengan kebijakan hukum, kondisi aktual, dan pertumbuhan kehidupan nasionalis untuk menjunjung hak asasi manusia. Di samping itu, pembunuhan adalah sebuah tindakan yang tidak cocok dengan prinsip pertama sila Pancasila yang mengatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Metode yang digunakan termasuk kedalam metode normatif serta metode yang bersifat kualitatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan perundang-undangan sebagai pendekatan bahan baku primer serta buku sebagai pendekatan bahan hukum sekunder. Dalam Pasal 340 KUHP, diatur tentang pembunuhan berencana yang dimana pelaku secara sadar dan sengaja untuk mengambil nyawa orang lain, yaitu meliputi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau, pada tingkat maksimal dua puluh tahun. Dalam hal ini, pelaku juga melakukan tindakan inses yang ditetapkan dalam Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).
Analisis Pembayaran Hutang dan Bunga oleh Debitur Pelaku Wanprestasi Berdasarkan Hukum Perdata Moody Rizqy Syailendra; Angelica Ulinta Ginting; Irene Mariboto Sitanggang
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i2.5358

Abstract

A valid agreement creates a contract that gives rise to rights and obligations between the parties, and if one party does not fulfill its obligations, it can be declared to be in default. Default can be interpreted as the failure to fulfill or negligent in carrying out obligations as stipulated in the agreement made by the creditor and debtor. One example of a case of default regarding debts involving the Deputy Regent of Sidoarjo, Subandi, who borrowed IDR 1 billion from Darmiati Tansilong. The Supreme Court rejected Subandi's appeal (Decision No. 1609/K/Pdt/2022) and stated that he was in default. The Supreme Court's decision emphasized that the default committed by Subandi poses a risk in the form of debt repayment, paying profit sharing for property business development and the total interest that has been promised.
Co-Authors Cheryl Nathania Grizca Ratu Maulika Inayah Ar Rohma Irene Mariboto Sitanggang Jeane Neltje Selly Moody Rizqy Syailendra Putra Nethania Aurelia Madelin