Garuda - Garba Rujukan Digital

BASULUH SUKU BANJAR DALAM SENGKETA âWARIS Hayati, Siti Muna
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 6 No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.493 KB)

This paper intends to question about how to answer the the implementation of basuluh in Banjar tribe in inheritance dispute and how the analysis of Islamic law and the Supreme Court Regulation No. 1 of 2008 on the implementation of basuluh in Banjar tribe in inheritance dispute. Data are collected by interview and documentation then analyzed by qualitative method and descriptive verification technique with deductive-inductive mindset. The implementation of basuluh in Banjar tribe in inheritance dispute is based on the existing law of Sultan Adam. Basuluh is conducted by contacting the main figure of the village. These figures will give his personal solution to implement it peacefully. In general, the division is done in two ways, namely faraid islah and islah. The result of basuluh has no legal force, but if broken, it will be sanctioned customarily. In Islamic point of view, basuluh of Banjar tribe has already been in accordance with the principles ofÂ maqaá¹£id al-syariÄ«ah. On the perspective of PERMA No. 1 of 2008, it does not reveal any significant differences between the two overall but the legal basis that governs them. So that, the mediation done by PERMA No. 1 of 2008 is specifically regulated in detail. On the other hands, the mediation in court has more disadvantage than that ofÂ basuluh even thoughÂ the deed of peace has a legal force and has a limit time. So that, no party can stall. However, basuluh, in this case, is more effective than mediation in court.Tulisan ini bermaksud menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan basuluh Suku Banjar dalam sengketa waris serta bagaimana analisis hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 terhadap pelaksanaan basuluh Suku Banjar dalam sengketa waris. Data yang dihimpun menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan teknik deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif-induktif. Pelaksanaan basuluh Suku Banjar dalam sengketa waris berdasarkan pada undang-undang Sultan Adam yang masih ditaati. Basuluh dilakukan dengan menghubungi tokoh yang dipandang sebagai tetuha kampung. Tokoh ini akan memberikan pandangannya agar penyelesaian dilaksanakan secara damai. Pada umumnya pembagian dilakukan dengan dua macam cara, yaitu FarÄâiá¸ Iá¹£laá¸¥ dan Iá¹£lÄá¸¥. Hasil dari kesepakatan basuluh ini tidak memiliki kekuatan hukum, namun jika dilanggar akan diberi sanksi adat. Ditinjau dari hukum Islam, Basuluh suku Banjar dalam sengketa waris telah sesuai dengan maqaá¹£id asy-syariÄ«ah. Ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara keduanya secara keseluruhan. Yang menjadi perbedaan hanya dasar hukum yang mengatur keduanya sehingga mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 diatur secara rinci sedangkan pelaksanaan basuluh hanya sekedar berdasarkan yang sering dilakukan masyarakat Banjar. Selain itu mediasi di pengadilan memiliki kelemahan kurang efektif dibandingkan basuluh namun akta perdamaiannya memiliki kekuatan hukum serta memiliki batasan waktu sehingga tidak ada pihak yang dapat mengulur-ulur waktu. Sedangkan basuluh lebih efektif dibandingkan dengan mediasi di pengadilan namun hasil kesepakatannya tidak berkekuatan hukum dan tidak memiliki batasan waktu pelaksanaan.Kata kunci: basuluh, Suku Banjar, sengketa waris

MENGINGAT KEMBALI PEMIKIRAN ABDUL MUKTI ALI: PENDEKATAN SCIENTIFIC-CUM-DOCTRINAIRE DAN KONSEP AGREE IN DISAGREEMENT Hayati, Siti Muna
Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin Vol 16, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin

This biographical reseach is talking about A. Mukti Ali, a moslem intellectual from Cepu. He is the founder of scientific-cum-doctrinaire approach or synthetic method, which is one of Islamic Studies approaches. He is also known as the founder of religious harmony concept in Indonesia, that is agree in disagreement. He also opened Comparative Religion department in 1960 so that the Comparative Religion becoming well-known in Indonesia.

PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM Hayati, Siti Muna
Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Vol 10 No 1 (2015)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.003 KB)

Abstrak. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan: Apakah perempuan adalah kelompok kelas kedua dalam Islam? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bahwa dalam kenyataannya Islam pada awal kemunculannya telah mengangkat status perempuan dengan melarang pembunuhan bayi perempuan, menghapus status perempuan sebagai harta benda, menetapkan kecakapan hukumnya, memberikan hak untuk menerima mahar, merubah perkawinan dari hubungan hak milik menjadi sebuah hubungan perjanjian, dan membolehkan perempuan menguasai harta benda miliknya serta menggunakan nama gadisnya setelah menikah. Al-Quran juga memberikan hak kepada perempuan untuk mengelola kekayaannya sendiri serta mengatur kebebasan hak suami dalam menceraikan isterinya. Abstract: This paper answers the question: Are women second-class citizens in Islam? The answer for the question is that the revelation of Islam raised the status of women by prohibiting female infanticide, abolishing womenâ€™s status as property, establishing womenâ€™s legal capacity, granting women the right to receive their own dowry, changing marriage from a proprietary to a contractual relationship, and allowing women to retain control over their property and to use their maiden name after marriage. Al Quran also grants women financial maintenance from their husbands and controlled the husbandâ€™s free ability to divorce her wife. Kata Kunci: Isu-isu Perempuan, Gender, Kesetaraan, dan Ajaran Islam.

MENGINGAT KEMBALI PEMIKIRAN ABDUL MUKTI ALI: PENDEKATAN SCIENTIFIC-CUM-DOCTRINAIRE DAN KONSEP AGREE IN DISAGREEMENT Hayati, Siti Muna
Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin Vol 16, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin

This biographical reseach is talking about A. Mukti Ali, a moslem intellectual from Cepu. He is the founder of scientific-cum-doctrinaire approach or synthetic method, which is one of Islamic Studies approaches. He is also known as the founder of religious harmony concept in Indonesia, that is agree in disagreement. He also opened Comparative Religion department in 1960 so that the Comparative Religion becoming well-known in Indonesia.

Basuluh Suku Banjar dalam Sengketa Waris Hayati, Siti Muna
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 6 No. 1 (2016): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2016.6.1.1-38

This paper intends to question about how to answer the the implementation of basuluh in Banjar tribe in inheritance dispute and how the analysis of Islamic law and the Supreme Court Regulation No. 1 of 2008 on the implementation of basuluh in Banjar tribe in inheritance dispute. Data are collected by interview and documentation then analyzed by qualitative method and descriptive verification technique with deductive-inductive mindset. The implementation of basuluh in Banjar tribe in inheritance dispute is based on the existing law of Sultan Adam. Basuluh is conducted by contacting the main figure of the village. These figures will give his personal solution to implement it peacefully. In general, the division is done in two ways, namely faraid islah and islah. The result of basuluh has no legal force, but if broken, it will be sanctioned customarily. In Islamic point of view, basuluh of Banjar tribe has already been in accordance with the principles of maqaṣid al syariī'ah. On the perspective of PERMA No. 1 of 2008, it does not reveal any significant differences between the two overall but the legal basis that governs them. So that, the mediation done by PERMA No. 1 of 2008 is specifically regulated in detail. On the other hands, the mediation in court has more disadvantage than that of basuluh even though the deed of peace has a legal force and has a limit time. So that, no party can stall. However, basuluh, in this case, is more effective than mediation in court. [Tulisan ini bermaksud menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan basuluh Suku Banjar dalam sengketa waris serta bagaimana analisis hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 terhadap pelaksanaan basuluh Suku Banjar dalam sengketa waris. Data yang dihimpun menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan teknik deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif-induktif. Pelaksanaan basuluh Suku Banjar dalam sengketa waris berdasarkan pada undang undang Sultan Adam yang masih ditaati. Basuluh dilakukan dengan menghubungi tokoh yang dipandang sebagai tetuha kampung. Tokoh ini akan memberikan pandangannya agar penyelesaian dilaksanakan secara damai. Pada umumnya pembagian dilakukan dengan dua macam cara, yaitu Farā‟iḍ Iṣlaḥ dan Iṣlāḥ. Hasil dari kesepakatan basuluh ini tidak memiliki kekuatan hukum, namun jika dilanggar akan diberi sanksi adat. Ditinjau dari hukum Islam, Basuluh suku Banjar dalam sengketa waris Tahun 2008 tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara keduanya secara keseluruhan. Yang menjadi perbedaan hanya dasar hukum yang mengatur keduanya sehingga mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 diatur secara rinci sedangkan pelaksanaan basuluh hanya sekedar berdasarkan yang sering dilakukan masyarakat Banjar. Selain itu mediasi di pengadilan memiliki kelemahan kurang efektif dibandingkan basuluh namun akta perdamaiannya memiliki kekuatan hukum serta memiliki batasan waktu sehingga tidak ada pihak yang dapat mengulur ulur waktu. Sedangkan basuluh lebih efektif dibandingkan dengan mediasi di pengadilan namun hasil kesepakatannya tidak berkekuatan hukum dan tidak memiliki batasan waktu pelaksanaan.]

Religious Tradition and Technology: Debate among Penghulus about Online Marriage Law in Banjarmasin Hayati, Siti Muna; Khitam, Husnul; Erfan, Zainul; Amini, Afifah
Journal of Islamic Law Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Islamic Law
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/jil.v5i1.2187

This article explores the perspectives of penghulus (marriage functionaries) in Banjarmasin regarding online marriage contracts, navigating the interplay between religious tradition and technological. Drawing upon differences in interpretation among Islamic jurists, the article elucidates varying views on the validation of marriage contracts, focusing on the concept of ittiḥād al-majlis (unity of session). This concept significantly shapes penghulus’ opinions on the legitimacy of online marriage contracts. Against this backdrop, the article analyses the factors driving discourse among penghulus regarding online marriage contracts and their implications within Banjarese community. Conducting interviews with 12 penghulus in Banjarmasin over a three-month period from September to November 2023, the study underscores the importance of religious tradition in Banjarmasin society and its adaptation to technological progress in interpreting Islamic law. The study finds that while the majority of penghulus oppose online marriage contracts, a minority endorse them under specific conditions. Those against them argue that ittiḥād al-majlis necessitates the physical presence of all parties in one location during the marriage contract process, whereas proponents contend that the virtual realm fulfills this criterion. These findings reflect the ongoing societal dialogue regarding the interpretation of religious doctrines and technological innovations, offering valuable insights into the intersection of religious tradition and technology in contemporary Islamic jurisprudence. [Studi ini menginvestigasi perspektif para penghulu di Kota Banjarmasin terkait hukum akad nikah secara online, yang mencerminkan pergumulan antara tradisi keagamaan dan kemajuan teknologi. Dengan mengacu pada perbedaan pendapat para ulama fikih tradisional, artikel ini mengidentifikasi perbedaan dalam penafsiran terhadap ittiḥād al-majlis sebagai salah satu syarat ijab dan kabul dalam perkawinan, yang mempengaruhi pendapat para penghulu tentang sah tidaknya akad nikah secara online. Di tengah kompleksitas ini, artikel bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang membentuk perdebatan para penghulu terkait hukum akad nikah secara online serta implikasinya dalam konteks masyarakat Banjar. Dengan mewawancarai 12 penghulu di Kota Banjarmasin selama tiga bulan, dari September sampai November 2023, studi ini menyoroti pentingnya tradisi keagamaan dalam masyarakat Banjar dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam penafsiran terhadap hukum Islam. Kajian ini menunjukkan bahwa mayoritas penghulu menolak akad nikah secara online, sementara sebagian kecil memperbolehkannya dengan syarat tertentu. Mayoritas penghulu yang menolak menginterpretasikan ittiḥād al-majlis dengan keharusan kehadiran para pihak secara fisik dalam satu tempat dalam prosesi akad nikah, sedangkan sebagian kecil yang membolehkan memandang bahwa ruang virtual telah memenuhi kriteria ittiḥād al-majlis tersebut. Temuan ini mencerminkan perdebatan yang sedang berlangsung dalam masyarakat terkait penafsiran terhadap ajaran agama dan perkembangan teknologi, memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika tradisi keagamaan dan teknologi dalam pemikiran hukum Islam kontemporer.]

Methodology of Egyptian Inheritance Law Reform Khitam, Husnul; Hayati, Siti Muna; Rahmawati, Anif; Utsany, Royan
KALOSARA: Family Law Review Vol. 5 No. 2 (2025): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v5i2.11024

Studies on Islamic inheritance law in Egypt have thus far tended to be descriptive-historical, particularly concerning the codification through Law No. 77 of 1943 and Law No. 71 of 1946, without offering much critical assessment of the methodological foundations of takhayyur (cross-madhhab selection), taṭbīq (contextual application), and tajdīd (reinterpretation). This gap highlights the lack of theoretical reconstruction regarding the state’s institutional ijtihād and the limited analysis of the reform’s impact on society, gender justice, and cross-national inheritance dynamics. This study aims to analyze the methodological construction of Egypt’s inheritance law reforms, evaluate their implications for the principle of substantive justice, and examine their relevance to contemporary challenges. Theoretically, it employs the concept of institutional ijtihād—namely the role of the state in selecting and adapting the opinions of fuqahāʾ—to explain the flexibility of Islamic law within the modern legal order. The findings indicate a significant redefinition, including: restricting homicide as an impediment to inheritance solely to cases of intentional killing; granting equal rights in al-masʾalah al-mushtarakah; expanding radd rights for widowers/widows; introducing special regulations on lineage acknowledgment (al-muqarr lahu bi al-nasab); and the establishment of the obligatory will (waṣiyyah wājibah) for orphaned grandchildren. These results affirm that Egypt’s inheritance law reform represents an effort to balance classical fiqh with modern social demands. The implication is that the Egyptian model may serve as a reference for other Muslim-majority countries, including Indonesia, in formulating inheritance law that is more just, adaptive, and oriented toward gender justice and legal pluralism. Keywords: Inheritance Law Reform, Institutional Ijtihād, Obligatory Will (Waṣiyyah Wājibah)

Bahilah di Hulu Sungai Utara: Penebus Dosa Ala Urang Amuntai Hayati, Siti Muna; Khitam, Husnul
Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol 14 No 2 (2018): JURNAL STUDI AGAMA DAN MASYARAKAT
Publisher : IAIN Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jsam.v14i2.692

This study is aimed at examining the Bahilah custom facing a shift in practice and how the views of North Hulu Sungai society towards the Bahilah custom. This study belongs to descriptive qualitative research using observation and interview methods. The study reveals that some modern societies and living in urban areas consider the bahilah custom not based from the Nash (Qur

Pendampingan Dosen Pemula melalui Integrasi Artificial Intelligence dalam Program PKDP untuk Peningkatan Keterampilan Penulisan Ilmiah Assaiq, Muhammad Royhan; Yumna, Hanin; Hayati, Siti Muna; Alwi, Mohammad Cholil; Saputro, Lilik Agus
Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Desember
Publisher : LPPPM STAI Darul Hikmah Bangkalan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35309/dharma.v6i1.533

Scientific publications are an essential pillar in the development of novice lecturers' careers and institutional reputation, but are often hampered by technical obstacles and limited mastery of academic rules. To address this challenge, the 2025 Beginner Lecturer Competency Improvement Programme (PKDP) introduces innovation by integrating Artificial Intelligence (AI) into the Article Writing module. This study aims to analyse the implementation and impact of AI integration, focusing on two aspects: the strategy of its use to improve writing efficiency and the application of ethical principles to maintain academic integrity. It uses a qualitative approach through module content analysis, literature study, and semi-structured interviews with participants and facilitators. The study found that AI served as a co-author assistant in literature search, outlining, and language refinement. The application of the Dialogical Iterative Technique (DIT) was shown to reduce participants' cognitive load, allowing them to focus more on analysing and formulating original ideas. Despite increasing efficiency and confidence, the utilisation of AI also poses ethical challenges such as the risk of plagiarism, data fabrication, and over-reliance. This research recommends three ethical principles in the use of AI: challenge of use, validation of results, and commitment to originality. Thus, AI can be optimised as a productivity-enhancing tool without compromising scientific integrity

From Taboo to Negotiated Tradition: Marriage During Muharram in Gunungkidul within Islamic Family Law Context Assaiq, Muhammad Royhan; Hayati, Siti Muna; Suprianto, Agus; Aqil, Ibnu; Yumna, Hanin
Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/mjhki.v4i1.53

This study addresses the gap between normative Islamic legal perspectives, which deny any prohibition of marriage in certain months, and socio-cultural practices that maintain marriage taboos in Javanese society. It aims to explain how Javanese traditions interpret marriage during the month of Muharram and to identify the factors that drive the negotiation of this taboo. This research is a field study with a qualitative socio-legal approach conducted in Gunungkidul Regency. Data were collected through in-depth interviews with ten informants, including six individuals who married during Muharram, two marriage guardians, and two officials from the Office of Religious Affairs. Data were analyzed using the Miles and Huberman model and interpreted through Bronfenbrenner’s ecological systems theory. The findings reveal that decisions to marry during Muharram are influenced by practical family considerations, religious understanding, and institutional legitimacy. These factors indicate that the Muharram marriage taboo has not disappeared but has been reinterpreted as a negotiable cultural practice. Theoretically, this study contributes to Islamic family law by demonstrating that legal norms interact dynamically with social and cultural systems, in which local traditions may function as ‘urf that is continuously negotiated within the framework of Islamic law. Therefore, this study recommends strengthening context-based Islamic legal education grounded in maqāṣid al-sharī‘ah to distinguish between normative religious teachings and culturally constructed beliefs.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search