Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Religious Tradition and Technology: Debate among Penghulus about Online Marriage Law in Banjarmasin Hayati, Siti Muna; Khitam, Husnul; Erfan, Zainul; Amini, Afifah
Journal of Islamic Law Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Islamic Law
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/jil.v5i1.2187

Abstract

This article explores the perspectives of penghulus (marriage functionaries) in Banjarmasin regarding online marriage contracts, navigating the interplay between religious tradition and technological. Drawing upon differences in interpretation among Islamic jurists, the article elucidates varying views on the validation of marriage contracts, focusing on the concept of ittiḥād al-majlis (unity of session). This concept significantly shapes penghulus’ opinions on the legitimacy of online marriage contracts. Against this backdrop, the article analyses the factors driving discourse among penghulus regarding online marriage contracts and their implications within Banjarese community. Conducting interviews with 12 penghulus in Banjarmasin over a three-month period from September to November 2023, the study underscores the importance of religious tradition in Banjarmasin society and its adaptation to technological progress in interpreting Islamic law. The study finds that while the majority of penghulus oppose online marriage contracts, a minority endorse them under specific conditions. Those against them argue that ittiḥād al-majlis necessitates the physical presence of all parties in one location during the marriage contract process, whereas proponents contend that the virtual realm fulfills this criterion. These findings reflect the ongoing societal dialogue regarding the interpretation of religious doctrines and technological innovations, offering valuable insights into the intersection of religious tradition and technology in contemporary Islamic jurisprudence. [Studi ini menginvestigasi perspektif para penghulu di Kota Banjarmasin terkait hukum akad nikah secara online, yang mencerminkan pergumulan antara tradisi keagamaan dan kemajuan teknologi. Dengan mengacu pada perbedaan pendapat para ulama fikih tradisional, artikel ini mengidentifikasi perbedaan dalam penafsiran terhadap ittiḥād al-majlis sebagai salah satu syarat ijab dan kabul dalam perkawinan, yang mempengaruhi pendapat para penghulu tentang sah tidaknya akad nikah secara online. Di tengah kompleksitas ini, artikel bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang membentuk perdebatan para penghulu terkait hukum akad nikah secara online serta implikasinya dalam konteks masyarakat Banjar. Dengan mewawancarai 12 penghulu di Kota Banjarmasin selama tiga bulan, dari September sampai November 2023, studi ini menyoroti pentingnya tradisi keagamaan dalam masyarakat Banjar dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam penafsiran terhadap hukum Islam. Kajian ini menunjukkan bahwa mayoritas penghulu menolak akad nikah secara online, sementara sebagian kecil memperbolehkannya dengan syarat tertentu. Mayoritas penghulu yang menolak menginterpretasikan ittiḥād al-majlis dengan keharusan kehadiran para pihak secara fisik dalam satu tempat dalam prosesi akad nikah, sedangkan sebagian kecil yang membolehkan memandang bahwa ruang virtual telah memenuhi kriteria ittiḥād al-majlis tersebut. Temuan ini mencerminkan perdebatan yang sedang berlangsung dalam masyarakat terkait penafsiran terhadap ajaran agama dan perkembangan teknologi, memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika tradisi keagamaan dan teknologi dalam pemikiran hukum Islam kontemporer.]
Revitalisasi Dan Piloting Kantor Urusan Agama Di Indonesia (Dinamika Hukum Islam Berbasis Kemaslahatan) Erfan, Zainul; Jalaluddin, Jalaluddin; Azhari, Fathurrahman; Hamdi, Fahmi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.551

Abstract

Abstract This research examines the revitalization and pilot of the Office of Religious Affairs (KUA) in Indonesia, particularly in relation to the implementation of benefit-based Islamic law. The Ministry of Religious Affairs is under pressure to improve public services by embracing digitalization and making them more accessible. As a crucial part of the ministry's services, the KUA needs to reflect the commitment to nurturing the community. The revitalization involves digital applications for easier access to KUA services, improving infrastructure and human resources, and implementing good governance principles in e-government. The objective is to enhance the efficiency, transparency, and quality of public services. The digitalization efforts include online registration, information dissemination, consultations, digital document services, and monitoring and evaluation. The research findings indicate that the revitalization through digitalization strengthens public services, increases transparency, and meets the community's expectations for improved efficiency and accessibility. The efforts align with the KUA's functions and support the dynamics of Islamic law in Indonesia. Keywords: Revitalization, piloting, religious affairs office, Indonesia Abstrak Penelitian ini mengkaji revitalisasi dan uji coba Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan implementasi hukum Islam berbasis kemaslahatan. Kementerian Agama berada di bawah tekanan untuk meningkatkan layanan publik dengan merangkul digitalisasi dan membuatnya lebih mudah diakses. Sebagai bagian penting dari layanan kementerian, KUA perlu mencerminkan komitmen untuk mengayomi masyarakat. Revitalisasi ini melibatkan aplikasi digital untuk memudahkan akses ke layanan KUA, meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam e-government. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Upaya digitalisasi tersebut meliputi pendaftaran online, penyebaran informasi, konsultasi, layanan dokumen digital, serta pemantauan dan evaluasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi melalui digitalisasi memperkuat layanan publik, meningkatkan transparansi, dan memenuhi harapan masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Upaya-upaya tersebut sejalan dengan fungsi KUA dan mendukung dinamika hukum Islam di Indonesia. Kata Kunci: Revitalisasi, piloting, kantor urusan agama, indonesia
Politik Hukum Antar Bangsa (Siyasah Dauliyah Indonesia Dalam Perdamaian Dunia) Erfan, Zainul; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyitah; Khasyi'in, Nuril
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.552

Abstract

Abstract This research explores Indonesia's role in the politics of international law, or Siyasah Dauliyah, in the context of world peace. As one of the important countries in the international arena, Indonesia plays a significant role in maintaining global peace through various initiatives and active participation. Indonesia has long contributed to the mission of world peace, whether through sending peace aid, acting as a negotiator, or becoming a peacemaker in various disputes and conflicts between countries. Indonesia's voice is well heard by other countries, and its strategic role is recognized internationally. Indonesia's Siyasah Dauliyah in world peace not only brings honor to the country's name, but also shows Indonesia's commitment to global stability and security. Indonesia's free, active and democratic foreign policy makes it a country capable of maintaining the global security ecosystem from various turmoil and conflict. Indonesia's participation in international organizations strengthens its role, especially among developing countries on their way to developed country status. In addition to engaging with Non-Aligned countries, Indonesia has also actively forged friendships with developed countries in the Western bloc, strengthening its bargaining power and position in the international arena. Participation in new organizations such as BRICS, which consists mainly of developed countries affiliated with the Eastern bloc, gives Indonesia the benefit of multiple blocs, enhancing its presence and role in international peace, stability and security. Keywords: Politics, Law, Interstate, Peace Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi peran Indonesia dalam politik hukum internasional, atau Siyasah Dauliyah, dalam konteks perdamaian dunia. Sebagai salah satu negara penting dalam arena internasional, Indonesia memainkan peran signifikan dalam menjaga perdamaian global melalui berbagai inisiatif dan partisipasi aktif. Indonesia telah lama berkontribusi pada misi perdamaian dunia, baik melalui pengiriman bantuan perdamaian, bertindak sebagai negosiator, maupun menjadi juru damai dalam berbagai sengketa dan konflik antar negara. Suara Indonesia didengar dengan baik oleh negara-negara lain, dan peran strategisnya diakui secara internasional. Siyasah Dauliyah Indonesia dalam perdamaian dunia tidak hanya membawa harum nama negara, tetapi juga memperlihatkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas dan keamanan global. Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas, aktif, dan demokratis menjadikannya sebagai negara yang mampu menjaga ekosistem keamanan global dari berbagai gejolak dan konflik. Partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional memperkuat perannya, khususnya di antara negara-negara berkembang yang sedang menuju status negara maju. Selain berhubungan dengan negara-negara Non-Blok, Indonesia juga aktif menjalin persahabatan dengan negara-negara maju di blok Barat, memperkuat daya tawar dan posisinya di kancah internasional. Keikutsertaan dalam organisasi baru seperti BRICS, yang sebagian besar beranggotakan negara-negara maju yang terafiliasi dengan blok Timur, memberikan Indonesia manfaat dari berbagai blok, meningkatkan eksistensi dan peranannya dalam perdamaian, stabilitas, dan keamanan dunia internasional. Kata Kunci: Politik, Hukum, Antar negara, Perdamaian
Hukum Perkawinan Adat Banjar : Menelisik Kebiasaan Masyarakat Banjar dalam Praktek Perkawinan Erfan, Zainul; Sukarni, Sukarni; Hanafiah, M.Hum, , Prof. Dr. H. M.; Muhajir, M.A, Dr. Ahmad
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i2.554

Abstract

Abstract The more advanced human civilization becomes, the more problems occur among humanity. One of the problems that arise is related to relationships between people. Trust issues are a hot topic being discussed nowadays, including in husband-wife relationships. Trust issues influence prospective husbands or wives to enter into prenuptial agreements. The contents of the agreement are about the prohibition of cheating, as was done by artist Via Vallen and her husband Chevra Yolandi. They made this agreement so that each of them would think again about committing cheating because there were consequences if they broke the agreement. Not without reason, quite a few cases of infidelity have occurred between ordinary people and public figures in the country. The purpose of this research is to find out how Islamic law views prenuptial agreements which include a prohibition on cheating in them? This research uses a type of normative juridical research with library research. The research results show that marriage should be carried out based on mutual trust in each partner. Keywords: Law, marriage, Banjar custom, habit, practice Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebiasaan masyarakat Banjar dalam praktik perkawinan serta menilai status hukumnya menurut syariat Islam, khususnya dalam fiqih munakahat. Studi ini difokuskan pada dua pertanyaan utama: (1) Apa saja kebiasaan dalam praktik perkawinan di masyarakat Banjar? (2) Bagaimana status hukum kebiasaan tersebut dalam syariat Islam? Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur terkait hukum perkawinan adat Banjar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Banjar memiliki sejumlah kebiasaan unik dalam praktik perkawinan yang mencakup tahapan-tahapan seperti lamaran, pertunangan, dan upacara adat yang khas. Kebiasaan-kebiasaan ini diperiksa dan dianalisis dalam konteks hukum Islam untuk menentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Analisis fiqih munakahat menunjukkan bahwa sebagian besar kebiasaan masyarakat Banjar dalam praktik perkawinan sejalan dengan ketentuan syariat Islam, meskipun terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyesuaian atau klarifikasi hukum. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai sinergi antara tradisi adat dan hukum Islam dalam masyarakat Banjar, serta kontribusinya terhadap pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik perkawinan adat di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat Banjar dan pemangku kepentingan dalam upaya melestarikan kebudayaan sambil memastikan kesesuaian dengan hukum Islam, serta bagi akademisi yang tertarik pada kajian hukum adat dan fiqih perkawinan. Kata Kunci : Hukum, perkawinan, adat Banjar, kebiasaan, praktik.