Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan JURNAL PENDIDIKAN INDONESIA: Teori, Penelitian, dan Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Nurhuda, Dede Yuda Wahyu
Universitas Bakti Tunas Husada
Religion Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN APBD DALAM BIDANG KESEHATAN Nurhuda, Dede Yuda Wahyu
Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : STIKes BTH Tasikmalaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.616 KB) | DOI: 10.36465/jkbth.v14i1.107

Abstract

Kesehatan adalah salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan manusia. Pembangunan kesehatan dalam kehidupan berbangsa sangat besar nilai investasinya terutama terhadap sumber daya manusia, sehingga Pemerintah berkewajiban berperan aktiv dalam upaya pencapaiakan kesehatan bagi masyarakat. Upaya tersebut terdapat dalam kebijakan dan program-program yang menunjang untuk mencapai hal tersebut, yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemerintah daerah. Pembangunan kesehatan daerah tentunya dilakukan dengan perencanaan dan evaluasi yang harus berjalan baik, salah satunya adalah pengawasan terhadap APBD yang dilakukan lembaga berwenang, yaitu DPRD. Di Kabupaten Tasikmalaya DPRD tidak bisa maksimal dalam melakukan pengawasan, termasuk pelaksanaan APBD bidang kesehatan, hal ini dapat dilihat pada minimnya persentasi peningkatan anggaran kesehatan dan pencapaian program prioritas bidang kesehatan yang tidak maksimal. Hal tersebut disebabkan beberapa foktor, yaitu : bentuk pengawasan yang dilakukan dengan tidak terstruktur, dominasi eksekutif dalam kebijakan, dan kendala tekhnis yangbersipat geografis.
Pengaruh Kampanye Ujian “Bersih” dalam membentuk Prilaku Mahasiswa saat Ujian Nurhuda, Dede Yuda Wahyu
Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi Vol 13, No 1 (2015)
Publisher : STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.327 KB) | DOI: 10.36465/jkbth.v13i1.22

Abstract

Penelitian mengenai pengaruh kampanye ujian “bersih” dalam membentuk prilaku mahasiswa saat ujian, dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh agenda tersebut terhadap prilaku mahasiswa ketika ujian. Karena prilaku yang diharapkan ketika ujian berlangsung adalah adanya kedisiplinan dan kejujuran dari peserta ujian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan agenda kampanye ujian “bersih” yang telah mahasiswa lakukan memberikan pengaruh yang besar terhadap prilaku merekan ketika ujian.Kata kunci : Karakter, disiplin dan kejujuran, Metode deskriptif analisis dan survey deskriptif
PENGARUH DISIPLIN DOSENTERHADAP MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA DI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BAKTI TUNAS HUSADA TASIKMALAYA Nurhuda, Dede Yuda Wahyu
Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi Vol 16, No 1 (2016): Agustus 2016
Publisher : STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.829 KB) | DOI: 10.36465/jkbth.v16i1.163

Abstract

Dosen merupakan instrumen inti dalam proses pendidikan di kampus, sehingga Dosen mempunyai peranan yang penting dalam mencetak mahasiswa/ peserta didik yang unggul baik secara Keilmuan maupun karakter, sehingga dosen yang baik yang disiplin akan memberikan sumbangsih yang besar untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Tingkat disiplin Dosen di STIKes BTH Tasikmalaya, menurut penilaian mahasiswa memiliki tingkat disiplin yang baik, (kategori ; Disiplin dan sangat disiplin) dan Tingkat disiplin dosen mempengaruhi motivasi mahasiswa dalam belajar. Semakain tinggi tingkat disiplin dosen, maka akan semakain baik motivasi belajar mahasiswa
PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA BPJS KESEHATAN TERHADAP AKSES INFORMASI LAYANAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Nurhuda, Dede Yuda Wahyu
Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi Vol 19, No 1 (2019): .
Publisher : STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.197 KB) | DOI: 10.36465/jkbth.v19i1.459

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana negara berupaya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional  merupakan salah satu upaya negara dalam menghadirkan kesejahteraan yang digulirkan dan dimaksimalkan peranannya sampai saat ini. Badan Penyelenggara     Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Akses informasi program layanan bagi peserta merupakan salah satu faktor penting dalam kesuksesan program ini, sehingga perlu ada suatu kepastian hukum terkait perlindungannya.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana metode ini mencari sebuah dasar hukum, dengan menelaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hak peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan akses informasi layanan.Masyarakat yang sudah terdaftar sebagai peneriman manfaat dari program Jaminan Kesehatan Nasional adalah konsumen dari BPJS Kesehatan, sebagai konsumen peserta BPJS Kesehatan berhak terhadap akses informasi terkait dengan layanan yang diberikan. melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hak peserta terhadap akses informasi dilindungi, secara ekplisit tertuang dalam Pasal 4 huruf c dan dipertegas dengan Pasal 4 huruf f dan g yang secara subtansi mempertegas akan penekanan akses informasi yang harus diperoleh oleh konsumen.  Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, BPJS Kesehatan, hukum normatif.
RELEVANSI UU NO 28 TAHUN 2014 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU ATAS MARAKNYA COVER LAGU DI PLATFORM DIGITAL Dede Yuda Wahyu Nurhuda; Marisa Puspita; Utang Rosidin
VARIA HUKUM Vol 4, No 1 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i1.26751

Abstract

Abstract The rapid development of digital platforms both as entertainment media requires humans to be more creative in creating new innovations, especially in the field of music. With the development of social media as a medium for entertainment, starting from Tiktok which is currently popular, YouTube, Instagram, and various other media, apart from having a positive impact, it also has a negative impact, such as copyright infringement with the rise of musicians covering songs on social media who do not know ethics. when using other people's songs that have an impact on the use of songs illegally. Copyright is part of intellectual property rights that should be protected, Indonesia itself has regulations on copyright regulation, namely Law No. 28 of 2014. In this study, the author will delve deeper into the relevance of Law No. 28 of 2014 on "protection of song copyright law on the rise of cover songs on digital platforms (social media)”. The purpose of this research is to find out whether the copyright law no. 28 of 2014 is still relevant or not with current technological developments. The research method used is normative juridical by collecting literary sources, both hard books and digital, such as journals, laws, especially copyright laws.Abstrak Pesatnya perkembangan platfrom digital baik sebagai media hiburan menuntut manusia lebih kreatif dalam menciptakan inovasi baru terutama dalam bidang musik. Dengan berkembangnya media social sebagai media penghibur mulai dari tiktok yang sekarang ini banyak digemari, youtube, Instagram, dan berbagai media lainnya selain memberikan dampak positif pun memberikan dampak negatif, seperti pelanggaran hak cipta dengan maraknya bermunculan musisi cover lagu di media sosial yang tidak tau beretika ketika menggunakan lagu ciptaan orang lain sehingga berdampak pada penggunaan lagu secara illegal. Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang patut dilindungi, Indonesia sendiri mempunyai regulasi dalam pengaturan hak cipta yaitu UU No 28 Tahun 2014. Pada penelitian ini penulis akan mengulik lebih dalam terkait relevansi UU No 28 Tahun 2014 terhadap “perlindungan hukum hak cipta lagu atas maraknya cover lagu di platform digital (media sosial)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 masih relevan atau tidak dengan perkembangan teknologi saat ini. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative dengan mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan baik hard book maupun digital seperti jurnal, uu khususnya uu hak cipta.
Pengaruh Kampanye Ujian “Bersih” dalam membentuk Prilaku Mahasiswa saat Ujian Dede Yuda Wahyu Nurhuda
Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi Vol 13, No 1 (2015)
Publisher : LPPM Universitas Bakti Tunas Husada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36465/jkbth.v13i1.22

Abstract

Penelitian mengenai pengaruh kampanye ujian “bersih” dalam membentuk prilaku mahasiswa saat ujian, dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh agenda tersebut terhadap prilaku mahasiswa ketika ujian. Karena prilaku yang diharapkan ketika ujian berlangsung adalah adanya kedisiplinan dan kejujuran dari peserta ujian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan agenda kampanye ujian “bersih” yang telah mahasiswa lakukan memberikan pengaruh yang besar terhadap prilaku merekan ketika ujian.Kata kunci : Karakter, disiplin dan kejujuran, Metode deskriptif analisis dan survey deskriptif
PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA BPJS KESEHATAN TERHADAP AKSES INFORMASI LAYANAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Dede Yuda Wahyu Nurhuda
Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi Vol 19, No 1 (2019): .
Publisher : LPPM Universitas Bakti Tunas Husada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36465/jkbth.v19i1.459

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana negara berupaya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional  merupakan salah satu upaya negara dalam menghadirkan kesejahteraan yang digulirkan dan dimaksimalkan peranannya sampai saat ini. Badan Penyelenggara     Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Akses informasi program layanan bagi peserta merupakan salah satu faktor penting dalam kesuksesan program ini, sehingga perlu ada suatu kepastian hukum terkait perlindungannya.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana metode ini mencari sebuah dasar hukum, dengan menelaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hak peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan akses informasi layanan.Masyarakat yang sudah terdaftar sebagai peneriman manfaat dari program Jaminan Kesehatan Nasional adalah konsumen dari BPJS Kesehatan, sebagai konsumen peserta BPJS Kesehatan berhak terhadap akses informasi terkait dengan layanan yang diberikan. melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hak peserta terhadap akses informasi dilindungi, secara ekplisit tertuang dalam Pasal 4 huruf c dan dipertegas dengan Pasal 4 huruf f dan g yang secara subtansi mempertegas akan penekanan akses informasi yang harus diperoleh oleh konsumen.  Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, BPJS Kesehatan, hukum normatif.
PENGARUH DISIPLIN DOSENTERHADAP MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA DI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BAKTI TUNAS HUSADA TASIKMALAYA Dede Yuda Wahyu Nurhuda
Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi Vol 16, No 1 (2016): Agustus 2016
Publisher : LPPM Universitas Bakti Tunas Husada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36465/jkbth.v16i1.163

Abstract

Dosen merupakan instrumen inti dalam proses pendidikan di kampus, sehingga Dosen mempunyai peranan yang penting dalam mencetak mahasiswa/ peserta didik yang unggul baik secara Keilmuan maupun karakter, sehingga dosen yang baik yang disiplin akan memberikan sumbangsih yang besar untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Tingkat disiplin Dosen di STIKes BTH Tasikmalaya, menurut penilaian mahasiswa memiliki tingkat disiplin yang baik, (kategori ; Disiplin dan sangat disiplin) dan Tingkat disiplin dosen mempengaruhi motivasi mahasiswa dalam belajar. Semakain tinggi tingkat disiplin dosen, maka akan semakain baik motivasi belajar mahasiswa
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN APBD DALAM BIDANG KESEHATAN Dede Yuda Wahyu Nurhuda
Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : LPPM Universitas Bakti Tunas Husada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36465/jkbth.v14i1.107

Abstract

Kesehatan adalah salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan manusia. Pembangunan kesehatan dalam kehidupan berbangsa sangat besar nilai investasinya terutama terhadap sumber daya manusia, sehingga Pemerintah berkewajiban berperan aktiv dalam upaya pencapaiakan kesehatan bagi masyarakat. Upaya tersebut terdapat dalam kebijakan dan program-program yang menunjang untuk mencapai hal tersebut, yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemerintah daerah. Pembangunan kesehatan daerah tentunya dilakukan dengan perencanaan dan evaluasi yang harus berjalan baik, salah satunya adalah pengawasan terhadap APBD yang dilakukan lembaga berwenang, yaitu DPRD. Di Kabupaten Tasikmalaya DPRD tidak bisa maksimal dalam melakukan pengawasan, termasuk pelaksanaan APBD bidang kesehatan, hal ini dapat dilihat pada minimnya persentasi peningkatan anggaran kesehatan dan pencapaian program prioritas bidang kesehatan yang tidak maksimal. Hal tersebut disebabkan beberapa foktor, yaitu : bentuk pengawasan yang dilakukan dengan tidak terstruktur, dominasi eksekutif dalam kebijakan, dan kendala tekhnis yangbersipat geografis.
IMPLEMENTASI AZAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUSUNAN PERATURAN DESA SESUAI PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA GURANTENG KECAMATAN PAGEURAGENG KABUPATEN TASIKMALAYA Dede Yuda Wahyu Nurhuda
Public Sphare: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 1 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i1.653

Abstract

This research was carried out with the aim of knowing the role of village communities in drafting Village Regulations, as well as knowing the factors inhibiting community participation in implementing the principle of participation in Guranteng Village, Pageurageung District, Tasikmalaya Regency. The research was carried out using the Normative Juridical method, where researchers looked at the conformity between regulations related to the preparation of Village Regulations which contained community participation and the reality that occurred. Village government is the implementation of government affairs and the interests of local communities in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia (UU No. 6 of 2014 Article 1 paragraph 2). Village government has a very important role in developing community welfare, because it is the spearhead of government services. Village government activities cannot be separated from development instruments, including Village Regulations. Whether village regulations are good or not depends on the process of drafting them, one of which is the participation of the community in them. The process of drafting Village Regulations in Guranteng Village, especially regarding Community Participation in drafting Village Regulations, in the process does not correspond to the formal stages of drafting Village Regulations, but looking at the stages of the process which are carried out in substance illustrates the existence of community participation in it. Several obstacles to the realization of community participation are: Human Resources, both the Village Government and the village community, are related to a weak theoretical understanding of Village regulations, and a lack of participation attitude, where the community only wants something instant from the results of the implementation of village regulations which can be felt directly. ABSTRAKPenelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui peran serta masyarakat desa dalam Penyusunan Peraturan Desa, serta mengetahui Faktor-faktor penghambat peran serta masyarakat sebagai Implementasi azas partisipasi di Desa Guranteng Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian dilaksanakan dengan menggunaan metode Yuridis Normatif, dimana peneliti melihat kesesuaian antara peratuuran terkait penyususnan Peraturan Desa yang didalamnya memuat peran serta masyarakat dengan kenyataan yang terjadi. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2). Pemerintahan Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, karena merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah aktivitas pemerintahan Desa tidak lepas dari instrument pembangunan yang diantaranya adalah Peraturan Desa. baik tidaknya peraturan desa tergantung pada proses penyususnannya, dimana salahsatunya adalah adanya peran serta masyarakat didalamnya. Proses penyusunan Peraturan Desa didesa guranteng, terutama terkait Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa, dalam prosesnya tidak sesuai dengan tahapan formil penyusunan Peraturan Desa, tetapi melihat proses tahapan yang dilaksanakan secara subtansi menggambarkan adanya peran serta masyarakat didalamnya. beberapa penghambat terwujudnya peranserta masyarakat yaitu : Sumberdaya Manusia baik Pemerintah Desa maupun masyarakat desa terlait dengan lemahnya pemahaman teoritis tentang peraturan Desa, dan sikap partisipasi yang kurang, dimana masyarakat hanya menginginkan sesuatu yang instan dari hasil adanya impelemntasi peraturan desa yang dapat dirasakan secara langsung.
Co-Authors Marisa Puspita Nugraha, Jeffry Puspita, Marisa Rosidin, Utang Utang Rosidin