<![CDATA[ABSTRACTThe implementation of Law No. 11 of 2020 on Job Creation (Omnibus Law) in the field of labor aims to introduce a series of changes to labor regulations. This study aims to examine the Omnibus Law as a piece of legislation governing labor and worker welfare. This study employs Antonio Gramsci’s Theory of Hegemony to explain the power relations among the state, corporations, and workers, as well as Public Policy Theory to analyze the gap between the normative objectives of the policy and the empirical outcomes of its implementation. This study employs a qualitative method, and the informants include workers, labor union representatives, and the Tangerang City Department of Labor. The results indicate that, more than five years after the implementation of the Omnibus Law, there has been an increase in the number of industries operating in a relatively more conducive environment in Tangerang City. The policy has successfully facilitated business operations and expanded investment opportunities for companies. However, the increase in investment and industrial growth has not been fully accompanied by an improvement in workers’ welfare. This study concludes that the Labor Omnibus Law has had a positive impact on industrial growth and development in Tangerang City, but its effectiveness in improving workers’ welfare remains suboptimal. ABSTRAKImplementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) dalam bidang ketenagakerjaan yaitu, untuk memperkenalkan serangkaian perubahan regulasi ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Omnibus Law sebagai suatu Undang-Undang yang mengatur ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini menggunakan Teori Hegemoni Antonio Gramsci untuk menjelaskan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan pekerja, serta Teori Kebijakan Publik untuk menganalisis kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan hasil empiris implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan informan pada penelitian ini yaitu, pekerja, perwakilan serikat buruh, dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan setelah lebih dari 5 tahun implementasi Omnibus Law, terdapat peningkatan jumlah industri yang relatif lebih kondusif di Kota Tangerang. Kebijakan tersebut berhasil mendorong kemudahan berusaha dan memperluas peluang investasi perusahaan. Namun demikian, peningkatan investasi dan pertumbuhan industri belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Omnibus Law Ketenagakerjaan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri di Kota Tangerang, tetapi efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja masih belum optimal.]]>
