<![CDATA[The implementation of Law No. 11 of 2020 on Job Creation (Omnibus Law) in the field of labor is intended to introduce a series of changes to labor regulations.This study aims to examine the Omnibus Law as a piece of legislation governing labor and worker welfare. This study employs Antonio Gramsci’s Theory of Hegemony to explain the power relations among the state, corporations, and workers, as well as Public Policy Theory to analyze the gap between the normative objectives of the policy and the empirical outcomes of its implementation. This study employs a qualitative method, utilizing interviews with workers, labor union representatives, and the Tangerang City Labor Office, as well as literature review, policy document analysis, labor market data, and various official government publications and prior research. The results indicate that after more than five years of the Omnibus Law’s implementation, there has been an increase in the number of industries operating in a relatively more conducive environment in Tangerang City. These policies have successfully promoted ease of doing business and expanded investment opportunities for companies. However, the increase in investment and industrial growth has not been fully accompanied by an improvement in workers’ welfare. This study concludes that the Omnibus Labor Law has a positive impact on industrial growth and development in Tangerang City, but its effectiveness in improving workers’ welfare is still not optimal. ABSTRAKImplementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) dalam bidang ketenagakerjaan yaitu, untuk memperkenalkan serangkaian perubahan regulasi ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Omnibus Law sebagai suatu Undang-Undang yang mengatur ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini menggunakan Teori Hegemoni Antonio Gramsci untuk menjelaskan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan pekerja, serta Teori Kebijakan Publik untuk menganalisis kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan hasil empiris implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menggunakan wawancara dengan pekerja, perwakilan serikat buruh, dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, observasi studi literatur, analisis dokumen kebijakan, data ketenagakerjaan, serta berbagai publikasi resmi pemerintah dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan setelah lebih dari 5 tahun implementasi Omnibus Law, terdapat peningkatan jumlah industri yang relatif lebih kondusif di Kota Tangerang. Kebijakan tersebut berhasil mendorong kemudahan berusaha dan memperluas peluang investasi perusahaan. Namun demikian, peningkatan investasi dan pertumbuhan industri belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Omnibus Law Ketenagakerjaan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri di Kota Tangerang, tetapi efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja masih belum optimal.]]>
