Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Supremasi Jurnal Kewarganegaraan
Andi Wahyudi
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bengkulu
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pemahaman Auditor dalam Audit Konstruksi Jalan: Analisis Hukum Normatif Baren Sipayung; Andi Wahyudi; Doan H. Tambun
Jurnal Supremasi Volume 13 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v13i2.2376

Abstract

This research discusses the auditor's responsibility in understanding the examination criteria and assessment standards, especially in construction audits, as well as the importance of complying with the guidelines set by the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) regarding road construction audits. The normative legal research reveals that the PUPR Ministry has issued Circular Letter Number: 02/SE/Db/2018 on the 2018 Bina Marga General Specifications for Road and Bridge Works, which was later revised with Circular Letter Number: 16.1/SE/Db/2019 in October 2020. Government contractors must comply with the rules issued by the government as a condition for the validity of the agreement, even though it is not in the form of legislation. In construction inspection by the Supreme Audit Agency (BPK), the main concern is on quantity testing of thickness, length, and width. Good communication with suppliers, supervisory consultants, and the government is very important in the measurement and payment methods of construction work to avoid overpayments that can harm the state or region due to volume deficiencies in physical inspection. The results of this study provide a foundation for auditors and the government to understand the importance of complying with applicable guidelines and rules in road construction audits.
Perumusan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Berpotensi Menimbulkan Sengketa Ketatanegaraan Henry Kristian Siburian; Baren Sipayung; Andi Wahyudi; Rendra Alfonso Octavianus; Suyanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5358

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengadopsi pendekatan doktrinal sebagai metode penelitian. Dalam pengumpulan data, metode studi kepustakaan dan dokumentasi digunakan. Proses analisis data terdiri dari beberapa tahapan yaitu perolehan data, reduksi data, penyajian data, dan validasi. Dalam penelitian ini mengkaji kasus perumusan UU cipta kerja klaster ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan sengketa ketatanegaraan. UU Ciptaker klaster ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan adanya gugatan judicial review oleh pekerja sebagai pihak yang mengalami kerugian konstitusionalitas. Jika judicial review dikabulkan oleh MK, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan sengketa ketatanegaraan antara MK sendiri dengan Pemerintah (DPR dan/atau Presiden) selaku pembuat UU. Berdasarkan studi kasus hakim Aswanto dan menyikapi dinamika perubahan maupun putusan judicial review UU MK, adanya pembatalan UU berpengaruh negatif hal terhadap kelangsungan karier hakim MK maupun materi perubahan UU MK yang merugikan hakim MK itu sendiri. Kondisi ketidakharmonisan antara MK dengan DPR dan/atau Pemerintah jika berlarut-larut dapat menciptakan friksi kewenangan yang juga berpotensi menimbulkan adanya potensi sengketa ketatanegaraan. Kata Kunci: Cipta Kerja, Ketenakerjaan, Sengketa Ketatanegaraan
Co-Authors Baren Sipayung Baren Sipayung Doan H. Tambun Rendra Alfonso Octavianus Siburian, Henry Kristian Suyanto