Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal on Education Jurnal Kewarganegaraan SENGKUNI Journal (Social Science and Humanities Studies) Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Baren Sipayung
Universitas Mulawarman
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Problematika Hukum atas Pembentukan Perubahan Kedua atas UU KPK Sardjana Orba Manullang; Yessy Kusumadewi; Verawati Verawati; Henry Kristian Siburian; Hendro Siburian; Baren Sipayung
Journal on Education Vol 5 No 2 (2023): Journal on Education: Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is motivated by the rampant cases of corruption that occur in Indonesia. In this research, it aims to find novelty from previous research related to the formation and legal impact of the implementation of the 2nd revision of the KPK Law. The results of the study show that the birth of the Corruption Eradication Commission Law is a legal political embodiment of bureaucratic reform in eradicating KKN in government agencies. KPK as a law enforcement agency should not need to be dichotomized and included in a partial branch of power because of its independent function. The transition of employment status from KPK Employees to ASNs who have to go through the TWK stages which do not have objective standards resulting in the dismissal of some KPK employees is a form of constitutional loss due to the second amendment to the KPK Law. Thus, the dismissed KPK employee in order to restore his constitutional rights can submit a judicial review of the second amendment to the KPK Law to the Constitutional Court as a form of public participation in the field of oversight.
Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia Baren Sipayung; Sardjana Orba Manullang; Henry Kristian Siburian
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4710

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia yang di dalamnya juga terdapat perbandingan sistem hukum dengan negara lain. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, yang menggunakan studi literatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat ahli, kesenjangan penelitian terdahulu, dan analisis dampak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) terhadap pidana mati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia masih dipertahankan, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan hukum (KUHP dan peraturan perundang-undang lainnya). Dengan diundangkannya KUHP baru, maka pidana hukuman mati tidak lagi merupakan pidana pokok melainkan pidana khusus (narkotika, terorisme, korupsi, dan hak asasi manusia). Hal tersebut menunjukkan politik hukum pidana telah diterapkan dengan menjunjung tinggi HAM dan sebagai hasil atas perbandingan sistem hukum pemidanaan yang berkembang di beberapa negara maju seperti Amerika yang memperlakukan pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Kata Kunci: Hukuman Mati, Perbandingan Sistem Hukum, Hak Asasi Manusia
Penerapan Restorative Justice di Kota Samarinda dari Perspektif Filsafat Hukum: studi kasus Rumah Restorative Justice Wadah Benaung Baren Sipayung; Subandi Subandi
SENGKUNI Journal (Social Science and Humanities Studies) Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Perkumpulan Dosen Muda (PDM) Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37638/sengkuni.4.1.95-102

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum empiris menurut filsafat hukum. Jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis ialah metode penelitian hukum yang berorientasi pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam praktek atau dalam suatu perusahaan, badan hukum atau kewenangan, dan yang secara langsung diperoleh data seperti wawancara, observasi, kuesioner, sampel, dan lain-lain yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji studi kasus penerapan prinsip restorative justice dalam menyelesaikan perkara pidana. Secara konseptual, restorative justice atau keadilan restoratif sering diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Penyelesaian perkara tidak hanya semata-mata mempidanakan atau memenjarakan pelaku akan tetapi yang utama adalah memulihkan korban pada keadaan semula, sehingga tujuan pembentukan hukum tidak hanya mencapai kepastian dan kemanfaatan saja, melainkan lebih kepada tujuan keadilan itu sendiri. Untuk merealisasikan pelaksanaan restorative justice diwilayah hukum Kota Samarinda, telah dibangun Rumah Restorative Justice Wadah Benaung yang diharapkan sebagai media penyelesaian perkara pidana dengan prinsip restorative justice.
Manajemen Risiko dalam Ketidakpastian Global: Strategi dan Praktik Terbaik Alfiana Alfiana; Reza Fahlevi Lubis; Moh Rohim Suharyadi; Eva Yuniarti Utami; Baren Sipayung
Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jbmws.v2i03.576

Abstract

Di era yang ditandai dengan ketidakpastian global yang tak tertandingi, organisasi bergulat dengan berbagai macam risiko yang melampaui batas-batas tradisional. Makalah penelitian ini menyelidiki lanskap strategi manajemen risiko dalam konteks ketidakpastian global, yang bertujuan untuk menjelaskan pendekatan yang efektif dan praktik-praktik terbaik. Metodologi komprehensif yang menggabungkan analisis kualitatif dan pemeriksaan bibliometrik digunakan. Analisis kualitatif mengungkap beragam strategi, termasuk manajemen risiko terpadu, keterlibatan pemangku kepentingan, pendekatan adaptif, dan integrasi keberlanjutan. Melengkapi hal ini, analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer menyoroti penulis yang berpengaruh, karya-karya utama, dan tema-tema penelitian yang lazim. Integrasi temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya strategi interdisipliner yang mencakup dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Istilah-istilah penting seperti "Ketidakpastian", "Ketidakpastian Global", dan "Perubahan Iklim" mengungkapkan konsep-konsep penting yang beresonansi dalam diskusi-diskusi manajemen risiko. Pada akhirnya, makalah ini memperkaya pemahaman tentang strategi yang digunakan oleh organisasi untuk menavigasi jaringan ketidakpastian global yang rumit, menumbuhkan ketahanan dan pengambilan keputusan yang tepat.
Perumusan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Berpotensi Menimbulkan Sengketa Ketatanegaraan Henry Kristian Siburian; Baren Sipayung; Andi Wahyudi; Rendra Alfonso Octavianus; Suyanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5358

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengadopsi pendekatan doktrinal sebagai metode penelitian. Dalam pengumpulan data, metode studi kepustakaan dan dokumentasi digunakan. Proses analisis data terdiri dari beberapa tahapan yaitu perolehan data, reduksi data, penyajian data, dan validasi. Dalam penelitian ini mengkaji kasus perumusan UU cipta kerja klaster ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan sengketa ketatanegaraan. UU Ciptaker klaster ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan adanya gugatan judicial review oleh pekerja sebagai pihak yang mengalami kerugian konstitusionalitas. Jika judicial review dikabulkan oleh MK, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan sengketa ketatanegaraan antara MK sendiri dengan Pemerintah (DPR dan/atau Presiden) selaku pembuat UU. Berdasarkan studi kasus hakim Aswanto dan menyikapi dinamika perubahan maupun putusan judicial review UU MK, adanya pembatalan UU berpengaruh negatif hal terhadap kelangsungan karier hakim MK maupun materi perubahan UU MK yang merugikan hakim MK itu sendiri. Kondisi ketidakharmonisan antara MK dengan DPR dan/atau Pemerintah jika berlarut-larut dapat menciptakan friksi kewenangan yang juga berpotensi menimbulkan adanya potensi sengketa ketatanegaraan. Kata Kunci: Cipta Kerja, Ketenakerjaan, Sengketa Ketatanegaraan
Metode Penghitungan Kerugian Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik Baren Sipayung; Mulyati Zamzami; Rido Doly Cristian Sigalingging
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i2.1281

Abstract

Artikel ini membahas metode penghitungan kerugian negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui katalog elektronik. Penelitian ini diambil dari suatu studi kasus namun dituangkan dalam pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya bagi auditor untuk memeriksa kepatuhan terhadap regulasi, seperti KepKa LKPP 122/2022, dan memastikan harga barang/jasa terpantau sesuai dengan persyaratan, termasuk penggunaan metode negosiasi harga yang sesuai dengan regulasi dan pemenuhan persyaratan teknis yang jelas, serta memprioritaskan produk dalam negeri dan dari Penyedia Usaha Kecil dan Koperasi. Lebih lanjut, pembahasan mencakup persiapan referensi harga, pemilihan penyedia dengan harga terbaik, dan penanganan indikasi persekongkolan. Hal ini relevan dengan upaya mencegah kerugian negara dan memastikan transparansi serta efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Analisis Dampak Kebijakan Gratifikasi dalam Pencegahan Korupsi Pada Lembaga Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Barat Afif Syarifudin Yahya; Anang Sugeng Cahyono; Baren Sipayung
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i12.872

Abstract

Penelitian ini menyelidiki dampak kebijakan gratifikasi terhadap pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah desa di Provinsi Jawa Barat. Melalui analisis kualitatif, kami memeriksa kebijakan yang ada, menilai kesadaran dan pemahaman di antara para pejabat, mengeksplorasi dampak yang dirasakan terhadap pencegahan korupsi, dan mengidentifikasi tantangan dalam implementasi. Program pelatihan dan strategi komunikasi secara signifikan mempengaruhi kesadaran, dengan menekankan pentingnya inisiatif yang komprehensif. Efek jera yang dirasakan dan dampak positif terhadap perilaku etis menggarisbawahi pentingnya kebijakan gratifikasi. Tantangan yang dihadapi, termasuk penegakan hukum yang tidak konsisten dan keterbatasan sumber daya, menunjukkan adanya bidang-bidang yang perlu ditingkatkan. Rekomendasi yang diberikan mencakup standarisasi penegakan hukum, alokasi sumber daya, pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, dan peningkatan keterlibatan masyarakat. Studi ini memberikan wawasan yang berharga dalam wacana pencegahan korupsi, dengan menekankan pentingnya kebijakan yang sesuai dengan konteks dan pendekatan kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi: Upaya BPK dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Baren Sipayung; Haris Retno Susmiyati; Insan Tajali Nur
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 2 (2024): March: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i2.135

Abstract

This article discusses the efforts of the Indonesian Financial Audit Agency (BPK) in preventing and eradicating corruption, reviewing the BPK's main role in auditing state financial management to achieve transparency, accountability and integrity in the use of public budgets. The BPK is also involved in eradicating corruption by conducting investigative audits of suspected corruption cases and revealing facts related to the perpetrators, modus operandi and state losses. In carrying out its duties, the BPK must pay attention to the Human Rights (HAM) perspective to ensure that its efforts do not violate individual rights guaranteed by the constitution and statutory regulations. This article explores how the BPK maintains its independence to carry out objective audits and provide recommendations based on valid data. With a deeper understanding of the role of the BPK, it is hoped that this article will increase appreciation of the importance of cooperation between the BPK, government and society in overcoming corruption which undermines development and human rights principles.
Co-Authors Afif Syarifudin Yahya Alfiana Anang Sugeng Cahyono Andi Wahyudi Eva Yuniarti Utami Haris Retno Susmiyati Hendro Siburian Henry Kristian Siburian Insan Tajali Nur Moh Rohim Suharyadi Mulyati Zamzami Rendra Alfonso Octavianus Reza Fahlevi Lubis Rido Doly Cristian Sigalingging Sardjana Orba Manullang Siburian, Henry Kristian Subandi Subandi Suyanto Verawati Br. Tompul Yessy Kusumadewi