<![CDATA[Abstrak Penelitian ini mengadopsi pendekatan doktrinal sebagai metode penelitian. Dalam pengumpulan data, metode studi kepustakaan dan dokumentasi digunakan. Proses analisis data terdiri dari beberapa tahapan yaitu perolehan data, reduksi data, penyajian data, dan validasi. Dalam penelitian ini mengkaji kasus perumusan UU cipta kerja klaster ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan sengketa ketatanegaraan. UU Ciptaker klaster ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan adanya gugatan judicial review oleh pekerja sebagai pihak yang mengalami kerugian konstitusionalitas. Jika judicial review dikabulkan oleh MK, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan sengketa ketatanegaraan antara MK sendiri dengan Pemerintah (DPR dan/atau Presiden) selaku pembuat UU. Berdasarkan studi kasus hakim Aswanto dan menyikapi dinamika perubahan maupun putusan judicial review UU MK, adanya pembatalan UU berpengaruh negatif hal terhadap kelangsungan karier hakim MK maupun materi perubahan UU MK yang merugikan hakim MK itu sendiri. Kondisi ketidakharmonisan antara MK dengan DPR dan/atau Pemerintah jika berlarut-larut dapat menciptakan friksi kewenangan yang juga berpotensi menimbulkan adanya potensi sengketa ketatanegaraan. Kata Kunci: Cipta Kerja, Ketenakerjaan, Sengketa Ketatanegaraan]]>
Copyrights © 2023
