Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI) Jurnal NORMATIF
Anjani Sipahutar
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Medan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pengoptimalan Mangrove dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Eka Umi Kalsum; Warsiman; Ervina Sari Sipahutar; Anjani Sipahutar; Nuraida; Andri Ramadhan; Prinsi Rigitta
Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI) Vol. 4 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : LPPM Universitas Al-Azhar medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/deputi.v4i1.323

Abstract

The preservation of mangrove forests must always be maintained, because mangrove forests have biological, ecological and economic functions which are of course very beneficial for the survival of every living creature. Optimal use of mangrove forests will bring many benefits to the lives of communities around the coast of Pasar Rawa. Success in mangrove management will improve the welfare of the community around the coast of Pasar Rawa. In implementing this program, the method of giving lectures about optimizing mangroves is used in an effort to improve the welfare of the people of Pasar Rawa. The aim of this program is for partners to be able to improve the welfare of the people of Pasar Rawa.
Analisis yuridis pertangungjawaban pidana terhadap pengguna Media Sosial menurut undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik Warsiman Warsiman; Anjani Sipahutar; Syahril Hidayah Nasution
Jurnal Normatif Vol. 1 No. 2 (2021): A Innovative Study About Law and ethics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan teknologi pada saat ini telah berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan dunia yang tanpa batas dan secara langsung maupun tidak langsung mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat di dunia yang dapat menyebabkan perubahan dalam hidup mereka misalnya perubahan sosial, ekonomi, budaya dan tidak menutup kemungkinan dalam hal penegakan hukum. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, media dan komonikasi misalnya komputer, handphone, facebook, email, internet dan lain sebagainya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dapat juga menimbulkan gejala-gejala buruk yang meresahkan masyarakat sehingga aparat yang berwenang kurang maksimal mengendalikannya karena “jagat maya” telah menjadi dan dijadikan sebagai “rumah baru”. Berkembangnya dunia teknologi tersebut perlu adanya aturan hukum agar masyarakat dapat membedakan mana yang salah dan benar dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diteliti. Bagaimanakah perkembangan penggunaan Media Sosial di Indonesia, Bagaimana pengaturan tindak pidana pengguna media sosial di Indonesia, Bagaimanakah analisis hukum terhadap pengguna media sosial di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penggunaan Media Sosial di Indonesia, untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pengguna media sosial di Indonesia, untuk mengetahui analisis hukum terhadap pengguna media sosial di Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkembangan dunia informasi dan teknologi Indonesia telah memiliki aturan hukum yang cukup baik untuk membatasi tindak pidana dalam dunia teknologi informasi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kerap dijadikan acuan dalam menjerat pelaku tindak pidana dalam teknologi informasi, agar pelaku tindak pidana pengguna media sosial mendapat hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagi korban mendapatkan perlindungan hukum yang memenuhi rasa keadilan
Penerapan Hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika Warsiman Warsiman; Jarnawi Hadi Saputra; Anjani Sipahutar
Jurnal Normatif Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v3i2.316

Abstract

Abuse of narcotics can result in a dependency syndrome if its use and distribution are not monitored. Narcotics abuse encourages illicit trafficking and causes an increase in abuse that is increasingly widespread and has an international dimension. Therefore, efforts to prevent and control narcotics abuse and efforts to eradicate illicit trafficking are needed. General Provisions in the explanation of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the definition of narcotics is a substance or medicine that is very useful and necessary for the treatment of certain diseases. However, if it is used not following treatment standards, it can have very detrimental consequences for individuals and society, especially the younger generation. Narcotics etymologically comes from the Greek Narkoum, which means to paralyze or make numb. Narcotics have properties and are useful for use in the medical field, useful for research, and pharmaceutical science. In this era of globalization, some crimes align children as perpetrators of criminal acts and in cases of abuse that are prohibited in criminal law, one of which is the crime of narcotics abuse. In this case, there is a lot of narcotics spread that has penetrated even remote levels of society, touching and highlighting children who still have a low level of thinking as the main targets or victims. Where, without us realizing it, the potential for children to be indirectly involved in the misuse of very dangerous items is due to factors involving adults. In this case, the main factor that triggers the child to face the law in a narcotics case comes from outside himself, including the very minimal attention of parents (family), and also accompanied by social environmental factors. These two factors simultaneously cause children to often fall into crimes which unknowingly lead the child to become involved in narcotics. Of course, this involvement often occurs when children do not yet have maturity in terms of thinking patterns, so there is a very high potential that a crime will occur. Apart from that, there is a culture of joining in and the participation of adults who try to persuade children to commit crimes that are very detrimental to their future
Sinergitas Kewenangan Polri dan Pemerintah Daerah dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam otonomi kedaerahan Umi Khairiah; Ervina Sari Sipahutar; Warsiman; Anjani Sipahutar
Jurnal Normatif Vol. 4 No. 1 (2024): 30 Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v4i1.352

Abstract

Di negara Republik Indonesia, tanggung jawab keamanan ada pada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Atas dasar pemberian otonomi, kewenangan tersebut juga ada pada pemerintah daerah. Kewenangan Polri dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 adalah sebagai penyelenggara salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Kepala Daerah berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban di daerah. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi tersebut memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. Salah satu aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Keberadaan Satpol PP merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Pemerintah Daerah melalui Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi. Kondisi ini menghasilkan friksi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistis dengan Satpol PP yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran Satpol PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan.
Co-Authors Eka Umi Kalsum Jarnawi Hadi Saputra Nuraida Nuraida Prinsi Rigitta Ramadhan, Andri Sipahutar, Ervina Sari Syahril Hidayah Nasution Umi Khairiah Warsiman Warsiman Warsiman Warsiman Warsiman Warsiman