Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH LIVING LAW Karimah Tauhid
mulyadi
Universitas Djuanda
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENANGANAN TERSANGKA KELOMPOK SEPARATIS DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN (STUDI KASUS PENUGASAN DAERAH PAPUA) Zulfikar; Muhamad Aminulloh; mulyadi
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 15 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v15i02.9537

Abstract

: This article presents crimes committed by separatist groups which often result in human rights violations in the Papua region. This study illustrates how the case ultimately brought legal consequences for the separatist group. This resulted in the creation of the desires of the separatist groups, namely their own desire to disturb security, the desire to be independent apart from the unitary state of the Republic of Indonesia. The author realizes that the analysis of the data obtained is practice-oriented which allows understanding of how some of the group's criminalized acts were transformed into 'hate crimes'. In addition, several cases were conducted in court. The results of the study show that the handling of suspected separatist groups to implement human rights protection in accordance with the principles of justice in the mission of the Papua region through various government conflict resolution approaches has been widely applied in Papua.
Prosedur Peralihan Kepemilikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Yudi Pratama; Mulyadi; R. Djuniarsono
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.14770

Abstract

Masih banyak dari para pemilik kendaraan bermotor yang belum memenuhi standar kelengkapan administrasi terutama kepemilikan surat kendaraan, khususnya kendaraan bermotor yang diperoleh dari tangan pertama (kendaraan bekas/second), banyak yang belum melakukan penyesuaian atas kepemilikan kendaraan bermotor (balik nama). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang prosedur peralihan kepemilikan BPKB di Satlantas Polres Bogor berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan hambatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Penelitian diketahui bahwa prosedur peralihan kepemilikan BPKB di Satlantas Polres Bogor berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Analisis Hukum Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Muhamad Asep Saprudin; Endeh Suhartini; Mulyadi
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.19552

Abstract

Pertumbuhan industri di banyak negara termasuk Indonesia telah menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak diperhitungkan di dalam penggunaannya menimbulkan akibat sampingan yang sangat merugikan bagi lingkungan dan masyarakat. Dalam rangka mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dapat dilakukan dalam bentuk upaya pengendalian lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi lingkungan hidup. Bentuk dari pengendalian tersebut meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pengawasan Lingkungan Hidup merupakan instrumen yang sangat penting bagi penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup demi kelestrarian, keberlangsungan lingkungan hidup dan demi keberlangsungan hidup umat manusia, oleh karena itu seharusnya pemerintah bisa untuk lebih memperhatikan untuk mengembangkan pengaturan mengenai Pengawasan lingkungan hidup dengan lebih spesifik dan menyeluruh. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan atau pendekatan Perundang-Undangan (statue approach). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peraturan yang ada di Kabupaten Bogor tentang pengawasan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pelatihan Kepolisian di Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya Guna Mengatasi Aksi Demonstrasi Muhammad Ichsan Nugraha; Nova Monaya; Mulyadi
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.19855

Abstract

Penanganan aksi demonstrasi oleh kepolisian masih menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan penegakan hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Metro Jaya sebagai lembaga pendidikan kepolisian memiliki peran strategis dalam membentuk anggota kepolisian yang profesional dengan pemahaman HAM yang komprehensif, namun efektivitas pelatihan HAM dalam konteks penanganan demonstrasi masih memerlukan kajian mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip HAM dalam pelatihan kepolisian dan mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kemampuan anggota kepolisian menangani aksi demonstrasi dengan pendekatan berbasis HAM. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pimpinan lembaga, instruktur, siswa pelatihan, dan bagian kurikulum, disertai observasi langsung terhadap proses pembelajaran serta kajian dokumentasi kurikulum. Hasil penelitian mengungkapkan transformasi signifikan dalam pendekatan pelatihan kepolisian dari model represif menjadi lebih humanis dengan pengembangan kurikulum terpadu yang mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam berbagai mata pelajaran, penggunaan metode experiential learning, simulasi berbasis teknologi virtual reality, dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil. Latihan fungsi yang dilaksanakan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman anggota kepolisian mengenai batasan penggunaan kekuatan, pengembangan keterampilan komunikasi persuasif, serta analisis situasional untuk mencegah eskalasi konflik. Meskipun demikian, tantangan implementasi masih ditemukan, meliputi kesenjangan antara teori dan praktik lapangan, keterbatasan waktu pelatihan, resistensi dari beberapa instruktur yang masih menganut paradigma keamanan tradisional, serta kesulitan dalam mengukur perubahan perilaku jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif dalam pelatihan HAM berhasil membangun kapasitas anggota kepolisian untuk menangani demonstrasi dengan tetap menghormati HAM, namun diperlukan penguatan pada sistem evaluasi berkelanjutan, program pelatihan penyegaran secara berkala, serta transformasi budaya organisasi yang mendukung penerapan prinsip-prinsip HAM dalam praktik penanganan demonstrasi di lapangan.
Analisis Yuridis Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Menangani Aksi Demonstrasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Muhamad Anugrah Ramadhan; Sudiman Sihotang; Mulyadi
Karimah Tauhid Vol. 5 No. 1 (2026): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v5i1.21779

Abstract

Korps Brigade Mobile sebagai satuan elit Polri bertugas menanggulangi ancaman Kamtibmas yang berintensitas tinggi serta banyak berkontribusi kepada bangsa dan negara dalam menjaga keamanan dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai  ancaman dan gangguan Kamtibmas seperti gerakan radikal bersenjata, aksi terorisme dan pengamanan demonstrasi yang anarkis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan Hak Asasi Manusia dalam penindakan kepolisian terhadap pelaku anarkis dalam aksi demostrasi dan serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan yang dihadapi dalam penerapan Hak Asasi Manusia dalam penindakan kepolisian terhadap pelaku anarkis aksi sebuah demostrasi. Penelitian menggunakan metode penelitian  yuridis empiris yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam kenyataan masyarakat. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan hak asasi manusia dalam penindakan kepolisian terhadap pelaku anarkis dalam aksi demostrasi masih kurang efektif sehingga perlu diterapkan cara untuk memperkuat satuan serta memperkuat fungsi intelijen dan pembinaan massa. Intelijen masuk terlebih dahulu mendapatkan data-data kuat dan kemudian masuk pembinaan memberikan pendekatan secara edukatif pada masyarakat bagaimana penyelesaian masyarakatnya.
Analisis Hukum terhadap Pencegahan Penggunaan Klakson Modifikasi Bus Pariwisata untuk Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas di Kota Bogor Muhammad Arka Fauzi; Rachmat Tridjono; Mulyadi
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 12 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i12.22034

Abstract

Bahayanya bus pariwisata yang menggunakan kelakson modifikasi yang menimbulkan keresahan di masyarakat dan juga penggunaan klakson modifikasi dapat menyebabkan malfungsi dari pengereman sehingga dapat menggangu keamanan dan keselamatan lalu intas. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis terhadap pencegahan penggunaan klakson modifikasi atau basuri di kendaraan Bus terutama di Bus pariwisata, Penelitian ini menggunakan metode normatif yang berbasis yuridis normatif dengan literatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan menggunakan peraturan daerah kota Bogor tentang lalu lintas dan angkutan jalan selain menggunakan literatur Undang-Undang penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Bogor. Hasil penelitian ini ditemukan kelemahan pada Undang-Undang dikarenakan kurangnya kewenangan oleh Dinas Perhubungan untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh Po bus ataupun supir yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan klakson modifikasi, sehingga Dinas Perhubungan harus memiliki surat tugas, dan harus melakukan razia pada tempat tertentu, selain lemahnya Undang-Undang tersebut, masih banyak Po bus yang masih melanggar peraturan dikarenakan untuk menarik para masyarakat menggunakan jasa transportasi miliknya.
Co-Authors Endeh Suhartini Muhamad Aminulloh Muhamad Anugrah Ramadhan Muhamad Asep Saprudin Muhammad Arka Fauzi Muhammad Ichsan Nugraha Nova Monaya Rachmat Tridjono Raden Djuniarsono Sihotang, Sudiman Yudi Pratama Zulfikar