Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Ragam Pengabdian Journal of Health Education Law Information and Humanities
Feybiola Cecilia Mahieu
Universitas Tarumanagara
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Moralitas Socrates Dalam Perspektif Filsafat Hukum Kayla Fausta Natania Sada; Amelia; Feybiola Cecilia Mahieu; Yuwono Prianto
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 1 (2026): Januari-April. Synergy of Research and Community Service for Community Empowerm
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/7m7n5b26

Abstract

This study examines the concept of morality according to Socrates and its relevance in legal philosophy. It is based on the idea that law is often seen merely as rules, whereas it should also reflect justice and moral values. This research uses a normative legal method with a conceptual approach through literature study. The results show that, according to Socrates, morality is closely related to knowledge and rationality. Virtue is understood as knowledge of the good, meaning that those who understand goodness will act rightly. In legal philosophy, this view emphasises that law cannot be separated from morality. Laws without moral foundations risk losing their sense of justice. Therefore, an ideal law should reflect goodness and justice. In conclusion, morality plays an important role in shaping and evaluating law to ensure it remains fair and relevant in society.
Perlindungan Hukum Dalam Sektor Ketenagakerjaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Dutasena Mahardhika; Eileen Carsnelly; Galuh Gilang Gumintang; Achmad Fahri; Feybiola Cecilia Mahieu; Dicki Candra Ambarita; Ivan Tirta Yudha; Ariawan Gunadi
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol. 2 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4722

Abstract

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Dalam sistem ekonomi modern, pekerja menjadi elemen utama yang mendukung keberlangsungan suatu perusahaan atau organisasi. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hal ini dikarenakan artikel ini banyak mengacu pada aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang diperlukan untuk membahas topik hukum yang diangkat. Secara yuridis, Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan penjelasan bahwa hukum Indonesia telah menjamin perlindungan bagi setiap tenaga kerja untuk mendapatkan hak yang sama dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras, agama, atau pandangan politik, termasuk perlakuan yang setara terhadap penyandang disabilitas. Pasal 6 mengatur kewajiban pengusaha untuk memberikan hak-hak pekerja tanpa diskriminasi.
Kepastian Hukum Kewenangan Perangkat Desa Terkait Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Masyarakat Desa Dicki Candra Ambarita; Eileen Carsnelly; Feybiola Cecilia Mahieu
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4673

Abstract

Kepastian hukum terkait kewenangan perangkat desa dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia, yang disebabkan oleh ketidakjelasan regulasi dan perbedaan pemahaman antara pemerintah desa dan daerah, serta dampaknya terhadap efektivitas pengumpulan pajak dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terkait kewenangan perangkat desa dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan serta mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan, serta melakukan analisis kualitatif untuk mengkaji kepastian hukum terkait kewenangan perangkat desa dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian memaparkan bahwa kepastian hukum terkait kewenangan perangkat desa dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih belum jelas dan memadai. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada tidak memberikan penjelasan spesifik mengenai hal ini, menimbulkan potensi masalah seperti konflik dengan masyarakat dan rendahnya kepatuhan pajak. Perangkat desa menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan penagihan PBB, termasuk kurangnya pemahaman hukum, keterbatasan kapasitas dan sumber daya, resistensi masyarakat, serta masalah koordinasi dengan pemerintah daerah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan revisi regulasi, peningkatan kapasitas perangkat desa, koordinasi yang lebih baik, serta pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan penagihan PBB di desa.
Kajian Yuridis Efektivitas Legal Drafting untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Mengurangi Risiko Sengketa Kontrak Mochamad Novel; Feybiola Cecilia Mahieu; Sandy Wiratno H Simanjuntak; Achmad Fahri; Tanjung Pamungkas
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 3 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i2.7455

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas legal drafting dalam mewujudkan kepastian hukum dan meminimalisasi risiko sengketa kontrak di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian ini menelaah hubungan antara kualitas perumusan kontrak dengan potensi timbulnya sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legal drafting yang baik mampu mencegah perbedaan tafsir antar-pihak, terutama melalui penyusunan klausul penyelesaian sengketa, klausul force majeure, dan klausul ganti rugi yang terstruktur. Selain itu, efektivitas legal drafting berperan besar dalam menjamin kepastian hukum karena kontrak yang dirancang dengan prinsip kehati-hatian akan memperkuat posisi hukum para pihak dan meminimalkan ketidakpastian.
Co-Authors Achmad Fahri Amelia Ariawan Gunadi Dicki Candra Ambarita Dutasena Mahardhika Eileen Carsnelly Galuh Gilang Gumintang Ivan Tirta Yudha Kayla Fausta Natania Sada Mochamad Novel Sandy Wiratno H Simanjuntak Tanjung Pamungkas Yuwono Prianto