Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Moralitas Socrates Dalam Perspektif Filsafat Hukum Kayla Fausta Natania Sada; Amelia; Feybiola Cecilia Mahieu; Yuwono Prianto
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 1 (2026): Januari-April. Synergy of Research and Community Service for Community Empowerm
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/7m7n5b26

Abstract

This study examines the concept of morality according to Socrates and its relevance in legal philosophy. It is based on the idea that law is often seen merely as rules, whereas it should also reflect justice and moral values. This research uses a normative legal method with a conceptual approach through literature study. The results show that, according to Socrates, morality is closely related to knowledge and rationality. Virtue is understood as knowledge of the good, meaning that those who understand goodness will act rightly. In legal philosophy, this view emphasises that law cannot be separated from morality. Laws without moral foundations risk losing their sense of justice. Therefore, an ideal law should reflect goodness and justice. In conclusion, morality plays an important role in shaping and evaluating law to ensure it remains fair and relevant in society.
Pertanggungjawaban Pidana Direktur dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak pada Perusahaan Jasa Importasi Kayla Fausta Natania Sada
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6406

Abstract

Tindak pidana penggelapan pajak merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang perpajakan yang berdampak besar terhadap pendapatan negara. Dalam konteks perusahaan jasa importasi, tindakan ini kerap melibatkan kebijakan internal perusahaan yang diarahkan atau disetujui oleh direksi, khususnya direktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana direktur dalam tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direktur sebagai penanggung jawab utama operasional perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti mengetahui, menyetujui, atau lalai dalam mencegah terjadinya penggelapan pajak. Pertanggungjawaban ini sejalan dengan doktrin pertanggungjawaban korporasi dan asas strict liability dalam hukum pidana. Oleh karena itu, perlu ada penguatan sistem pengawasan internal dan peningkatan kesadaran hukum pada jajaran pimpinan perusahaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa. 
Keseimbangan Kepastian Hukum dan Kepentingan Komersial dalam Drafting Kontrak Bisnis di Indonesia Mochamad Novel; Yesika Teresya Mamonto; Ariel Yuansa Mulia; Yocelyn Averyll Lie; Kayla Fausta Natania Sada
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 3 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i2.7575

Abstract

Kontrak bisnis merupakan instrumen utama dalam hubungan hukum ekonomi modern. Dalam praktiknya, penyusunan kontrak sering kali menimbulkan persoalan keseimbangan antara kepastian hukum dan kepentingan komersial para pihak. Tulisan ini menganalisis secara normatif-yuridis mengenai bagaimana keseimbangan tersebut dapat dicapai dalam praktik contract drafting di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap literatur hukum nasional dan internasional lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa aspek kepastian hukum harus disinergikan dengan prinsip keadilan kontraktual dan efisiensi ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyusunan klausul yang jelas, penggunaan prinsip good faith, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif. Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap praktik penyusunan kontrak bisnis yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia.