Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Legal Culture Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaporan Pelanggaran Pemilu di Kota Makassar Lenni Lenni; Muhammad Na'afil Kamal Putra; Leni Hardiani; Ira Febrianti; Insyirah Fatihah Hidayat; Muhammad Zulfan Hakim
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1063

Abstract

One form of democracy in monitoring general elections by the public is by reporting election violations. Election violations from 2014 to 2019 increased by 151.3% and the discovery of violations was dominated by Bawaslu findings rather than public reporting. In the case of a decrease in reporting by the public, an analysis of legal culture, namely knowledge, awareness, and attitudes of the public, is carried out to find the factors causing the decrease in reporting. Quantitative and qualitative approaches were used in the form of questionnaires and interviews. Furthermore, a causal relationship was found between legal culture, legal substance, and legal structure so efforts are needed to improve the quality of legal substance, legal structure, and legal culture of the society to increase public participation in the 2024 General Election.
KEBIJAKAN KOMPLAIN HIJAU: STRATEGI PEMULIHAN LINGKUNGAN BERBASIS CITIZEN LAWSUIT Marwati Riza; Ahsan Yunus; Aliya Musyrifah Anas; Irma Idris; Insyirah Fatihah Hidayat; Nur Annisa, Arini
Paulus Law Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masih banyaknya eksploitasi lingkungan saat ini, berdampak pada implikasi penerapan prinsip kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Banyaknya kerusakan lingkungan di Indonesia membutuhkan strategi kebijakan lingkungan pemerintah dan model pengawasan berbasis ecology efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika sistematik pada penegakan hukum lingkungan di Indonesia, serta menganalisis model kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan kerusakan lingkungan. Metode yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian menunjukkan problematika sistematik penegakan hukum lingkungan dipengaruhi efektivitas kelembagaan dibidang lingkungan. Komimten aparat penegak hukum terkait pemulihan kerusakan lingkungan, ketersedian sarana dan prasarana yang memadai, partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan lingkungan. Strategi pemerintah dalam memulihkan lingkungan melalui penerapan kebijakan komplain hijau melahirkan beberapa aspek yang dirumuskan melalui recovery dalam pengoptimalan pengaduan masyarakat oleh institusi lingkungan, penerapan media pengaduan lingkungan berbasis citizen lawsuit, dan inspeksi pengelolaan pengaduan lingkungan.