Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Kepolisian Paulus Law Journal Jurnal Sultan : Riset Hukum Tata Negara
Nur Annisa, Arini
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Layanan Edukasi Hukum Sebagai Langkah Proteksi Non-Prosedural Calon Pekerja Migran Indonesia Nur Annisa, Arini; Marwati Riza; Marthen Aries; Mutiah Wenda Juniar; Irma Idris; Aliya Musyrifah Anas
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 3 Nomor 1 Oktober 2024
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/sultan_htn.v3i1.10008

Abstract

Kualitas Pekerja merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.Negara bertanggung jawab memastikan hak, kesempatan, dan perlindungan tanpa diskriminasi, serta mencegah pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kualitas pekerja sebagai realisasi integral Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-16 sehingga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berlatar belakang pendidikan SMA/SMK, memerlukan edukasi hukum terkait pelindungan hukum terutama sebelum bekerja sebagai bentuk pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya pekerja. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan sekunder dari buku-buku, jurnal, undang-undang dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Pengaturan tata kelola penempatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencakup proses penempatan yang meliputi rekrutmen melalui agen resmi, pelatihan, pemenuhan dokumen dan persyaratan hukum, serta perlindungan dan pengawasan oleh pemerintah. Perlindungan hukum dalam tata kelola penempatan bagi calon pekerja migran dapat dilakukan melalui edukasi hukum yang bersifat preventif melalui pelatihan, sosialisasi, mentoring agar dapat memaksimalkan kualitas calonPekerja Migran Indonesia.
The Police Authority in Granting Crowd Permit in The Makassar Port Police Area Ammar Athief; Aspan, Zulkifli; Yunus, Ahsan; Nur Annisa, Arini
Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 18 No 3 (2024): Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 18 Nomor 3 Tahun 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35879/jik.v18i3.517

Abstract

Makassar City as the largest city in Eastern Indonesia is known to have a high crime rate. On the other hand, the most common and often faced community dynamics in Makassar city is community mobility that triggers crowds. So as a preventive effort, the police have the authority to issue a crowd permit to regulate community activities. This research aims to analyze the regulations and mechanisms for granting crowd permits and to identify the methods of police supervision of crowd activities in the Makassar Port Police area. The type of research used is empirical juridical research. Data collection is done through interviews and observations. The technique of analyzing research data starts from data reduction, data presentation, to verification and conclusion drawing. The results showed that: (1) Regulations in granting crowd permits are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and several Field Guidelines of the National Police Chief. The mechanism for granting permits includes: First, the criteria for activities are given for activities with large masses. Second, the flow of services has been listed in the task guidelines with clear steps. (2) Supervision of crowd activities is carried out through open maintenance of public security and order by the Samapta Bhayangkara (Sabhara) unit and closed by the Intelligence and Security Unit and the Criminal Investigation Unit. Meanwhile, supervision of police members is carried out through control by police administrative staff, discipline enforcement by the Profession and Security Unit, and post-activity and periodic consolidation and evaluation once a year. Thus, the authority of the Police in granting crowd permits in the Makassar Port Police area has been running well, although there are still shortcomings in terms of supervision, especially time security and police availability to accompany crowd activities until completion.
KEBIJAKAN KOMPLAIN HIJAU: STRATEGI PEMULIHAN LINGKUNGAN BERBASIS CITIZEN LAWSUIT Marwati Riza; Ahsan Yunus; Aliya Musyrifah Anas; Irma Idris; Insyirah Fatihah Hidayat; Nur Annisa, Arini
Paulus Law Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masih banyaknya eksploitasi lingkungan saat ini, berdampak pada implikasi penerapan prinsip kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Banyaknya kerusakan lingkungan di Indonesia membutuhkan strategi kebijakan lingkungan pemerintah dan model pengawasan berbasis ecology efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika sistematik pada penegakan hukum lingkungan di Indonesia, serta menganalisis model kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan kerusakan lingkungan. Metode yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian menunjukkan problematika sistematik penegakan hukum lingkungan dipengaruhi efektivitas kelembagaan dibidang lingkungan. Komimten aparat penegak hukum terkait pemulihan kerusakan lingkungan, ketersedian sarana dan prasarana yang memadai, partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan lingkungan. Strategi pemerintah dalam memulihkan lingkungan melalui penerapan kebijakan komplain hijau melahirkan beberapa aspek yang dirumuskan melalui recovery dalam pengoptimalan pengaduan masyarakat oleh institusi lingkungan, penerapan media pengaduan lingkungan berbasis citizen lawsuit, dan inspeksi pengelolaan pengaduan lingkungan.
EMPLOYMENT MIGRATION SERVICE PROTECTION: FORMULASI PERATURAN KEBIJAKAN DALAM PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Mutiah Wenda Juniar; Muh. Ramadhansyah Prasetia; Muhamad Fitra Rahman; Rifki Alfian; Nur Annisa, Arini
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan proses pelayanan dalam penempatan sebelum bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan masih belum berjalan secara efektif sehingga banyak calon PMI lebih memilih jalur non prosedural. Hal ini tentu akan berdampak terhadap keberlangsungan hidup PMI di luar negeri yang seringkali menghadapi kesulitan. Tindakan kekerasan, pelecehan, dan kondisi kerja yang buruk kemudian menjadi tantangan bagi PMI non prosedural yang diakibatkan belum adanya aksesibilitas dalam proses layanan migrasi kerja yang lebih memudahkan PMI memilih jalur secara prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kedudukan dan efektivitas peraturan kebijakan dalam layanan migrasi kerja serta mengembangkan model peraturan kebijakan yang mampu mewujudkan layanan migrasi kerja yang terpadu dan efektif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Wawancara mendalam (indepth interview) digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Adapun lokasi penelitian ini meliputi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan kebijakan memiliki kedudukan penting dalam proses penempatan dan pelindungan PMI sebagai eskalasi kebijakan. Efektivitas peraturan ini memerlukan integrasi dengan berbagai aspek layanan migrasi kerja yang terpadu, mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) dan panduan teknis lainnya yang berlaku di semua tingkatan pemerintahan. Dengan adanya peraturan kebijakan yang komprehensif dan terpadu, hak-hak fundamental PMI dapat terlindungi dengan lebih baik, menciptakan layanan yang transparan, efektif, dan aman bagi pekerja migran.
Co-Authors Ahsan Yunus Aliya Musyrifah Anas Ammar Athief Insyirah Fatihah Hidayat Marthen Aries Marwati Riza Muh. Ramadhansyah Prasetia Muhamad Fitra Rahman Muhammad Luthfi Mutiah Wenda Juniar Rifki Alfian Yunus, Ahsan Zulkifli Aspan, Zulkifli