Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Mediasi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam Sengketa Pengasuhan Anak Gema Rahmadani; Sukiati Sukiati; Nurasiah Nurasiah
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 6, No 2 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v6i2.1944

Abstract

The role of a mediator is crucial in facilitating understanding among parties involved in a dispute. Mediators aid the parties in comprehending each other's perspectives regarding the contested issues and subsequently assist them in making objective assessments of the overall situation during negotiation processes. This research specifically aims to identify the legal standing, both in civil law and Islamic law, concerning the disputed issue of child custody with the assistance of a neutral third party (mediator). The research employs a qualitative method, involving the collection, analysis, and comprehensive interpretation of narratives. Legal materials obtained from literature reviews and legal approaches are analyzed using systematic interpretation techniques. The research findings highlight that the mediator's ability significantly influences the success of mediation. If mediation fails to reach an agreement, the mediator submits a written notification to the presiding judge, who then informs the panel judge handling the case. The disputing parties are expected to appear at the scheduled hearing, and the trial process continues as usual.
Protection of Women from Sexual Violence: Reconciling Gender Justice from an Islamic Perspective Atikah Rahmi; Asmuni Asmuni; Nurasiah Nurasiah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.4161

Abstract

Empirical facts show that the number of sexual violence in various forms is increasing, while victims still experience difficulties in obtaining protection which is the responsibility of the State. Sexual violence experienced by women is a manifestation of historical inequality in power relations between men and women and is a structural obstacle to achieving social justice, peace and sustainable self-development. The aim of this research is to analyze the protection of women from acts of sexual violence that fulfills the benefits and is gender equitable for women. Through a normative juridical method with a statutory approach and legal principles, research was conducted sourced from secondary data, reinforced by interviews coded via NVivo R1. The results of the research show that the strong patriarchal viewpoint in Indonesian society gives rise to gender inequality and is a contributing factor to sexual violence against women. Sadly, this action is still considered an immoral act by some people. Victims still experience revictimization due to society's mindset that does not side with women as victims and instead blames them for triggering sexual violence. For this reason, it is hoped that all elements of society will no longer be permissive regarding the issue of sexual violence, so that efforts are needed to make socio-cultural changes in Indonesia, one of which is through gender reconciliation by applying the principle of mubindah in life. So that sexual violence can be eliminated and victims can be protected.
Metode Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Karier Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Moawe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli) Azhar Nur Mawaddah Gulo; Nurasiah Nurasiah
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6716

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang pasangan suami istri karir di Desa Moawe mewujudkan keluarga sakinah di tengah kesibukan pekerjaan mereka, serta menyelidiki praktik pembagian peran dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan deskriptif analitis, di mana data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi langsung terhadap subjek di Desa Moawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan karir di Desa Moawe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tersebut meliputi adanya izin suami terhadap istri untuk bekerja, pembangunan komunikasi yang jujur dan terbuka, sikap saling mendukung dalam pembagian tugas rumah tangga, serta penyediaan waktu khusus untuk berinteraksi dengan anggota keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, fenomena ini menunjukkan pergeseran ke arah kemitraan yang setara dan tetap sejalan dengan prinsip maslahah selama kewajiban dasar terpenuhi, tidak ada pihak yang dizalimi, dan tetap menjaga batasan syariat seperti menutup aurat serta menjaga etika pergaulan. Secara keseluruhan, kemandirian finansial istri di Desa Moawe terbukti meningkatkan ketahanan keluarga sepanjang dilandasi oleh niat ibadah dan kesepakatan bersama.
Hukum Menjadi Wali Bagi Anak Biologis Diluar Nikah Menurut Syafi’iyah Ihsan Siregar; Nurasiah Nurasiah
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7124

Abstract

Menurut ulama Syafi’iyah salah satu rukun nikah itu adalah wali dimana wali utama seorang anak gadis adalah ayahnya. Namun seorang ayah tersebut bukanlah ayah biologis atau yang tidak sah menurut syariat kareba cacat hukumnya. Seorang ayah biologis tidak dapat menjadi nikahnya putrinya karena anak itu adalah anak diluar nikah. Jadi nasab anak itu jatuh kepada ibunya, maka tidak ada hubungan nasabnya dengan anak tersebut. Bahkan menurut sebagian imam Syafi’iyah anak luar nikah tersebut boleh menikah dengan ayah biologisnya, karena nasabnya terputus dengan ayah biologisnya, maka dengan itu ayah biologis tidak sah menjadi seorang wali nikah namun bisa digantikan juga dengan wali nasab lainnya. Jika wali nasab tidak ada maka akan digantikan oleh wali hakim. ada sebagian ulama Syafi’iyah yang berbeda pendapat tentang hal ini, dimana ayah biologis bisa menjadi wali nikah dan nasabnya kepadanya jika si ayah biologis tersebut menikahi ibunya sebelum enam bulan kelahiran anak tersebut. Hal ini dibolehkan jika ayah biologis menikahi ibunya sebelum anak itu lahir, sehingga anak tersebut sah sebagai anaknya. Inilah yang menjadikan perbedaan pendapat antara para imam Syafi’iyah dalam menafsirkan hukum menikahkan anak luar nikah oleh ayah biologisnya.