Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ahkam Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum SYARIAH: Journal of Islamic Law Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi TANFIDZIY : Hukum Tata Negara dan Siyasah
Taufiqul Hadi
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
SISTEM PEMBUKTIAN PERKARA DI DALAM HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM Taufiqul Hadi
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i1.61

Abstract

Sistem pembuktian sangat menentukan bagi hakim di dalam memutuskan perkara. Namun dalam praktek sistem tersebut sangat terkait dengan konsep kebenaran formil, dimana tidak mensyaratkan hakim memutus perkara dengan keyakinan (kebenaran materil), tetapi cukup berdasarkan alat bukti yang ada dan sah menurut Undang-undang. Tidak jarang, penyelesaian perkara dengan model seperti ini terkadang menjadi alasan ketidakpuasan pihak-pihak yang berperkara atas putusan hakim. Penelitian ini mengkaji urgensitas kebenaran materil sebagai bahan pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara dan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seorang hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan agar dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan pada setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus, maka seorang hakim dituntut agar dapat mencari kebenaran materil terhadap perkara yang sedang diperiksanya. Dan prinsip umum yang harus dipegang oleh seorang hakim ketika pembuktian perkara ada dua, yaitu: hakim harus mengetahui hakikat dakwaan/ gugatan dan hakim mengetahui hukum Allah atas kasus yang dihadapinya.
REINTERPRETASI JIHĀD MENURUT AL-QARAḌĀWĪ DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN Taufiqul Hadi
Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora Vol. 4 No. 2 (2016): Jurnal Kalam (Juli-Desember 2016)
Publisher : Lembaga Studi Agama dan Masyarakat Aceh (LSAMA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jihād merupakan salah satu perintah pokok yang terdapat dalam Alquran dan Hadis yang lebih diinterpretasikan oleh para ulama fikih klasik sebagai perintah berperang di jalan Allah. Dalam konteks sekarang ini, interpretasi yang demikian menjadikan banyak pihak terutama non-muslim beranggapan bahwa agama Islam sebagai agama yang radikal dengan menghalalkan kekerasan. Sehingga fenomena yang demikian membuat al-Qaraḍāwī berinisiatif untuk memunculkan gagasan-gagasan baru dalam jihād, terutama di dalam menginterpretasikan ulang berbagai pemahaman jihād yang berkembang di kalangan umat Islam. Dalam usahanya tersebut, al-Qaraḍāwī berusaha menghindari prinsip perang sebagai sarana jihād dan menggantikannya dengan bentuk dakwah melalui berbagai sarana atau media teknologi informasi yang ada pada saat ini sebagai pengganti dari jihād dalam bentuk perang tersebut. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa reinterpretasi jihād yang digagas oleh al-Qaraḍāwī dinilai sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks kekinian.
KERANGKA ETIK DALAM BERFATWA MENURUT KHALED M. ABOU EL-FADL (Sebuah Pendekatan Hermeneutika Terhadap Fatwa-Fatwa Keagamaan) Taufiqul Hadi
Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora Vol. 6 No. 2 (2018): Jurnal Kalam (Juli-Desember 2018)
Publisher : Lembaga Studi Agama dan Masyarakat Aceh (LSAMA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan hubungan dari kerangka etik dalam berfatwa yang digagas oleh Khaled M. Abou El Fadl dengan pendekatan hermeneutika yang ditawarkannya. Tujuannya adalah untuk melihat pemikiran hukum Islam Abou El Fadl terutama dalam upayanya mengarahkan fikih yang bersifat otoriter menuju otoritatif, sehingga pemaknaan baru di dalam interpretasi hukum lebih humanis dan tidak terjebak pada otoritarianisme pembaca. Kerangka etik yang dikemukakan oleh Abou El Fadl ini merupakan sebuah modifikasi dan pengembangan kerangka etik yang dibuat oleh ulama salaf di dalam adāb al iftā’ yang lebih mengedepankan kualitas keilmuan dan kematangan kepribadian, bukan kepada prasyarat etika yang harus selalu dijaga oleh seorang mufti. Maka dalam hal ini, Abou El Fadl menetapkan lima prasyarat etika dalam berfatwa, yaitu kejujuran, kesungguhan, keseluruhan, rasionalitas dan pengendalian diri. Dari kelima prasyarat ini, seorang wakil Tuhan atau pembaca (reader) harus memiliki kewaspadaan untuk menghindari penyimpangan atas peran Tuhan atau pengarang (author) yang diwakili oleh teks (text). Dengan demikian, seorang pembaca harus mengenal batasan peran yang menjadi haknya, sehingga hasil pembacaan pun lebih otoritatif dan benar-benar mewakili suara Tuhan.
FIKIH DAN METODE ISTINBĀṬ IBN HAZM Taufiqul Hadi
Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Vol. 8 No. 2 (2019): SYARAH : Jurnal Hukum Islam
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study describes the relationship of fiqh and istinbāṭ method conducted by IbnHazm. The aim is to see Ibn Hazm's Islamic legal thinking within the framework of theMazhab Al-Zahiri which has been considered literalist and seemingly rigid. In this case,the principle held by Ibn Hazm is based on the consistency of the texts and taking theexplanation of zahir (ẓawāhirun nuṣūṣ) from the Qur'an, Sunnah Rasul, Ijmā’ Sahabara. and al-Dalil. Ibn Hazm rejected takwil which always did not hold on to thenarcissism of the texts, but Ibn Hazm did not forbid the use of figures of speech providedthat there was a sign (qarīnah), in the form of another clear meaning shift. In this case,this shift is considered an "explanation of ẓāhir lafāẓ" (ẓawāhir alfāẓ) not takwil.Judging from his fiqh and istinbath method, it can be concluded that although Ibn Hazmwas a literalist who rejected all models of ijtihād bi al-ra'yi, but when he terminbathedthe law he still could not escape from the logic elements in his ijtihād.Keywords: fikih, Ibn Hazm, istinbath method
Al-Khurūj ‘alā al-Ḥākim fī al-Fiqh al-Siyāsī al-Islāmī: Dirāsah ‘alā Ma’nā al-Thawrah Taufiqul Hadi; Mohammad Yunus Masrukhin; Siswanto Masruri; Ibnu Burdah
Al-Ahkam Vol 33, No 1 (2023): April
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ahkam.2023.33.1.14948

Abstract

The Arab Spring emerged due to a political crisis in most Arab countries that wanted a change from dictatorial regimes to democratic systems in their countries. One of the most prominent issues that caused controversy during the revolution was the issue of al-khurūj 'alā al-ḥākim. This article aims to analyze the meaning of revolution from an Islamic political perspective by discussing the concept of al-khurūj 'alā al-ḥākim, especially towards the three terms: al-bāghī, al-khawārij and al-ḥirābah. This article clarifies the relationship between these three terms with the phenomenon of revolution in the contemporary Islamic world. This article uses a jurisprudential approach with an inductive method by extrapolating jurisprudential sources and references related to the research subject. This article concludes that the notion of revolution is not the same as the concept of al-khurūj 'alā al-ḥākim in Islamic jurisprudence. The reason is that revolution aims to change the political, social and economic reality. In contrast, khurūj is a form of resistance to the leader and does not carry out all the rights demanded of the ruler. In the present context, the redefinition of the concept of al-khurūj 'alā al-ḥākim in Islamic jurisprudence is necessary to suit the modern era.
HUBUNGAN PEMERINTAH DAN RAKYAT: STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN POLITIK AL-MĀWARDĪ Hadi, Taufiqul
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7, No 01 (2025): Januari-Juni 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v7i01.15081

Abstract

Penelitian ini membahas tentang hubungan pemerintah dan rakyat yang digagas oleh al-Māwardī di dalam karyanya al-Ahkām al-Sulṭāniyyah. Sering terjadinya disharmonisasi hubungan antara pemerintah dan rakyat disebabkan gagalnya pemerintah dalam memenuhi aspirasi rakyatnya, sehingga berisiko menimbulkan konflik dan ketidakstabilan politik.  Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat gagasan al-Māwardī dalam mengembangkan konsep hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat yang diikat dalam satu kontrak sosial, sehingga kepala negara mempunyai kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya dan memperoleh hak-hak yang harus dipenuhi oleh rakyatnya. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif-analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa al-Māwardī masih banyak terpengaruh dengan pemikiran politik Sunni yang dikembangkan oleh al-Asy’arī, namun gagasan teori kontrak sosialnya tersebut merupakan sebuah langkah maju pada saat itu jika dibandingkan pola pikir mayoritas Sunni yang bersikap kompromistik, akomodatif dan pro status qou terhadap pemerintah yang berkuasa. Penulis berkesimpulan bahwa ijtihad politik al-Māwardī menunjukkan sikap yang moderat dengan menjauhi sikap konfrontatif dan anarkis dalam penyelesaian konflik politik dan teori kontrak sosialnya tersebut masih relevan dengan konteks politik demokrasi di era modern meskipun masih membutuhkan perbaikan lebih lanjut dari sisi implementasinya.Kata kunci: Al-Māwardī, demokrasi, hubungan pemerintah dan rakyat, politik.
Paradigma Integralistik Agama dan Negara : Studi Kritis Pemikiran Politik Abū A’lā Al-Maudūdī Taufiqul Hadi; Ginting, Amru
TANFIDZIY Vol 2 No 2 (2023): Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah
Publisher : Constitutional Law and Siyasah Department, Sharia and Law Faculty, IAIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/tanfidziy.v2i2.2096

Abstract

Discourse on religious and state relations is increasingly developing among Muslim thinker, one of them is a paradigm that integrates religion and the state. Abū A'lā al-Maudūdī is known for the idea of theo-democracy which is based on an understanding of the teachings of monotheism. This article aims to find out how al-Maudūdī's Islamic political thought plays out in contemporary political dynamics, especially in the discourse on relations between religion and the state. This research is library research with the nature of qualitative research which has the main characteristics of descriptive interpretive. The results of the research show that the integralism of religion and state carried out by al-Maudūdī wants a universal Islamic state using a theo-democratic system, where the Islamic state uses the Koran and Sunnah as the basis of state law and complete submission to God's sovereignty and does not justify the sovereignty of the people. Al-Maudūdī's political ideas can be considered controversial and irrelevant when connected to political realities in the modern era.
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Tempat Pendidikan dalam Perspektif Siyasah Qadaiyyah Hadi, Taufiqul; Munadi, Munadi; Ruhmi, Huddah Arami
EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 1 (2025): Februari-Mei 2025
Publisher : Association of Islamic Education Managers (Permapendis) Indonesia, North Sumatra Province

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56832/edu.v5i1.1765

Abstract

Putusan mahkamah konstitusi yang dimohonkan oleh Hardrey Martiri S.H dan Ong Yenny mereka mengajukan putusan ini karena melihat dari penjelasan pasal 280 ayat (1) huruf h uu pemilu menyatakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu dan juga atas undangan dari penanggungjawab tempat.  Yang mana larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan terbukti berpotensi akan terjadinya ketidakadilan dalam kampanye sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan asas adil dalam pemilu. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye di tempat Pendidikan dan bagaimana putusan hakim mahkamah konstitusi yang ditinjau dari siy?sah qa??iyyah. Metode penelitian menggunakan hukum normatif yang biasanya merupakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang- undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Hasil dari penelitian ini menjelaskan pertama, larangan berkampanye yang dilakukan di tempat Pendidikan untuk menghindari ketidakpastian hukum serta menjadi suatu keadilan dalam melaksanakan pemilu kampanye kedua, pada siy?sah qa??iyah yang mengarah pada wil?yah al-ma??lim yang mana merupakan Lembaga peradilan yang menangani perkara yang terjadi antara rakyat dengan negara.
Al Washliyah dan Dinamika Politik Era Orde Baru Ja’far, Ja’far; Hadi, Taufiqul; M, Nur Sari Dewi.; Muthmainnah, Muthmainnah; Hamzah, Amer Hudhaifah
EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 2 (2025): June-September 2025
Publisher : Association of Islamic Education Managers (Permapendis) Indonesia, North Sumatra Province

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56832/edu.v5i2.1768

Abstract

Artikel ini mengkaji dinamika politik Al Jam‘iyatul Washliyah pada masa Orde Baru (1966–1998) dengan menggunakan pendekatan historis-deskriptif melalui penelitian kepustakaan. Sebagai organisasi Islam tertua di luar Jawa, Al Washliyah menghadapi tantangan besar di tengah kebijakan politik represif dan sentralistik rezim Soeharto, khususnya terkait penerapan asas tunggal Pancasila. Studi ini menelusuri enam aspek utama: konsepsi politik Al Washliyah, sikap politik para tokohnya, peran dalam kejatuhan Orde Lama, keterlibatan dalam pembentukan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), penerimaan asas tunggal, serta posisi organisasi menjelang akhir Orde Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al Washliyah menampilkan corak politik Islam yang moderat, inklusif, dan adaptif, dengan menempatkan politik sebagai bagian dari dakwah dan amal kebangsaan, bukan perebutan kekuasaan. Sikap ini menegaskan peran Al Washliyah sebagai kekuatan moral yang menjaga independensi, memelihara hubungan strategis dengan negara, dan berkontribusi pada keutuhan bangsa.
Co-Authors Ginting, Amru Hamzah, Amer Hudhaifah Ibnu Burdah Ja’far, Ja’far M, Nur Sari Dewi. Mohammad Yunus Masrukhin Munadi Munadi Muthmainnah Muthmainnah Ruhmi, Huddah Arami Siswanto Masruri