Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pelatihan Pembuatan Gantungan Kunci untuk Meningkatkan Kreativitas Ibu PKK Desa Suak Lanjut Novita Indrawati; Angga Perdana Putra; Miftah Faridh; Fazzahra Citra Yudisa Hartono; Alifia Asharidha; Lazuardi Fadhly Mochamad@gmail.com; Aliffia Rianty GheanaPutri; Fatma Khairani; Muhammad Maulidan Akbar
MASPUL JOURNAL OF COMMUNITY EMPOWERMENT Vol 5 No 2 (2023): MASPUL JOURNAL OF COMMUNITY EMPOWERMENT
Publisher : LP2M Universitas Muhammadiyah Enrekang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PKK merupakan istilah yang diasosiasikan kepada perkumpulan ibu-ibu yang memiliki banyak kegiatan positif dengan berlandaskan pada tonggak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan dari kegiatan masyarakat ini pada dasarnya membantu meningkatkan keahlian maupun kreativitas ibu-ibu PKK Desa Suak Lanjut dalam pembuatan souvenir gantungan kunci dari manik-manik melalui pelatihan. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah dengan cara mengajarkan ataupun mempraktekan secara langsung kepada ibu-ibu PKK Desa Suak Lanjut dalam pembuatan souvenir gantungan kunci dari manik-manik tersebut. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di Perpustakaan Sumber Ilmu Desa Suak Lanjut dan dihadiri oleh 10 orang anggota PKK. Hasil daripada kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan serta kreativitas yang nantinya diharapkan dapat menumbuhkan semangat beriwirausaha bagi ibu-ibu PKK Desa Suak Lanjut dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.
MEMBANGUN PEMIMPIN YANG EFEKTIF: ANALISIS KECERDASAN EMOSIONAL DALAM PRAKTEK KEPEMIMPINAN Miftah Faridh; Intihan; Evita Sari; Tyara Anggelya Putri; Sriekowati
Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis Vol. 4 No. 3 (2024): Desember: Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis
Publisher : Asosiasi Dosen Muda Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56127/jaman.v4i3.1747

Abstract

Di era transformasi digital yang kompleks, kecerdasan emosional memegang peran vital dalam kepemimpinan efektif. Penelitian ini menganalisis kontribusi kecerdasan emosional terhadap efektivitas kepemimpinan, mengidentifikasi komponen-komponen kuncinya, serta merumuskan strategi pengembangannya dalam konteks organisasi modern. Menggunakan pendekatan kualitatif-fenomenologis, penelitian melibatkan 4 pemimpin organisasi (dipilih melalui purposive sampling) dengan kriteria minimal 5 tahun pengalaman memimpin tim 10+ orang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (60-90 menit/informan), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber, metode, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan pemimpin dengan kecerdasan emosional tinggi memiliki kemampuan superior dalam memahami kebutuhan tim, dengan 85% anggota melaporkan peningkatan signifikan dalam kepercayaan dan motivasi. Tiga komponen kunci yang teridentifikasi: kesadaran diri dalam mengelola emosi, kemampuan membangun hubungan interpersonal efektif, dan kapasitas adaptif menghadapi perubahan. Ditemukan korelasi positif antara kecerdasan emosional pemimpin dengan kemampuan mengelola konflik, pengambilan keputusan strategis, dan ketahanan kinerja tim. Penelitian berkontribusi pada pemahaman teoretis peran kecerdasan emosional dalam kepemimpinan modern dan memberikan implikasi praktis bagi pengembangan program kepemimpinan. Rekomendasi mencakup integrasi pengembangan kecerdasan emosional dalam pelatihan, implementasi evaluasi berbasis kompetensi emosional, dan pengembangan framework pengukuran efektivitas kepemimpinan.
The Ruling of Cryptocurrency According to The Indonesian Council Of Scholars(MUI) and The Indonesian Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) Muhammad Hafidz Muyassar; Imam Alfiannor; Miftah Faridh
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i3.62

Abstract

ABSTRACT Cryptocurrency is a form of currency that does not exist physically in the real world but only in the digital realm as data, which is bound by a hash as proof of its validity. The emergence of cryptocurrencies, especially those with high market value worldwide, has sparked debates and controversies regarding their legal status as currency or commodities in Indonesia. This paper aims to explore the conceptions of cryptocurrency according to the Indonesian Council of Scholars and the Indonesian Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI). The study adopts a normative and descriptive analytical approach in the form of a comparative study. This paper relied on two primary sources: 1) the Seventh Edict of the Indonesian Council of Scholars, which discusses cryptocurrency, issued by the Secretariat of the Fatwa Commission of the Indonesian Council of Scholars, and 2) a digital leaflet containing regulations and explanations regarding cryptocurrency regulations in Indonesia, issued by BAPPEBTI. Based on the methodology used, the research findings are as follows: First, according to the Indonesian Council of Scholars, the use of cryptocurrency as currency or commodities is deemed invalid and prohibited due to its involvement in gharar (excessive uncertainty), dharar (potential harm), and its conflict with the law that mandates the use of the Indonesian Rupiah as the official currency within the territory of the Republic of Indonesia. Second, BAPPEBTI allows the trading of cryptocurrencies that have utility as assets or commodities in Indonesia, provided they meet the requirements set by BAPPEBTI. Keywords: Crypto, Law, MUI, BAPPEBTI ABSTRAK Cryptocurrency adalah mata uang yang tidak memiliki fisik di dunia nyata dan hanya terdapat di dunia maya dalam bentuk data yang terikat dengan hash sebagai bukti validitasnya. Kemunculan cryptocurrency khususnya yang memiliki nilai jual tinggi di dunia, menimbulkan pro dan kontra berkaitan dengan hukumnya sebagai mata uang atau komoditi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsepsi cryptocurrency menurut majelis ulama Indonesia dan BAPPEBTI. Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat deskriptif analitis yang berupa studi komparatif. Peneliti menggunakan dua sumber rujukan utama, yaitu 1) Edaran hasil Ijtima’ ketujuh Majelis Ulama Indonesia berkaitan tentang cryptocurrency oleh Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan 2) Leaflet digital yang memuat peraturan dan penjelasan berkaitan dengan regulasi cryptocurrency di Indonesia yang diedarkan BAPPEBTI. Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, menurut MUI penggunaan cryptocurrency atau kripto sebagai mata uang dan komoditi tidak sah dan hukumnya haram karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang yang mewajibkan penggunaan Rupiah sebagai mata uang di wilayah NKRI. Kedua, menurut BAPPEBTI kripto yang memiliki utilitas boleh diperdagangkan sebagai aset atau komoditi di Indonesia selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BAPPEBTI. Kata Kunci: Crypto, Hukum, MUI, BAPPEBTI
Maraknya Permohonan Pengesahan Perkawinan di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan Gusti Muzainah; Miftah Faridh
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture,
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i1.440

Abstract

Abstract Banjarmasin as a metropolitan city is characterized by a dense population, development of the city center, economy, education, access to technology and information as well as the availability of various infrastructure and entertainment facilities. Progress on these various sides should be directly proportional to the level of obedience to the law, the one is the obligation to register a marriage officially. However, based on data from 2015 until 2019, that there is an increase in applications for marriage isbat at the Banjarmasin City Religious Court. This means, there are still many unregistered marriages. This study aims to determine how the phenomenon of marriage isbat in the city of Banjarmasin as a metropolitan city and the factors. The method of this study is used empirical/field research, and the approach of this study is used the sociology and anthropology of law. The results of this study was indicated that: 1) the phenomenon of marriage isbat in the city of Banjarmasin is dominated by the lower class with economic problems and low education; 2) The most dominant factor is the legal culture of the community that views religious law (classical fiqh) as sufficient of validity criteria in the marriage. Therefore, they consider that the marriage isbat can be proposed at any time as a solution to their unregistered marriage. Keywords: phenomenon, marriage isbat, metropolitan Abstrak Banjarmasin sebagai salah satu kota metropolitan yang ditandai dengan padatnya jumlah penduduk, perkembangan pusat kota, ekonomi, pendidikan, akses teknologi dan informasi serta ketersediaan berbagai infrastruktur dan sarana hiburan. Kemajuan di berbagai sisi tersebut seyogyanya berbanding lurus dengan tingkat ketaatan terhadap hukum, salah satunya kewajiban mencatatkan pernikahan secara resmi. Akan tetapi, berdasarkan data tahun 2015 hingga 2019, terlihat adanya peningkatan pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin. Ini artinya, masih banyak terdapat pernikahan yang tidak tercatat.Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana fenomena isbat nikah yang terjadi di kota Banjarmasin sebagai salah satu kota metropolitan dan faktor-faktor yang menyebabkan maraknya hal tersebut. metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris/field research, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) fenomena isbat nikah di kota Banjarmasin didominasi oleh kalangan lower class yang memiliki problematika ekonomi dan renfdahnya pendidikan; 2) faktor paling dominan disebabkan budaya hukum masyarakat yang memandang hukum agama (fikih klasik) sudah cukup memenuhi kriteria keabsahan pernikahan mereka. Akibatnya, mereka menganggap bahwa isbat nikah bisa saja sewaktu-waktu diajukan sebagai solusi pernikahan mereka yang tidak tercatat tersebut. Kata kunci: fenomena, isbat nikah, metropolitan