Mumtazinur Mumtazinur
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, BANDA ACEH

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lapas Lambaro: Perspektif  Teori Ta’zīr Muliani, Putri; Mumtazinur, Mumtazinur
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 2 No. 1 (2026): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jarimai.v2i1.853

Abstract

Pelarian narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Lambaro merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya mengancam keamanan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga ketertiban masyarakat secara umum. Dalam praktiknya, kasus pelarian, termasuk insiden pelarian massal 113 narapidana pada tahun 2018, mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengamanan serta tekanan internal di dalam lapas, seperti kondisi overcrowding, tekanan psikologis, dan minimnya pembinaan yang efektif. Secara normatif, tindakan pelarian diatur melalui sejumlah peraturan, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 223 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, yang mengatur penerapan sanksi disiplin, administratif, hingga sanksi pidana tambahan bagi narapidana pelarian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, melalui wawancara dengan petugas lapas dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada narapidana yang melarikan diri dari Lapas Lambaroe cukup efektif dalam menciptakan efek jera umum, tetapi efek jera individu masih terbatas karena belum adanya aturan pidana khusus untuk pelarian dan kondisi lapas yang belum ideal. Dalam perspektif hukum Islam, sanksi terhadap pelarian dapat dikategorikan sebagai ta'zir, yakni hukuman yang ditetapkan oleh penguasa untuk menjaga kemaslahatan umum. Dengan demikian, pemberian sanksi terhadap narapidana pelarian dapat diperkuat melalui pendekatan ta'zir yang bersifat edukatif, represif, dan korektif agar tidak hanya menghukum, tetapi juga membina dan mencegah pengulangan perbuatan.
Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Banda Aceh Zamharir; Mumtazinur
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 1 (2025): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jarima.v1i1.490

Abstract

The problem of this study is how the criminal acts of drug abuse committed by children in the city of Banda Aceh. From the subject matter obtained several formula problems, i.e. 1) What form of crime is caused by the abuse of drugs perpetrated by children?, and 2) How the law enforcement of Polresta Kota Banda Aceh in counteracting the abuses of drugs by children. The type of research used in writing this article is empirical research with the research approach used is the Formal Yuridist Approach. As for the source of the data in this study, it's the police. Further, the data collection methods used are Interviews, Observations, and Documents or library materials. Then the data processing technique is carried out through several stages, namely: Data Identification, Data Reduction, Data Coding, and Data Editing. And the analysis used is qualitative analysis. The results of this study show that drug use among children from year to year continues to experience a significant increase. Internal factors include: (1) age; (2) misconceptions; and (3) lack of religious nature. External factors include (1) family; (2) economy; (3) environment; and (4) technological progress. The law enforcement is conducted in dealing with child drug abuse by conducting investigations, investigations and rehabilitation. In practice, the law enforcement carried out in Polresta Banda Aceh with all the obstacles experienced, has been in accordance with the SPPA Act but has not been done differently. The efforts of the law enforcement agencies to combat drug abuse are: 1) preventive efforts, such as socialization, conducting anti-drug campaigns, and routine anti-narcotics operations. 2) repressive efforts, including by giving decisive action to a child caught wetly abusing drugs.