Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW MAQASIDI An-nisa: Journal of Islamic Family Law
Wahyuni, Yenny Sri
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG TENTANG HAK GUNA USAHA DAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH DAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS sri, sri anggraini wibowo; Fahmi, Mutiara; Wahyuni, Yenny Sri
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 8 No 1 (2025): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v8i1.13495

Abstract

Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang timbul pada sudut pandang para pakar hukum mengenai isi dari UUPA dan UU IKN yang dianggap bertentangan. Dimana jangka waktu Hak Atas Tanah yang disebutkan dalam UU IKN berbeda dengan UUPA. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pertentangan kedua Undang-Undang tersebut dengan mengkaji beberapa metode yang dapat dimanfaatkan dalam menjawab permasalahan ini. Pada kajian ini, penulis mengkaji dari sudut pandang asas lex specialis derogat legi generalis dan siyasah idariyah. Metode kajian ini ialah penelitian hukum normatif dengan objek kajian berupa norma hukum. Pendekatan yang dimanfaatkan pada kajian ini ialah pendekatan UU dengan menelaah semua regulasi yang berhubungan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa jika dibuat perbandingan antara metode nasakh dan asas lex specialis derogat legi generalis, keduanya punya konteks yang berbeda. menurut metode nasakh, UU IKN dapat mengesampingkan UUPA dikarenakan UU IKN yang datang kemudian setelah UUPA. Sedangkan dari perspektif asas lex specialis derogat legi generalis, UU IKN juga dapat mengesampingkan UUPA dikarenakan UUPA bersifat lebih umum dibanding UU IKN. Sesuai dengan prinsip Asas tersebut yakni hukum yang berperan khusus mengabaikan hukum yang bersifat umum.
PERSEPSI MASYARAKAT ACEH TERHADAP NUSYUZ Hanapi, Agustin; Wahyuni, Yenny Sri
INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 7, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/equality.v7i1.8692

Abstract

Dalam sebagian masyarakat, isteri begitu patuh kepada suami bahkan ada yang berkonsultasi kepada penulis bahwa dia tidak berani menolak ajakan suami walaupun kondisinya sendiri kurang fit, belum suci dari menstruasi, atau harus menyiapkan makanan dan pakaian walaupun dia sendiri kurang sehat karena takut masuk dalam keriteria nusyuz sehingga surga menjadi haram baginya. Begitu juga dengan suami sering bersikap semena-mena terhadap isteri dan merasa wewenang yang dimilikinya bersifat absolut sehingga ia dapat menggunakan kapan saja tanpa mempertimbangkan kondisi apapun, jika isteri enggan mematuhinya maka sering disebut sebagai isteri “nusyuz” ataupun “durhaka”. Tulisan ini memaparkan tentang “Persepsi Masyarakat Terhadap Nusyuz (Studi Kasus di Aceh Tenggara)” yang memiliki adat istiadat yang unik dan berbeda dari daerah lain di Aceh, yang begitu menikah maka seorang isteri harus rela diboyong dan tinggal di rumah suami (mertua isteri) sehingga sebagian isteri merasa  harus patuh kepada suaminya secara mutlak. Hampir semua responden tidak tahu dan tidak familiar dengan istilah “nusyuz” sebagaimana istilah yang digunakan oleh Alquran. Istilah yang familiar di kalangan mereka adalah “durhaka”, namun secara umum mereka labelkan hanya kepada isteri sekiranya tidak patuh dan taat kepada suami. Kemudian secara umum, responden menganggap bahwa masalah nafkah sepenuhnya tanggung jawab suami, sedangkan terkait urusan domestik seperti mencuci, mengurus rumah dan anak mutlak dibebankan kepada isteri, dan isteri harus memberikan pelayanan sepenuhnya terhadap suami.
Addressing Gender Imbalance in Marriage and Wife-Initiated Divorce in Aceh: Rethinking the Role of Premarital Counselling Hanapi, Agustin; Husnul, Muhammad; Wahyuni, Yenny Sri; Muqaddas, Abe Yafi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v17i2.29131

Abstract

The persistently high divorce rate in Aceh, predominantly initiated by wives, reflects enduring gender inequality within marital structures. This article critically examines the effectiveness of premarital counseling as a preventive measure against marital dissolution. Using a juridical-normative-empirical approach, qualitative data were collected through interviews with facilitators, registrars, and officials in several Religious Affairs Offices across Aceh Province. Findings reveal that Premarital counseling is frequently implemented in a manner inconsistent with national guidelines, constrained by insufficient duration, lack of certified facilitators, and poor monitoring mechanisms. More importantly, program content often reproduces patriarchal norms rather than addressing structural gender inequalities that contribute to wife-initiated divorce. The article argues that without integrating a gender perspective and addressing underlying socio-legal factors, Premarital counseling remains ineffective in reducing divorce rates. This study contributes to the literature by linking gender imbalance, family resilience, and legal effectiveness, and recommends curriculum reform, professionalization of facilitators, and systematic evaluation to enhance the program’s preventive capacity
Perbandingan Efektivitas Obat Antihipertensi pada Pasien Perokok dengan Tidak Perokok di Puskesmas Maleber Kabupaten Kuningan Wahyuni, Yenny Sri; Zuniarto, Ahmad Azrul; TW, Siti Pandanwangi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i11.54916

Abstract

Rokok adalah faktor risiko utama pemicu penyakit kardiovaskular diantaranya hipertensi, hal ini dikarenakan adanya kandungan zat dalam rokok yang berbahaya. bertujuan untuk mengetahui demografi, perbedaan dan hubungan tekanan darah antara pasien hipertensi perokok dengan tidak perokok di Puskesmas Maleber Kabupaten Kuningan. Metode penelitian dengan retrospektif dari rekam medis pasien dan observasi prospektif di rumah pasien setelah tiga hari pemberian terapi obat antihipertensi. Total sampel yang diambil yaitu sebanyak 74 responden yang dipilih menggunakan teknik Purposive Sampling. Analisis data menggunakan uji Mann Whitney, dan Uji korelasi Rank Spearman. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pasien hipertensi di wilayah tersebut didominasi oleh kelompok usia < 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, riwayat hipertensi, dan menggunakan obat amlodipine. Uji Mann Whitney menemukan perbedaan penurunan tekanan darah penerima terapi obat antihipertensi antara pasien perokok dengan tidak perokok. Uji spearman menemukan obat antihipertensi pada pasien perokok dan tidak perokok menunjukkan pengaruh usia, jenis kelamin, riwayat hipertensi, dan jenis obat terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi. Pada perokok, usia dan riwayat hipertensi memiliki korelasi yang kuat dengan tekanan darah, sementara jenis kelamin dan nama obat memiliki korelasi cukup. Sedangkan pada yang tidak merokok usia memiliki korelasi yang cukup, sementara jenis kelamin, riwayat hipertensi, dan nama obat memiliki korelasi lemah.
Negotiating Marital Communication in the Digital Era: Social Media Use among Working Couples from a Family Law Perspective Yanis, Muhammad; Ali, Bukhari; Wahyuni, Yenny Sri; Hazram, Nurul Ain; Akbar, Hisyam Maliki
An-Nisa: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 4 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/an-nisa.v2i4.401

Abstract

This study aims to identify and analyze the communication patterns of married couples who work in using social media effectively and adaptively to maintain household harmony. This study uses a qualitative descriptive method with the determination of informants based on the principle of data saturation, considering that the population number is not known for sure. A total of 12 informants who were married couples with formal employment status were randomly selected. Data collection was carried out through in-depth interviews and thematic analysis. The results of the study show that face-to-face communication remains the most crucial and effective foundation in maintaining household harmony, especially in resolving sensitive issues and deep conflicts. Meanwhile, social media functions as a complement to practical communication, especially in conditions of limited time, long distance relationships, and as a means of defusing conflicts in the early stages. However, the majority of informants consider that social media is not yet fully effective in conveying crucial issues such as criticism and differences of opinion due to the high risk of misunderstandings. These findings indicate that household harmony (sakinah, mawaddah, and rahmah) is supported by the application of interpersonal communication norms, such as openness, emotional control, mutual respect, and the establishment of ethical boundaries in digital behavior to prevent conflicts, including the potential for online infidelity. Based on these findings, this study recommends that married couples who actively work build a balanced communication agreement between face-to-face communication and social media utilization, accompanied by digital communication literacy oriented towards ethical values and family resilience.
An Analysis of the Distribution of Carla Cosmetic Products in Accordance with Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance Sy, Syifa Qarira; Hanapi, Agustin; Wahyuni, Yenny Sri
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 5, No. 2 (Desember 2025)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v5i2.5980

Abstract

The growth of the cosmetics industry in Indonesia has led to an increasing demand for innovative and safe products, particularly among Muslim consumers. According to Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance (UU JPH), all products that are imported, distributed, and traded in Indonesia are required to obtain halal certification. However, this study identifies that several cosmetic products are still available on the market without such certification, including brands such as Carla. This research employs a qualitative empirical–juridical method through interviews and observations involving business actors, shop owners, and consumers. The findings reveal that Carla products are distributed through a consignment system in offline stores and marketed via e-commerce platforms such as Shopee and TikTok Shop. The absence of halal certification is primarily attributed to financial constraints, limited knowledge among business actors regarding certification procedures, and insufficient socialization by the government and relevant institutions. In addition, public awareness regarding the halal status of cosmetic products remains low, while shop owners tend to prioritize product availability and price over halal legality. From a legal perspective, this condition contradicts Article 4 of the Halal Product Assurance Law, which mandates halal certification for all traded products, and reflects weak supervision by the Halal Product Assurance Agency (BPJPH). These findings indicate that the effective implementation of the UU JPH cannot rely solely on regulation but must be accompanied by consumer education, facilitation for business actors, and stronger government oversight.
Co-Authors , stf1 Agustin Hanapi Akbar, Hisyam Maliki Akbar, Rai Fadiilah Bukhari Ali Dwiyanti, Novia Febriawan, Toyyib Viat Hazram, Nurul Ain Husnul, Muhammad Kardisin, Bambang Karsidin, Bambang Muhammad Yanis Muqaddas, Abe Yafi Mutiara Fahmi Rodiah, Saifatul Husna Siti Pandanwangi TW sri, sri anggraini wibowo Suhada, Tatik Sofiyani Sy, Syifa Qarira TW, Siti Pandanwangi Zuniarto, Ahmad Azrul