Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kajian Hukum Merek sesuai Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus No. 57/pdt.sus-HKI/2019/PN niaga.jkt.pst) Jeane Neltje Saly; Aurelia Jessica Mavelynn; Eileen Carsnelly; Jedyzha Azzariel Priliska; Puja Ayu Purwanti; Grace Mercy Dina Manoppo
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1272

Abstract

Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan yang semakin pesat, maka dibutuhkan suatu kebijakan yang lebih efisien terhadap perlindungan hukum terkait merek dagangan. Dalam dunia perdagangan, merek merupakan suatu identitas suatu produk yang menjadi suatu tanda sehingga dapat dikenali dalam suatu kegiatan perdagangan yang juga menjadi jaminan mutu dari suatu produk apabila dibandingkan dengan produk sejenis yang dibuat oleh pihak lain. Di era sekarang, masih cukup banyak oknum yang belum mendaftarkan merek dagangannya dengan faktor seperti minimnya pemahaman terkait pentingnya pendaftaran suatu merek dagang serta manfaat dari pendaftaran merek tersebut. Sehingga oknum yang tidak mendaftarkan merek dagangnya tersebut tentu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa demi menjamin suatu perlindungan hukum atas merek dagangannya maka diharapakan untuk melakukan pendaftaran merek suatu dagangan guna memperoleh kepastian hukum.
Menakar Keadilan antara Kepentingan Umum dan Hak Individu dalam RUU Perampasan Aset Perspektif Filsafat Hukum Yuwono Prianto; Aurelia Jessica Mavelynn; Devi Devi; Florencia Lavina Setiawan; Yocelyn Averyll Lie
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 3 (2026): September-Desember Integrating Multidisciplinary Knowledge for Sustainable Comm
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/vwjf7z55

Abstract

Perampasan aset hasil tindak pidana merupakan mekanisme krusial dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian keuangan negara. Namun, kewenangan negara untuk merampas aset beririsan langsung dengan hak milik individu. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang mampu menyerasikan kepentingan umum dan hak dasar individu secara seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan dalam menyerasikan kepentingan umum dan hak individu pada Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) dalam perspektif filsafat hukum, serta membandingkannya dengan kerangka pemulihan aset di Negara China. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan filosofis. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penalaran yuridis-filosofis berlandaskan Teori Keadilan John Rawls dan Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset berfungsi sebagai keadilan korektif yang sejalan dengan teori John Rawls untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan. Pembandingan dengan China menegaskan bahwa efektivitas asset recovery wajib dibatasi oleh kepastian prosedur (due process of law) dan perlindungan pihak ketiga beritikad baik. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset sangat mendesak untuk disahkan, namun kewenangan negara dalam pelaksanaannya harus dibatasi oleh batasan hukum yang jelas, proporsionalitas, dan pengawasan peradilan guna mencegah kesewenang-wenangan (abuse of power).