Garuda - Garba Rujukan Digital

Kajian Hukum Merek sesuai Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus No. 57/pdt.sus-HKI/2019/PN niaga.jkt.pst) Jeane Neltje Saly; Aurelia Jessica Mavelynn; Eileen Carsnelly; Jedyzha Azzariel Priliska; Puja Ayu Purwanti; Grace Mercy Dina Manoppo
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1272

Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan yang semakin pesat, maka dibutuhkan suatu kebijakan yang lebih efisien terhadap perlindungan hukum terkait merek dagangan. Dalam dunia perdagangan, merek merupakan suatu identitas suatu produk yang menjadi suatu tanda sehingga dapat dikenali dalam suatu kegiatan perdagangan yang juga menjadi jaminan mutu dari suatu produk apabila dibandingkan dengan produk sejenis yang dibuat oleh pihak lain. Di era sekarang, masih cukup banyak oknum yang belum mendaftarkan merek dagangannya dengan faktor seperti minimnya pemahaman terkait pentingnya pendaftaran suatu merek dagang serta manfaat dari pendaftaran merek tersebut. Sehingga oknum yang tidak mendaftarkan merek dagangnya tersebut tentu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa demi menjamin suatu perlindungan hukum atas merek dagangannya maka diharapakan untuk melakukan pendaftaran merek suatu dagangan guna memperoleh kepastian hukum.

Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Giovanni Cornelia; Tabitha Roulina Anastasya; Jedyzha Azzariel Priliska; Rasji
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6139

Abstrak Sejak era reformasi tahun 1998, transformasi politik di Indonesia telah signifikan, mengakhiri kekuasaan otoritarian Orde Baru dan membuka jalan bagi perubahan dalam sistem politik dan tata negara. Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia didasarkan pada kedaulatan rakyat, di mana rakyat dianggap sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Namun, dalam praktiknya, kedaulatan rakyat tidak dapat dilakukan secara murni, sehingga pemilihan umum menjadi mekanisme yang mewakili aspirasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Penelitian ini mengulas konsep dasar yuridis demokrasi di Indonesia dan bagaimana prinsip demokrasi diterapkan dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan yang mengatur sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Penelitian menyoroti pentingnya prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat, persamaan hak, pemilihan umum yang bebas dan rahasia, serta akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemilu. Meskipun demikian, tantangan seperti politik uang, politik identitas, dan penyebaran informasi palsu masih menjadi masalah dalam pelaksanaan pemilu. Penelitian ini menyarankan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pemilu guna memastikan bahwa demokrasi dapat berfungsi secara efektif dan menghasilkan hasil yang lebih representatif dari kehendak rakyat. Kata Kunci: Demokrasi, Konstitusi, Pemilihan Umum Abstract Since the reform era in 1998, political transformation in Indonesia has been significant, ending the authoritarian rule of the New Order and paving the way for changes in the political system and state structure. Indonesia's 1945 Constitution is based on popular sovereignty, where the people are considered to be the owners of the highest power. However, in practice, popular sovereignty cannot be exercised purely, so general elections become a mechanism that represents the aspirations of the people in running the government. This research reviews the basic juridical concepts of democracy in Indonesia and how democratic principles are applied in General Elections (Pemilu). Through a normative juridical approach, this research analyzes the regulations governing the democracy and election system in Indonesia, including the 1945 Constitution and the Election Law. Research highlights the importance of democratic principles such as popular sovereignty, equal rights, free and secret elections, and accountability and transparency in the electoral process. However, challenges such as money politics, identity politics, and the spread of false information are still problems in the implementation of elections. This research suggests steps to improve electoral systems to ensure that democracy can function effectively and produce results that are more representative of the will of the people. Keywords: Democracy, Constitution, General Elections

Analisis Konflik Israel dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Rachel Christie; Gracia Suha Ma’rifa; Jedyzha Azzariel Priliska
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6178

Abstrak Seluruh manusia memiliki hak asasi manusia bukan sebab hadiah yang diberikan kepadanya oleh masyrakat ataupun bersumber pada hukum positif yang berlaku, namun karena ia merupakan seorang manusia. Pelanggaran hak asasi manusia jika di lakukan oleh siapaun akan mendapatkan balasan dari siapapun yang diambil hak-haknya tersebut. Seperti yang terjadi sekarang ini, pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan negara Israel terhadap Palestina merupakan suatu pengambilan Hak orang lain, terutama hak untuk hidup dan hidup aman. Terkait konflik anatara zionis Israel dan palestina yang telah mencuri perhatian dunia dimana menjadikan Israel untuk merebut wilayah palestina yang di percayai oleh zionis bahwa tanah itu adalah tanah terjanji oleh allah dan bagi aga islam tanah palestina adalah kiblat pertama bagi islam, yang diatas tanah itu berdiri sebuah masjid al Aqso, akibat perebutan wilayah ini lah menyebabkan zionis memerangi rakyat palestina, mulai dari meluncurkan rudal, bom dan tembakan, hal ini membuat kehancuran pada perbatasan jalur gaza dan memakan korban warga sipil sampai anak anak. Akibat peperangan ini anak anak menjadi korban dan hak asasinya dirampas seperti tidak mendapatkan pendidikan, social, kesehatan dan dirampas hak kebebasannya oleh zionis Israel. Kata Kunci: HAM, Konflik, Hak Anak Abstract All humans have human rights not because of gifts given to them by society or based on applicable positive law, but because they are human beings. Violations of human rights if committed by anyone will receive retribution from anyone whose rights are taken away. As is happening now, the human rights violations committed by the Israeli state against Palestinians are a taking away of other people's rights, especially the right to life and safety. Regarding the conflict between Israeli Zionists and Palestinians which has stolen the world's attention, it has led Israel to seize the Palestinian territory, which the Zionists believe is the land promised by Allah and for Muslims, the land of Palestine is the first Qibla for Islam, on which land stands a Al Aqso Mosque, as a result of the seizure of this territory, caused the Zionists to fight the Palestinian people, starting from launching missiles, bombs and gunfire, this caused destruction on the border of the Gaza Strip and claimed the lives of civilians to children. As a result of this war, children became victims and were deprived of their human rights, such as not receiving education, social care, health and their rights to freedom were taken away by the Israeli Zionists. Keywords: Human Rights, Conflict, Children's Rights

Kesenjangan Upah Antara Pekerja Tetap dan Pekerja Outsourcing: Mengurai Akar Masalah dan Solusi Jedyzha Azzariel Priliska
Journal of Education Transportation and Business Vol 1, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetbus.v1i2.4196

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya kesel upah antara pekerja tetap dan pekerja outsourcing, mengidentifikasi dampak kesenjangan upah antara pekerja tetap dan pekerja outsourcing dan merumuskan solusi. Metode kualitatif membantu dalam mengumpulkan data dan mencari referensi untuk dapat memberikan kesimpulan.

Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Giovanni Cornelia; Tabitha Roulina Anastasya; Jedyzha Azzariel Priliska; Rasji
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6139

Abstrak Sejak era reformasi tahun 1998, transformasi politik di Indonesia telah signifikan, mengakhiri kekuasaan otoritarian Orde Baru dan membuka jalan bagi perubahan dalam sistem politik dan tata negara. Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia didasarkan pada kedaulatan rakyat, di mana rakyat dianggap sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Namun, dalam praktiknya, kedaulatan rakyat tidak dapat dilakukan secara murni, sehingga pemilihan umum menjadi mekanisme yang mewakili aspirasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Penelitian ini mengulas konsep dasar yuridis demokrasi di Indonesia dan bagaimana prinsip demokrasi diterapkan dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan yang mengatur sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Penelitian menyoroti pentingnya prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat, persamaan hak, pemilihan umum yang bebas dan rahasia, serta akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemilu. Meskipun demikian, tantangan seperti politik uang, politik identitas, dan penyebaran informasi palsu masih menjadi masalah dalam pelaksanaan pemilu. Penelitian ini menyarankan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pemilu guna memastikan bahwa demokrasi dapat berfungsi secara efektif dan menghasilkan hasil yang lebih representatif dari kehendak rakyat. Kata Kunci: Demokrasi, Konstitusi, Pemilihan Umum Abstract Since the reform era in 1998, political transformation in Indonesia has been significant, ending the authoritarian rule of the New Order and paving the way for changes in the political system and state structure. Indonesia's 1945 Constitution is based on popular sovereignty, where the people are considered to be the owners of the highest power. However, in practice, popular sovereignty cannot be exercised purely, so general elections become a mechanism that represents the aspirations of the people in running the government. This research reviews the basic juridical concepts of democracy in Indonesia and how democratic principles are applied in General Elections (Pemilu). Through a normative juridical approach, this research analyzes the regulations governing the democracy and election system in Indonesia, including the 1945 Constitution and the Election Law. Research highlights the importance of democratic principles such as popular sovereignty, equal rights, free and secret elections, and accountability and transparency in the electoral process. However, challenges such as money politics, identity politics, and the spread of false information are still problems in the implementation of elections. This research suggests steps to improve electoral systems to ensure that democracy can function effectively and produce results that are more representative of the will of the people. Keywords: Democracy, Constitution, General Elections

Analisis Konflik Israel dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Rachel Christie; Gracia Suha Ma’rifa; Jedyzha Azzariel Priliska
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6178

Abstrak Seluruh manusia memiliki hak asasi manusia bukan sebab hadiah yang diberikan kepadanya oleh masyrakat ataupun bersumber pada hukum positif yang berlaku, namun karena ia merupakan seorang manusia. Pelanggaran hak asasi manusia jika di lakukan oleh siapaun akan mendapatkan balasan dari siapapun yang diambil hak-haknya tersebut. Seperti yang terjadi sekarang ini, pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan negara Israel terhadap Palestina merupakan suatu pengambilan Hak orang lain, terutama hak untuk hidup dan hidup aman. Terkait konflik anatara zionis Israel dan palestina yang telah mencuri perhatian dunia dimana menjadikan Israel untuk merebut wilayah palestina yang di percayai oleh zionis bahwa tanah itu adalah tanah terjanji oleh allah dan bagi aga islam tanah palestina adalah kiblat pertama bagi islam, yang diatas tanah itu berdiri sebuah masjid al Aqso, akibat perebutan wilayah ini lah menyebabkan zionis memerangi rakyat palestina, mulai dari meluncurkan rudal, bom dan tembakan, hal ini membuat kehancuran pada perbatasan jalur gaza dan memakan korban warga sipil sampai anak anak. Akibat peperangan ini anak anak menjadi korban dan hak asasinya dirampas seperti tidak mendapatkan pendidikan, social, kesehatan dan dirampas hak kebebasannya oleh zionis Israel. Kata Kunci: HAM, Konflik, Hak Anak Abstract All humans have human rights not because of gifts given to them by society or based on applicable positive law, but because they are human beings. Violations of human rights if committed by anyone will receive retribution from anyone whose rights are taken away. As is happening now, the human rights violations committed by the Israeli state against Palestinians are a taking away of other people's rights, especially the right to life and safety. Regarding the conflict between Israeli Zionists and Palestinians which has stolen the world's attention, it has led Israel to seize the Palestinian territory, which the Zionists believe is the land promised by Allah and for Muslims, the land of Palestine is the first Qibla for Islam, on which land stands a Al Aqso Mosque, as a result of the seizure of this territory, caused the Zionists to fight the Palestinian people, starting from launching missiles, bombs and gunfire, this caused destruction on the border of the Gaza Strip and claimed the lives of civilians to children. As a result of this war, children became victims and were deprived of their human rights, such as not receiving education, social care, health and their rights to freedom were taken away by the Israeli Zionists. Keywords: Human Rights, Conflict, Children's Rights

Penetapan Hak Asuh Anak: Analisis Perceraian Tsania Marwa (Studi Putusan No. 1073/PDt.G.2017/Pa.Cbn) Halena Artamevia; Aurelia Jessica Mavelyn; Jedyzha Azzariel Priliska; Moody Rizqy Syailendra Putra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4582

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian prosedur anak dari sisi hukum dan implementasinya. Dengan metode kualitatif studi kasus, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan analisis terhadap hukum yang diterapkan dan berlaku untuk memahami lebih dalam tentang kasus ini. Melalui pengenalan pokok permasalahan, pengumpulan data, analisis lebih lanjut, menafsirkan suatu masalah dan menyimpulkan inti dari pokok tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa hukum di Indonesia belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi anak dan memberikan hak yang seharusnya kepada orang tua yang menerima hak asuh. Demikianlah penelitian ini memberikan pemahaman mendalam terkait hukum perceraian dan peraturan pemberian hak asuh yang berlaku di Indonesia.

Kesenjangan Upah Antara Pekerja Tetap dan Pekerja Outsourcing: Mengurai Akar Masalah dan Solusi Jedyzha Azzariel Priliska
Journal of Education Transportation and Business Vol. 1 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetbus.v1i2.4196

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya kesel upah antara pekerja tetap dan pekerja outsourcing, mengidentifikasi dampak kesenjangan upah antara pekerja tetap dan pekerja outsourcing dan merumuskan solusi. Metode kualitatif membantu dalam mengumpulkan data dan mencari referensi untuk dapat memberikan kesimpulan.

Legal Analysis of the Impact of Port Development on Marine Ecosystems Jedyzha Azzariel Priliska
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i2.4232

This research aims to identify the impacts of ports and their legal regulations, and to evaluate the efforts that must be made by the government in responding to the impacts of port development. By using qualitative methods to collect data, further studies on existing regulations and problems. The research process includes understanding the topic and scope, searching for references, collecting data analyzing and make conclusion. This research provides an explanation that port development in Indonesia is still lacking in paying attention to the safety of marine ecosystems. Although the law already exists, further supervision and monitoring of port management must be stricter to avoid things that cause damage

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search