Garuda - Garba Rujukan Digital

SISTEM PENJAMINAN SIMPANAN (DEPOSIT INSURANCE SYSTEM) PADA INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA Sjafruddin, Sjafruddin
AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah Vol 1 No 2 (2019): AT-TIJARAH Vol. 1 No. 2 July-December 2019
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business, IAIN Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Banking plays a very important role in the economy along with its function to channel funds from parties who have excess funds (surplus of funds) to those who need funds (lack of funds). If the banking industry does not work well, the economy will become inefficient and the expected economic growth will not be achieved. The risks that are always inherent in the financial and banking sectors, can trigger a crisis at any time and result in a collapse of the country's economy. To overcome the impact of the crisis, the government must pay quite large public costs. This article analyzes several important concepts, namely bank risk and the contagion effect, the operation of a deposit guarantee system that has been implemented in various countries after a financial crisis and how the deposit guarantee program is implemented in Indonesia. The results show that the Deposit Insurance System (DIS) can be implemented through law enforcement system, market discipline, political and economic freedom, low levels of corruption, strict regulations inbanking sector, setting an adequate deposit insurance premium based on the level of bank risk , and selective deposit guarantees. Keywords: Deposit Insurance System,Indonesia Deposit Insurance Corporation, Risk Abstrak Perbankan memegang peran yang sangat penting dalan perekonoman seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (lack of funds). Apabila industri perbankan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Risiko yang selalu melekat dalam sektor keuangan dan perbankan, dapat memicu terjadinya krisis sewaktu-waktu dan berakibat lumpuhnya ekonomi negara. Untuk menanggulangi dampak krisis tersebut, pemerintah harus mengeluarkan biaya publik cukup besar. Artikel ini menganalisis beberapa konsep penting, yaitu risiko bank dan efek penularan (Contagion Effect),penyelenggaraan sistem penjaminan simpanan yang telah di implementasikan berbagai negara setelah terjadi krisis keuangan dan bagaimana implementasi program penjaminan simpanan di Indonesia.Hasilnya menunjukkan bahwaDeposit Insurance System (DIS) dapat diimplementasikan melalui sistem penegakan hukum yang kuat, disiplin pasar, kebebasan politik dan ekonomi, tingkat korupsi yang rendah, regulasi khususnya di bidang perbankan yang kuat, penetapan premi penjaminan simpanan yang memadai dan berdasarkan tingkat risiko bank, serta pemberian jaminan simpanan yang selektif. Kata Kunci:Deposit Insurance System, Lembaga Penjamin Simpanan, Risiko

TATA KELOLA SISTEM PENJAMINAN SIMPANAN PERBANKAN DI INDONESIA Sjafruddin, Sjafruddin; Iskandar, Iskandar
J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research. Vol 2 No 2 (2020): ISCAN Vol. 2 No. 2 July-December 2020
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business, IAIN Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52490/j-iscan.v2i2.932

The ratification of Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation (LPS) marks the formal process of institutionalizing the deposit insurance system in Indonesian banking. After the banking systemic crisis in 1997 that hit various countries including Indonesia, the government made various stabilization and reform policies in the financial sector to improve the banking system. The blanket guarantee policy for bank customer deposits in 1998 with no limits (blanket guarantee) restored public confidence in banks, but on the other hand this guarantee also created a moral hazard risk for banks. The existence of the LPS ended the unlimited deposit insurance system by limiting the guarantee in the form of a deposit insurance limit and a guaranteed interest rate known as the LPS interest rate. This article attempts to describe and analyze the institutionalization process and governance process in the deposit insurance system in Indonesia. The results show that the process of institutionalizing the deposit insurance system in Indonesia is carried out in stages by assessing banking risk taking and public perceptions of the banking industry in Indonesia. In the governance process, the LPS carries out its function as guarantor of deposits of depositors, LPS is tasked with determining and formulating policies for implementing deposit insurance and implementing deposit insurance. LPS makes payment of guarantee claims to depositors from banks whose business licenses have been revoked as long as they meet the requirements stipulated by the LPS Law. Keywords: Deposit Insurance Agency, Institutionalization, Governance. Abstrak Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandai proses formal institusionalisasi sistem penjaminan simpanan pada perbankan di Indonesia. Setelah Krisis sistemik perbankan tahun 1997 yang melanda berbagai negara termasuk Indonesia, pemerintah membuat berbagai kebijakan stabilisasi dan reformasi di sektor keuangan guna menyehatkan sistem perbankan. Kebiijakan penjaminan terhadap jumlah simpanan nasabah perbankan pada tahun 1998 dengan tanpa batasan (blanket guarantee) mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, namun disisi lain jaminan tersebut juga menimbulkan risiko moral hazard bagi perbankan. Keberadaan LPS mengakhiri sistem penjaminan simpanan tanpa batas dengan membatasi penjaminan dalam bentuk limit penjaminan simpanan dan suku bunga yang dijamin yang dikenal dengan suku bunga LPS. Artikel ini mencoba memaparkan dan menganlisa proses institusionalisasi dan proses tata kelola (governance) pada sistem penjaminan simpanan di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa proses institusionalisasi sistem penjaminan simpanan di Indonesia dilakukan secara bertahap dengan menilai risk taking perbankan dan persepsi masyarakat terhadap industri perbankan di Indonesia. Dalam proses tata kelola, LPS menjalankan fungsinya sebagai penjamin simpanan deposan, LPS bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan. LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada deposan dari bank yang dicabut izin usahanya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UU LPS. Kata kunci: Lembaga Penjamin Simpanan, Institusionalisasi, Tata Kelola.

LEMBAGA WALI NANGGROE DAN MASA DEPAN PERDAMAIAN ACEH Nazaruddin, Muhammad; Nirzalin, Nirzalin; Ilham, Iromi; Nasution, Abdullah Akhyar; Sjafruddin, Sjafruddin
Aceh Anthropological Journal Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Department of Anthropology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/aaj.v5i2.5625

Artikel ini mengkaji tentang keberadaan Lembaga Wali Nanggroe dalam relasinya dengan masa depan perdamaian Aceh. Teknik pengumpulan data dalam studi ini adalah observasi, wawancara mendalam serta kajian dokumen yang relevan dengan topik. Hasil kajian menyatakan bahwa Wali Nanggroe adalah institusi khusus yang memang sudah berakar dalam kultur politik keacehan. Lembaga tersebut menjadi â€œmediaâ€ penghubung dalam berbagai sistem tatanan sosial, budaya dan politik di Aceh serta memiliki otoritas dan legitimasi yang terbentuk dari basis formal maupun non-formal. Paska Helsinki, Lembaga Wali Nanggroe berperan penting dalam memproduksi stabilitas dan kohesivitas perdamaian Aceh. Posisi Lembaga Wali Nanggroe bukan saja aktor utama perdamaian, tetapi juga aktor penentu dalam merawat perdamaian Aceh. Oleh karena itu, posisinya dalam tatanan kepemerintahan Aceh harus lebih dipertegas sehingga kuat dan otonom untuk penguatan perdamaian serta penjaga kekhususan dan keistimewaan Aceh.Â

BUR TELEGE : ETNOGRAFI GERAKAN KOLEKTIF MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN WISATA ISLAMI Kamil, Ade Ikhsan; Ilham, Iromi; Ikramatoun, Siti; Meliza, Richa; Sjaffruddin, Sjaffruddin
Aceh Anthropological Journal Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Department of Anthropology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/aaj.v5i2.5650

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 membuka peluang bagi desa untuk mandiri dan otonom. Keistimewaan tersebut salah satunya untuk berpartisipasi dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kawasan wisata islami. Berdasarkan hal tersebut, kebangkitan pariwisata Buttelege membuka asa baru dalam penelitian tentang desa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji 3 hal utama, pertama; bagaimana proses awal munculnya ide untuk membangun daerah Pariwisata Burtelege dengan memanfaatkan dana desa. Kedua; mellihat bagaimana dampak sosial, peruubahan dan perkembangan. Ketiga; mengkaji negosiasi yang dibangun oleh inisiator dalam menjawab tantangan hadirnya wacana wisata islami. Dengan menggunakan pendekatan etnografi, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dinamika sosial-ekonomi terkait dengan pengembangan kawasan wisata Burtelege. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor awal dari pembangunan dan pengembangan Burtelege sebagai kawasan wisata.tiga faktor tersebut adalah keinginan untuk mengubah stereotip kampung, mengembalikan keaktifan pemuda dan keinginan mengorganisasikan parkir di hari Minggu sebagai stimulan. Selain itu, partisipasi masyarakat berupa kegiatan swadaya telah menstimulus perkembangan Burtelege sebagai kawasan wisata islami.

BUR TELEGE : ETNOGRAFI GERAKAN KOLEKTIF MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN WISATA ISLAMI Ade Ikhsan Kamil; Iromi Ilham; Siti Ikramatoun; Richa Meliza; Sjaffruddin Sjaffruddin
Aceh Anthropological Journal Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Department of Anthropology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/aaj.v5i2.5650

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 membuka peluang bagi desa untuk mandiri dan otonom. Keistimewaan tersebut salah satunya untuk berpartisipasi dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kawasan wisata islami. Berdasarkan hal tersebut, kebangkitan pariwisata Buttelege membuka asa baru dalam penelitian tentang desa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji 3 hal utama, pertama; bagaimana proses awal munculnya ide untuk membangun daerah Pariwisata Burtelege dengan memanfaatkan dana desa. Kedua; mellihat bagaimana dampak sosial, peruubahan dan perkembangan. Ketiga; mengkaji negosiasi yang dibangun oleh inisiator dalam menjawab tantangan hadirnya wacana wisata islami. Dengan menggunakan pendekatan etnografi, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dinamika sosial-ekonomi terkait dengan pengembangan kawasan wisata Burtelege. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor awal dari pembangunan dan pengembangan Burtelege sebagai kawasan wisata.tiga faktor tersebut adalah keinginan untuk mengubah stereotip kampung, mengembalikan keaktifan pemuda dan keinginan mengorganisasikan parkir di hari Minggu sebagai stimulan. Selain itu, partisipasi masyarakat berupa kegiatan swadaya telah menstimulus perkembangan Burtelege sebagai kawasan wisata islami.

Pengaruh Budaya Organisasi, Pelatihan Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Reno Putra Tama; Sjafruddin Sjafruddin
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 9, No 3 (2023): Desember 2023
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v9i3.12656

This study aims to determine and analyse the influence of organisational culture, training and compensation on the performance of the employees. This research aims to determine the effect of the independent variable X on the dependent variable Y and how strong the influence or relationship is. The research population consisted of all Investment and One-Stop Service Office employees of Aceh Tamiang Regency, totalling 39 people. Partially, organisational culture has no significant effect on performance. Partially, training does not have a significant effect on performance. Partially, compensation has a significant effect on performance. Simultaneously, organisational culture, training and compensation significantly influence the performance of the Aceh Tamiang District Investment and One-Stop Services Office employees. From the coefficient of determination, an R-value of 0.477 or 47.7% is obtained, which means that the relationship between performance and the independent variables, organisational culture, training and compensation is small. The R-Square value in this research is 0.227, which means 22.7% of the variation in performance is explained by the independent variables, namely organizational culture, training and compensation. While the remaining 77.3% is explained by other variables not examined in this study.

PELATIHAN KETERAMPILAN PEURAKAN PEUNEUWOE (HANTARAN) DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT ACEH DI GAMPONG BLANG PULO KOTA LHOKSEUMAWE Iryani, Lisa; Sufi, Sufi; Ameliany, Nanda; Sukmawati, Cut; Sjafruddin, Sjafruddin
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v2i1.9542

Berbagai instrumen dalam pelaksanaan perkawinan adat Aceh yang merupakan bagian dari pada bentuk kearifan lokal yang saat ini sudah mulai dilupakan atau jarang mendapatkan perhatian dari masyarakat Aceh terutama Peurakan Meuasoe (Hantaran). Fenomena semacam ini akan sangat berdampak terhadap kebudayaan dan kelestarian adat istiadat terutama dalam tatanan masyarakat Aceh untuk itu tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat tahun ini berencana akan melakukan pelatihan keterampilan merangkai Peurakan Meuasoe dalam prosesi adat perkawinan Aceh. Pelaksanaan pengabdian ini akan menghasilkan luaran tentang bagaimana kemampuan yang harus dimiliki terutama ibu-ibu PKK dan remaja putri di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe agar mampu membuat atau merangkai Peurakan Meuasoe (Hantaran) atau seserahan yang merupakan rangkaian prosesi adat istiadat perkawinan masyarakat Aceh. Selain itu juga dengan bentuk dan nilai seni tinggi maka harga komersial sebuah produk Peurakan Meuasoe (Hantaran) mempunyai nilai jual yang cukup tinggi dipasaran hal ini disebabkan karena tidak semua orang punya kemampuan untuk membuat dan merangkai Peurakan Meuasoe (Hantaran) tersebut dengan nilai seni yang tinggi. Untuk itu dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap ibu-ibu PKK dan remaja putri di Desa Blang Pulo tentunya akan berdampak secara langsung terhadap pendapatan ekonomi masyarakat setempat. Teknik pelaksanaan pelatihan ini dengan melakukan wawancara, tanya jawab serta praktek secara langsung tentang teknik pembuatan rangkaian Peurakan Meuasoe (Hantaran). Diharapkan juga kepada pemerintah Gampong khusus Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe agar dapat memberikan perhatian yang serius sehingga kemampuan dan skill yang dimiliki oleh setiap ibu-ibu PKK dan remaja putri seperti program semacam ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga akan berdampak pada kemampuan dan pendapatan masyarakat setempat secara mandiri.

MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA NASABAH PNM MEEKAR SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Ratih, Inayah Swasti; Sjafruddin, Sjafruddin
Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Vol 6 No 2 (2023): Juli-Desember
Publisher : Program Studi Administrasi Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/njiab.v6i2.13956

The purpose of this study is to determine the Islamic household financial management of PNM Meekar Syariah customers and provide an appropriate Islamic financial management model to manage family finances in an Islamic manner. The research method uses descriptive research with a qualitative approach. Research using descriptive methods is research that is directed to provide symptoms, facts accurately and systematically about the nature of certain regional populations. The results showed that the customer's understanding of household financial management was very simple. Customers have budgeting and apply financial management simply. Obstacles in its application due to uncertain income and low financial literacy owned. However, the research shows that the financial management of the three households studied is largely in accordance with the concept of Sakinah finance.

Peran Pelayanan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dalam Pengembangan Pertanian Lokal di Kabupaten Pakpak Bharat Ameliany, Nanda; Sjafruddin, Sjafruddin; Sufi, Sufi; Iryani, Lisa
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 23, No 2 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v23i2.7642

This thesis examines field agricultural extension services (PPL) in Kuta Tinggi Village, Salak1 District, Pakpak Bharat Regency. The problem that is the basis of this research is the lack of services from field agricultural instructors in Kuta Tinggi Village, Salak District, Pakpak Bharat Regency. This can be seen from farmer groups who experienced a failed onion harvest. This research uses a descriptive qualitative approach using data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The focus of this research is field agricultural extension services in Kuta Tinggi Village and what factors hinder agricultural extension services in Kuta Tinggi Village. The aftereffects of this examination show that field rural augmentation services in Kuta Tinggi Village, Salak District, agricultural extension services are not yet completely good. Providing services. This can be seen from the responsiveness indicators where Field Agricultural Instructors need to improve and need to be improved again so that the farming community is satisfied with the services provided by Field Agricultural Instructors and must also be in accordance with what the farmer group community wants.Dinas Penyuluhan Pertanilan (PPL) di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Barat, menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Permasalahan yang menjadi dasar pendalaman ini adalah tidak adanya administrasi dari guru lapangan pedesaan di Kota Kuta Tinggi, Daerah Salak, Pemerintahan Pakpak Bharat. Hal ini dapat dilihat dari kelompok petani yang hasil panen bawang merah yang banyak. Eksplorasi ini menggunakan metodologi subjektif tertentu yang memanfaatkan prosedur pengumpulan informasi, yailtu persepsi, pertemuan, dan dokumentasi tertentu. Penelitian ini berfokus pada pelayanan penyuluhan pertanian di Desa Kuta Tinggi dan faktor-faktor yang menghambat berfungsinya dengan baik. Akibat dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pemekaran Pertanian di Kota Kuta Tinggi Daerah Salak adalah Badan Pemberdayaan Pertanian belum sepenuhnya hebat dalam memberikan manfaat. Hal ini seharusnya terlihat dari tanda-tanda tanggap dimana Guru Lapangan Pedesaan harus ditingkatkan dan ditingkatkan lagi agar dukungan pihak penggarap daerah senang dengan pelayanan yang diberikan oleh Pendidik Bidang holtikultura dan juga harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kelompok petani setempat.

How Should the Paradigm of Islamic Economic Research Be Understood? Sjafruddin, Sjafruddin; Zainuri, Hamzah
AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH Vol. 17 No. 1 (2025): At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/tasyri.v17i1.4498

Islamic economics is still a relatively new field within academic discourse, especially when compared to other more established branches of Islamic sciences. The practice of Islamic economics in the market has spurred further investigation and research to address the emerging challenges and issues. A key problem that arises is the dominance of quantitative-positivistic approaches, which have come to be regarded as "mainstream," while alternative approaches are often considered "non-mainstream." The positivist paradigm, with its emphasis on value-neutrality, tends to distance research from the human values that define economic actors as spiritual beings. In response, the integration-interconnection paradigm seeks to position Islamic economics within a framework that incorporates the objectification of religious ethics, thus aligning economic practice with spiritual and ethical considerations.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search