Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.63
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Surakarta Law and Society Journal JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat International Journal of Multidisciplinary Research and Literature (IJOMRAL) Jurnal Pengabdian Mandiri Journal of Law, Poliitic and Humanities Media Bina Ilmiah Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia
Merlin Swantamalo Magna
Universitas Sebelas Maret
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Perbaikan syarat penerima bansos sebagai upaya mengurangi kematian bayi di kabupaten Klaten Magna, Merlin Swantamalo; Sulistyowati, Ulfah; Ningsih, Yuliana Ristantya
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 10, No 2 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020243353

Abstract

Penelitian yang dilakukan merupakan lanjutan dari yang sudah dilakukan tahun 2022 tentang faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak sebaran penerima bantuan sosial PKH, terhadap angka kematian bayi dengan mengamati persyaratan yang ada dalam kebijakan PKH di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan diikuti pemberian solusi sehingga dapat menurunkan tingkat penerima PKH yang tidak tepat sasaran. Jenis penelitian berupa korelasi dan expost facto dengan menggunakan pendekatan gabungan mix method. Metode dilakukan berurutan antara data kuantitatif yang didapatkan dari hasil survey pelaksanaan PKH di Klaten dan data kualitatif yang didapat dari hasil wawancara. Sampel yang digunakan adalah Kecamatan Bayat, Trucuk dan Jatinom dengan total seratus responden. Instrumen yang digunakan berupa kuisioner dengan teknik analisis deskriptif korelasi. Hasil penelitian menemukan bahwa telah terjadi kondisi yang tidak ideal, di mana daerah dengan rata-rata pendapatan keluarga tinggi menerima lebih banyak bantuan sosial PKH dibandingkan daerah yang pendapatan rata-rata keluarganya lebih rendah. Sehingga, solusi yang dapat diberikan adalah melakukan pembaruan data penerima PKH setiap bulannya dengan melibatkan para stakeholder, serta penambahan kriteria yakni jumlah pendapatan yang dimiliki penerima bantuan sosial PKH.
Social Assistance Recipient Program Based on Lawrence M. Friedman's Theory Magna, Merlin Swantamalo; Karisma, Seli
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 4 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i4.1666

Abstract

Poverty is a multidimensional problem that has a wide impact on various aspects of people's lives. One of the government's main strategies in overcoming this problem is through the provision of social assistance (bansos). However, in its implementation, there are still social assistance recipients who are not on target, so improvements are needed in the requirements for aid recipients. This study explores social assistance receipt programs within the framework of Lawrence M. Friedman's legal system theory, which highlights three main components in the legal system: legal structure, legal substance, and legal culture. Using normative methods and conceptual approaches, this research relies on secondary data from relevant regulations, policies, and academic literature. The findings of the study reveal that although the legal structure that regulates social assistance is available formally and completely, in the sub-system of legal substance, it is necessary to determine more detailed and objective criteria for social assistance recipients so as to minimize recipients of assistance that are not on target. In addition, the legal culture shows the phenomenon of people who tend to represent themselves as poor individuals so that they deserve social assistance. Therefore, it is necessary to work together from the government and the community through changes in legal culture; mindset and habits so that they can form an effective legal structure and legal substance as an effort to alleviate poverty in Indonesia.
Perbaikan syarat penerima bansos sebagai upaya mengurangi kematian bayi di kabupaten Klaten Magna, Merlin Swantamalo; Sulistyowati, Ulfah; Ningsih, Yuliana Ristantya
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 10 No. 2 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020243353

Abstract

Penelitian yang dilakukan merupakan lanjutan dari yang sudah dilakukan tahun 2022 tentang faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak sebaran penerima bantuan sosial PKH, terhadap angka kematian bayi dengan mengamati persyaratan yang ada dalam kebijakan PKH di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan diikuti pemberian solusi sehingga dapat menurunkan tingkat penerima PKH yang tidak tepat sasaran. Jenis penelitian berupa korelasi dan expost facto dengan menggunakan pendekatan gabungan mix method. Metode dilakukan berurutan antara data kuantitatif yang didapatkan dari hasil survey pelaksanaan PKH di Klaten dan data kualitatif yang didapat dari hasil wawancara. Sampel yang digunakan adalah Kecamatan Bayat, Trucuk dan Jatinom dengan total seratus responden. Instrumen yang digunakan berupa kuisioner dengan teknik analisis deskriptif korelasi. Hasil penelitian menemukan bahwa telah terjadi kondisi yang tidak ideal, di mana daerah dengan rata-rata pendapatan keluarga tinggi menerima lebih banyak bantuan sosial PKH dibandingkan daerah yang pendapatan rata-rata keluarganya lebih rendah. Sehingga, solusi yang dapat diberikan adalah melakukan pembaruan data penerima PKH setiap bulannya dengan melibatkan para stakeholder, serta penambahan kriteria yakni jumlah pendapatan yang dimiliki penerima bantuan sosial PKH.
PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT LAWRENCE M FRIEDMAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KESERTAAN PRIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA Merlin Swantamalo Magna; Ainun Nadhifah
Media Bina Ilmiah Vol. 19 No. 4: Nopember 2024
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This review discusses legal protection according to Lawrence M. Friedman to the Implementation of the Men's Participation Program based on Law Number 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development has contained legal protection or has not been analyzed based on the legal structure, legal substance and legal culture. The results of the study show that the legal structure of family planning organizing institutions at the central and provincial levels, namely BKKBN, while at the district/city level it is integrated into the Regional Apparatus Organization based on the policies of each region so that the achievements of male family planning users in each region are different. In terms of legal substance, there is a lack of special regulations in the form of implementing regulations regarding the form of male family planning and a legal umbrella for new types of male contraception. Meanwhile, in terms of legal culture, Indonesian people still consider taboos related to male contraception and the existence of MUI decisions related to vasectomy which cannot be applied in general but are conditionally enforced. Therefore, there is no legal protection related to the implementation of male family planning.
Co-Authors Ainun Nadhifah Budi Setiyanto Cahayani, Dian Diana Lukitasari Gian Syahputra Iqbal Adi Handoko Karisma, Seli Meita Nur Azizah Widagdo Muhammad Hanif Al Fitra Salam Nadila Salsabila Ningsih, Yuliana Ristantya Rehnalemken Ginting Reza Setyo Nugroho Sabar Slamet Subekti Tika Andarasni Parwitasari Ulfah Sulistyowati Ulfah Sulistyowati Ulfah Sulistyowati Ulfah Sulistyowati Yuliana Ristantya Ningsih Yuliana Ristantya Ningsih Yuliana Ristantya Ningsih