Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.407
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Unes Law Review Jurnal Suara Keadilan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora UNTAG Law Review As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Indonesia Sosial Sains JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Wibawa, Iskandar
Universitas Muria Kudus
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PEMBIMBINGAN KLIEN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BAPAS KELAS II PATI Faisal Abdurrachman Harits; Iskandar Wibawa
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.502 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v6i1.169-176

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas II Pati dalam pembimbingan klien narkotika, penelitian ini dilakukan dengan subjek utama pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas II Pati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris dengan sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer yang didukung oleh sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi, dan untuk data sekunder didapatkan dari hasil studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan bahwa pembimbingan di Bapas Kelas II Pati sudah berjalan dengan baik walaupun memiliki beberapa kendala. Kendala yang dihadapi ialah minimnya jumlah petugas pembimbing kemasyarakatan, keterbatasan peserta bimbingan keterampilan/kemandirian, maraknya pengedaran narkotika, serta kurangnya keterbukaan diri klien.Kata kunci: Bimbingan, Narkotika, Pembimbing Kemasyarakatan
Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Khalim Fatoni; Iskandar Wibawa
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narkotika sebagai zat atau obat yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam tiga golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tujuan penelitian ini yakni mengkaji secara mendalam penanganan tindak pidana narkotika berdasarkan keadilan restoratif di direktorat reserse narkoba polda jateng. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau non-doktrinal secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat restorative justice dalam kejahatan Narkotika dan syarat tambahan guna ditanganinya tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk kejahatan narkoba dengan tersangka Munazam alias Koko Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng telah melakukan pendekatan restorative justice, tersangka tidak terlibat jaringan, dan telah dilakukan assessment dan bersedia bekerjasama dengan penyidik dalam memberantas peredaran narkotika. Adapun hambatan dan solusi dalam penanganan tindak pidana Narkoba berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng diantaranya adalah belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang restorative justice, rendahnya pengetahuan hukum masyarakat, dan personel penyidik yang terbatas dibandingkan dengan jumlah kasus Narkotika yang semakin marak. Hal yang dilakukan dalam mengatasi jaringan peredaran Narkoba yang terselubung yakni dengan metode Justice Collaborator dan membentuk tim Cyber khusus untuk melakukan operasi digital.
Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Wanita Dalam Peredaran Narkotika Arifin Arifin*; Iskandar Wibawa
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.27069

Abstract

Kejahatan (crime) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris (yuridis Empiris/non-doktrinal). Selain berpedoman pada KUHAP juga berpedoman pada Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh wanita di wilayah hukum Polres Demak, yaitu pertama dengan cara melaksanakan himbauan himbauan (Preemtif), yang kedua dengan langkah langkah pencegahan (Preventif), dan yang ketiga adalah Penegakan Hukum (Represif), yakni melakukan proses penyidikan sampai tuntas sebagai langkah akhir.
Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pembimbingan Klien Lansia di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati Aji Darma Agus Awibowo; Iskandar Wibawa
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1090

Abstract

Guidance is one of the tasks of social counselors with the aim that correctional clients become better human beings and not repeat their actions again, the implementation of mentoring for elderly clients certainly cannot be equated with the implementation of counseling for children and adult clients. This study aims to determine the role of social counselors of Bapas Class II Pati in carrying out guidance and supervision of elderly clients. This research was conducted with the main subject being the implementation of mentoring carried out by the social counselor of the Batch Class II Pati. The method used in this study is empirical juridical with data sources used by researchers are primary data supported by secondary data sources. Primary data collection techniques obtained through interviews and observation, and for secondary data obtained from the results of literature studies. Data analysis used by researchers using qualitative data analysis techniques. Based on the results of the research and discussion that has been carried out, it is clear that the Bapas Pati Community Counselor has carried out effective mentoring even though the implementation is constrained by a large work area. So that some elderly clients find it difficult to carry out the obligation to report every month.
Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Bapas Pati Claodia Narasindhi; Iskandar Wibawa
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1092

Abstract

Children are the successors of the life of society and the state as the next generation of the nation. Therefore, the criminal justice process for children does not merely look for proof of wrongdoing committed by the child. However, in this process there needs to be a study of the factors that cause a child to commit a criminal act. UU No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) is one of the bases that regulates special treatment or actions that must be given to children who conflict with the law. The community research reports (LITMAS) are an important instrument in the juvenile criminal justice system. All activities of law enforcement officers carried out in the context of juvenile justice must be based on the welfare of the child and the interests of the child. The aim of juvenile justice cannot be separated from the main aim of realizing children's welfare which is basically an integral part of social welfare. The juvenile justice process, from the investigation process to the imposition of sanctions and placement in correctional institutions, must consider the Community Research Report (LITMAS)
Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan yang Jatuhan Pidananya Diatas 7 Tahun Yukhanid Abadiyah; Iskandar Wibawa
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 3 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga (In Press)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i3.7235

Abstract

Diversion is a critical mechanism in the juvenile criminal justice system in Indonesia, aimed at protecting the rights of children and preventing the negative impacts of formal criminal proceedings. This normative legal study explores the challenges and potential improvements in implementing diversion for juvenile offenders facing sentences over 7 years. The study utilizes secondary data sources, including the Indonesian Juvenile Criminal Justice System Law (Law No. 11 of 2012), Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 on Diversion Guidelines, and relevant literature on restorative justice and child protection. The analysis reveals significant barriers, such as legal limitations, cultural factors, and inconsistencies with international standards like the Beijing Rules. The study concludes with recommendations for revising existing legislation to remove the 7-year sentence limitation, enhancing coordination among legal and rehabilitation institutions, providing restorative justice training for law enforcement, and increasing public awareness of the importance of diversion and child rights protection. These steps are essential for ensuring a more just and effective implementation of diversion in Indonesia.
Comparison of Diversion and Restorative Justice in Handling Juvenile Crimes within Indonesia's Criminal Justice System Rustam Rustam; Iskandar Wibawa
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i1.1582

Abstract

The Juvenile Criminal Justice System in Indonesia prioritizes an approach that educates and rehabilitates children who are facing the law. Restorative approaches, such as diversion and restorative justice, have become very relevant to achieve these goals. This study aims to examine legal protection for the application of restorative justice in handling juvenile crimes and understand diversion and restorative justice as a mechanism for resolving criminal acts outside the formal criminal justice process. This study uses a non-doctrinal method with qualitative descriptive analysis. The data used is sourced from primary, secondary, and tertiary legal documents. The results of the study show that diversion functions as a transfer of the settlement of children's cases from the formal criminal justice process to a mechanism outside the judiciary. This provides opportunities for children to improve themselves and avoid negative stigma due to formal justice. Meanwhile, restorative justice involves all parties affected by criminal acts with the aim of repairing damaged relationships, recovering losses, and preventing the recurrence of criminal acts. Thus, concluding a restorative approach both through diversion and restorative justice is effective in creating a more humane child penal system. This approach can focus on victim recovery and also provide child rehabilitation to perpetrators of crimes to ensure the sustainability of social recovery.
Co-Authors - Sucipto A.A. Ketut Agung Cahyawan W Aji Darma Agus Awibowo Arifin Arifin* Claodia Narasindhi Diana Margayanti Faisal Abdurrachman Harits Hidayatullah Hidayatullah Khalim Fatoni Misbakhus Sholihin Nasution, Ali Napiah Ngadikun Ngadikun Rustam Rustam Sapuan Sapuan Saroni Saroni Saroni, Saroni Sukamto, Ika Sumiyarsi Yukhanid Abadiyah