Articles
<![CDATA[PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PEMBIMBINGAN KLIEN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BAPAS KELAS II PATI ]]>
<![CDATA[Faisal Abdurrachman Harits]]>;
<![CDATA[Iskandar Wibawa]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (295.502 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.169-176
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas II Pati dalam pembimbingan klien narkotika, penelitian ini dilakukan dengan subjek utama pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas II Pati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris dengan sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer yang didukung oleh sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi, dan untuk data sekunder didapatkan dari hasil studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan bahwa pembimbingan di Bapas Kelas II Pati sudah berjalan dengan baik walaupun memiliki beberapa kendala. Kendala yang dihadapi ialah minimnya jumlah petugas pembimbing kemasyarakatan, keterbatasan peserta bimbingan keterampilan/kemandirian, maraknya pengedaran narkotika, serta kurangnya keterbukaan diri klien.Kata kunci: Bimbingan, Narkotika, Pembimbing Kemasyarakatan]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERKARA LALU LINTAS MENGGUNAKAN RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH POLRESTA PATI ]]>
<![CDATA[Sapuan Sapuan]]>;
<![CDATA[Iskandar Wibawa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i04.p10
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian perkara lalu lintas menggunakan restorative justice dan factor yang mempengaruhi implementasi serta hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus perkara lalu lintas di wilayah Polresta Pati. Hukum empiris digunakan untuk menitikberatkan penelitian di lapangan. Tempat penelitian di Polresta Pati. Wawancara dan pembagian kuesioner merupakan teknik pengumpulan data. Teknik analisi data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan restorative justice dalam penyelesaian kasus di Polresta Pati yaitu kasus kecelakaan lalu lintas ternyata efektif. Ada faktor penyebabnya yaitu dari sisi hukum yang terdiri dari substansi, struktur dan budaya hukum. Selain itu hambatan dalam pelaksanaan restorative justice dapat diatasi sehingga tidak menganggu implementasi restorative justice. ABSTRACT The purpose of this study is to identify and analyze the settlement of traffic cases using restorative justice and the factors that influence implementation and the obstacles encountered in resolving traffic cases in the Pati Police area. Empirical law is used to emphasize research in the field. Place of research at Polres Pati. Interviews and distribution of questionnaires are data collection techniques. Data analysis techniques use qualitative data analysis techniques. The results showed that the use of restorative justice in solving cases at the Pati Police, namely traffic accident cases, was effective. There are contributing factors, namely from a legal perspective consisting of substance, structure and legal culture. In addition, obstacles in the implementation of restorative justice can be overcome so that they do not interfere with the implementation of restorative justice.]]>
<![CDATA[Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng ]]>
<![CDATA[Khalim Fatoni]]>;
<![CDATA[Iskandar Wibawa]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Narkotika sebagai zat atau obat yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam tiga golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tujuan penelitian ini yakni mengkaji secara mendalam penanganan tindak pidana narkotika berdasarkan keadilan restoratif di direktorat reserse narkoba polda jateng. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau non-doktrinal secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat restorative justice dalam kejahatan Narkotika dan syarat tambahan guna ditanganinya tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk kejahatan narkoba dengan tersangka Munazam alias Koko Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng telah melakukan pendekatan restorative justice, tersangka tidak terlibat jaringan, dan telah dilakukan assessment dan bersedia bekerjasama dengan penyidik dalam memberantas peredaran narkotika. Adapun hambatan dan solusi dalam penanganan tindak pidana Narkoba berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng diantaranya adalah belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang restorative justice, rendahnya pengetahuan hukum masyarakat, dan personel penyidik yang terbatas dibandingkan dengan jumlah kasus Narkotika yang semakin marak. Hal yang dilakukan dalam mengatasi jaringan peredaran Narkoba yang terselubung yakni dengan metode Justice Collaborator dan membentuk tim Cyber khusus untuk melakukan operasi digital.]]>
<![CDATA[Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Wanita Dalam Peredaran Narkotika ]]>
<![CDATA[Arifin Arifin*]]>;
<![CDATA[Iskandar Wibawa]]>
<![CDATA[ JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i4.27069
<![CDATA[Kejahatan (crime) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris (yuridis Empiris/non-doktrinal). Selain berpedoman pada KUHAP juga berpedoman pada Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh wanita di wilayah hukum Polres Demak, yaitu pertama dengan cara melaksanakan himbauan himbauan (Preemtif), yang kedua dengan langkah langkah pencegahan (Preventif), dan yang ketiga adalah Penegakan Hukum (Represif), yakni melakukan proses penyidikan sampai tuntas sebagai langkah akhir.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PENYALAGUNAAN FASILITAS PEMERINTAH DALAM PEMILU DI KABUPATEN JEPARA ]]>
<![CDATA[Misbakhus Sholihin]]>;
<![CDATA[Iskandar Wibawa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p11
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme penegakan hukum penyalagunaan fasilitas pemerintah Pemilu 2019 dan problematika penyelesaian pelanggaran penyalagunaan fasilitas pemerintah di Gakkumdu Jepara. Penelitian menggunakan pendekatan Non doktrinal yang menitikberatkan penelitian di lapangan yaitu di Bawaslu Jepara dan Gakkumdu dengan wawancara dan pembagian kuesioner. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum penyalagunaan fasilitas pemerintah di Kabupaten Jepara pada Pemilu 2019 sebagaimana undang-undang Pemilu dan Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu. Terdapat problematika dari sisi substansi dan budaya hukum sehingga penanganan pelanggaran terhenti. ABSTRACT The purpose of this study was to determine how the law enforcement mechanism for the use of government facilities in the 2019 elections and the problems of resolving violations of the use of government facilities in Gakkumdu Jepara. The research used a non doctrinal approach that emphasized research in the field, namely in Bawaslu Jepara and Gakkumdu by interviewing and distributing questionnaires. Data analysis techniques using qualitative data analysis techniques. The results showed that the law enforcement mechanism for the use of government facilities in Jepara Regency in the 2019 Election was in accordance with the Election Law and Bawaslu Regulation on the Gakkumdu Center. There are problems in terms of substance and legal culture so that the handling of violations is stalled.]]>
<![CDATA[Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pembimbingan Klien Lansia di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati ]]>
<![CDATA[Aji Darma Agus Awibowo]]>;
<![CDATA[Iskandar Wibawa]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1090
<![CDATA[Guidance is one of the tasks of social counselors with the aim that correctional clients become better human beings and not repeat their actions again, the implementation of mentoring for elderly clients certainly cannot be equated with the implementation of counseling for children and adult clients. This study aims to determine the role of social counselors of Bapas Class II Pati in carrying out guidance and supervision of elderly clients. This research was conducted with the main subject being the implementation of mentoring carried out by the social counselor of the Batch Class II Pati. The method used in this study is empirical juridical with data sources used by researchers are primary data supported by secondary data sources. Primary data collection techniques obtained through interviews and observation, and for secondary data obtained from the results of literature studies. Data analysis used by researchers using qualitative data analysis techniques. Based on the results of the research and discussion that has been carried out, it is clear that the Bapas Pati Community Counselor has carried out effective mentoring even though the implementation is constrained by a large work area. So that some elderly clients find it difficult to carry out the obligation to report every month.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Bapas Pati ]]>
<![CDATA[Claodia Narasindhi]]>;
<![CDATA[Iskandar Wibawa]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1092
<![CDATA[Children are the successors of the life of society and the state as the next generation of the nation. Therefore, the criminal justice process for children does not merely look for proof of wrongdoing committed by the child. However, in this process there needs to be a study of the factors that cause a child to commit a criminal act. UU No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) is one of the bases that regulates special treatment or actions that must be given to children who conflict with the law. The community research reports (LITMAS) are an important instrument in the juvenile criminal justice system. All activities of law enforcement officers carried out in the context of juvenile justice must be based on the welfare of the child and the interests of the child. The aim of juvenile justice cannot be separated from the main aim of realizing children's welfare which is basically an integral part of social welfare. The juvenile justice process, from the investigation process to the imposition of sanctions and placement in correctional institutions, must consider the Community Research Report (LITMAS)]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus ]]>
<![CDATA[Damianus Ardhyna Bintara]]>;
<![CDATA[Iskandar Wibawa]]>
<![CDATA[ JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 6 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36418/syntax-imperatif.v4i6.308
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan publik bidang kesehatan pada warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus serta hambatan-hambatan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kudus terbagi dua yaitu pelayanan kesehatan yang bersifat urgent (segera) dan pelayanan kesehatan yang bersifat rutin. Pelayanan kesehatan bersifat segera (urgent) merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan terhadap kasus-kasus penyakit yang bersifat akut dan perlu tindakan medis segera. Pelayanan kesehatan yang bersifat rutin merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terus menerus yang dilaksanakan di klinik yang ada di Rumah Tahanan Kelas II B Kudus. Pelayanan ini dilaksanakan setiap hari pada saat jam kerja mulai dari pukul 08.00 s./d 15.00 WIB. Pelayanan yang dilakukan adalah pemeriksaan dan pengobatan yang bersifat kuratif bagi narapidana yang sakit dan berobat ke klinik Rutan Kelas II B. Namun demikian, pelaksanaan pelayanan segara dan rutin di Rumah Tajanan Negara Kelas IIB Kudus tidak terlepas beberapa hambatan diantaranya adalah kelebihan kapasitas daya tampung warga binaan. terbatasnya sumber daya seperti anggaran keterbatasan akses ke fasilitas perawatan kesehatan luar Rutan, serta keamanan dan pengawasan ketat di Rumah Tahanan yang dapat menghambat penyediaan perawatan kesehatan yang efektif]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HAK PELAYANAN KESEHATAN PASIEN TIDAK MAMPU UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM DI RS MARDI RAHAYU KUDUS ]]>
<![CDATA[Kristian Yoci Santoso]]>;
<![CDATA[Iskandar Wibawa]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v4i1.340
<![CDATA[This research was carried out with the aim of finding out the implementation of health care rights for indigent patients to realize legal protection at Mardi Rahayu Kudus Hospital. This research used a clinical approach. The results of the research explain that the right that patients have is to obtain complete and complete health services. Likewise, poor patients should receive services that meet the requirements of scientific competence. Health services available at hospitals are emergency rooms, specialist clinics, laboratories, inpatient centers, morgues and many more. Regarding the approach to the community, especially for people who do not have the means to obtain inpatient services in hospitals, namely through emergency departments or professional clinics, and if patients use health coverage or insurance, they can be presented in 2 examples. Apart from that, people with disabilities must also meet the requirements set by the Government. The means of prison protection for indigent sufferers that can be provided by hospitals is to provide superior, complete and comprehensive health services in accordance with scientific competency standards.]]>
<![CDATA[INHERITANCE RIGHTS OF OUTSIDE MARRIAGE DESCENDANTS AFTER THE RULING OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 46 OF 2010 ]]>
<![CDATA[Ahmad Abrori]]>;
<![CDATA[Iskandar Wibawa]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v4i1.351
<![CDATA[The aim of this research is to find out. Based on the background description above, a problem can be drawn, namely: How is the organizational performance of the Class II B Kudus State Detention Center implemented in improving public services and what are the obstacles that occur in implementing the organizational performance of the Class II B Kudus State Detention Center in improving public services? This research uses a sociological juridical approach. Sociological juridical approach, namely a research approach that examines the legal perceptions and behavior of people (humans and legal entities) and society as well as the effectiveness of the enactment of positive law in society. Implementation of the performance of the Class II B Kudus Prison in improving public services is reflected in the decision to accept prisoners, even though its main function is accepting prisoners. This is due to the unique situation in Kudus Regency which does not yet have a prison, forcing the Class IIB Kudus Detention Center to adapt and meet public needs in the criminal justice system. As a result, the detention center not only handles detainees but also inmates, having a broader impact on the criminal justice system and Kudus Regency society in general. This statement also highlights the relationship between legal structure, legal substance and legal culture in the context of public services]]>
