Muhammad Naufal Nabiila
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Tantangan dan Solusi Dalam Menangani Kasus Perceraian Internasional: Pespektif Hukum Perdata Internasional Afiifah Shofiana Wafaa; Cahyo Danang Prayugo; Real Figo Pratama; Lintang Zufar Satyanagama; Muhammad Naufal Nabiila
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): DESEMBER : Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v1i4.642

Abstract

This research discusses the main forms of handling of divorce cases that occur internationally. The aim of this research is to identify and comprehensively analyze the main challenges in handling international divorce cases, seen from the perspective of international private law. The main challenge is identifying and overcoming legal obstacles that arise when the parties involved come from different jurisdictions. These factors include differences in private international law, legal norms, and complex legal procedures. In addition, cultural and language differences can complicate the process of handling divorce cases. Different jurisdictions and private international law procedures may also affect the rights and obligations of the parties involved. Therefore, a thorough understanding of these differences is essential to ensure fairness and effectiveness in the resolution of international divorce cases. By detailing these challenges, this research aims to contribute to further understanding of the complex legal issues in the handling of international divorce cases and unlock the potential for developing more coordinated and efficient legal frameworks in cross-border contexts.
PERTIMBANGAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA MUTILASI: (Studi Kasus Tindak Pidana Nomor 634/Pid.B/2023/PN.Smn) Ayesta Intania; Afiffah Shofiana Wafaa; Sheilla Syafadita Murwanto; Muhammad Naufal Nabiila; Yusuf Taufiqurahman; Diaz Kartika Aprillio Dwirama Sabdian Nugraha; Tri Agus Gunawan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i1.2749

Abstract

Mutilasi adalah tindakan yang dilakukan dengan membuat korban mati dengan cara membunuhnya kemudian dilakukan tindakan pemotongan pada bagian tubuh korban. Tujuan dari tindakan mutilasi ini yaitu untuk menghilangkan jejak dari tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana mutilasi ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338 dan Pasal 340, peraturan tersebut menjadi dasar penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana mutilasi. Namun pasal tersebut tidak dengan rinci menjelaskan mengenai mutilasi, hal ini karena belum ada aturan yang secara jelas dan spesifik mengatur mengenai tindak pidana mutilasi ini dan masih tergabung dalam tindak pidana pembunuhan biasa dan tindak pidana pembunuhan berencana. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana mutilasi dalam kasus pidana Nomor 634/Pid.B/2023/PN.Smn. Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan primer dan sekunder dan dilakukan dengan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan dalam penulisan yaitu jenis data primer dan sekunder. Jenis data primer yaitu data diperoleh secara langsung dan jenis data sekunder yaitu data diperoleh dengan secara tidak langsung dari sumbernya melainkan dengan studi pustaka. Hasil dari penulisan ini yaitu berkaitan dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan hukuman mati terhadap para Terdakwa dalam kasus pidana Nomor 634/Pid.B/2023/PN.Smn.
Pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) Di Kabupaten Wonosobo Terhadap Kesejahteraan Pekerja Eva Shifdlotul Gisna; Carlos Damero; Nabila Mauldy Erwanto; Muhammad Naufal Nabiila
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 2 (2024): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i2.3844

Abstract

Wages are often one of the issues that is always in the spotlight. This is because many companies and entrepreneurs have complied with the Regency Minimum Wage (UMK) or even above the UMK standard, showing their commitment to worker welfare. However, in fact there are still a number of companies that have not fulfilled this obligation and pay wages below the UMK standard. This creates disparities in the protection of workers' rights and highlights the need for tighter supervision and stricter law enforcement to ensure all companies comply with applicable labor regulations. This research aims to analyze the influence of the Regency Minimum Wage (UMK) in Wonosobo Regency on Workers' Welfare. This research discusses the importance of MSE policy in improving community welfare. The implication of the proposed policy is the need for continuous adjustment of the MSE in accordance with the level of inflation and economic growth, as well as expanding efforts to increase productivity and workforce skills to support the overall welfare of society in Wonosobo Regency.