Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Implikasi Praktik Autocratic Legalism terhadap Demokrasi, Keabsahan, dan Keadilan pada UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Amira Atsil Abigael Wegni; Novi Wulan Suci; Tabina Belinda Putri; Astri Maharani; Ayesta Intania; Citra Hayu Khatintri
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v2i3.3417

Abstract

This research discusses the implications of Autocratic Legalism Practices for Democracy, Legality and Justice in Law no. 17 of 2023 concerning Health. This research aims to analyze whether the practice of autocratic legalism in Indonesia will have a direct impact on weakening the democratic system adopted by Indonesia. Autocratic legalism describes a person who has power at the legislative, executive and judicial levels by using hidden methods and hiding behind the law to take advantage of people's sovereignty and abandon the principles of constitutionalism, so the problem formulation of this analysis is how the practice of autocratic legalism has an impact on weakening democracy. and how the characteristics of autocratic legalism can impact the validity and fairness of legislative regulations. The benefit of the results of this analysis of autocratic legalism is to find out to what extent the practice of autocratic legalism in Indonesia threatens the principles of constitutionalism and has the potential to develop and spread widely in society and of course will have a negative impact on the democratic system and the validity and fairness of laws and regulations. This legal research uses normative juridical methods, namely based on the main legal materials in the form of theories, concepts, principles and statutory regulations related to the writing of this journal.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas Ulfa Kurnia Sari; Ayesta Intania; Cheeryl Ramadhani Widyanendra Susanto
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3450

Abstract

Getting a job is every person's right to live their life. In terms of getting a job, both normal people and those with disabilities should be able to get the same and decent work without any discrimination. This is in accordance with the body of the 1945 Constitution. This research is related to legal protection for workers with disabilities. The aim of this research is to find out the forms of legal protection for workers with disabilities, as well as to find out the challenges faced in legal protection for workers with disabilities. This research uses a qualitative analysis research method with a literature study approach. The results of this research are regarding legal protection for workers with disabilities regulated in several laws and regulations in Indonesia and international conventions ratified by the Indonesian government. Then the challenges in protecting workers with disabilities include stigma and discrimination, lack of public awareness, lack of access to infrastructure for people with disabilities, lack of regulations and limited types of work. This is a challenge in providing protection to workers with disabilities.
EKSISTENSI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM FENOMENA PERKAWINAN LINTAS NEGARA Ayesta Intania; Novi Wulan Suci; Adnin Najma Hafiezha; Ulfa Kurnia Sari; Gabriel Ofellius
JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT Vol. 1 No. 2 (2023): November
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jirs.v1i2.268

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat ini memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat dalam mengekspresikan diri serta memberikan kita kemudahan dalam berkomunikasi satu sama lain tanpa adanya suatu batasan-batasan wilayah suatu negara, hal ini tidak terlepas dari lahirnya inovasi sosial media atau yang biasa disebut dengan medsos. Fenomena tersebut melahirkan suatu perbuatan hukum dikalangan masyarakat yaitu perkawinan lintas negara. Topik pembahasan ini patut dikaji lebih dalam lagi sehingga kita dapat mengetahui bagaimana peraturan-peraturan di Indonesia dalam menyikapi fenomena tersebut, terkait dengan bagaimana peran hukum perdata Internasional dalam menangani konflik pernikahan lintas negara yang muncul dalam permasalahan tentang bagaimana proses perkawinan campur di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan analisis kualitatif yang berdasar pada studi literatur dan data sekunder yang ditempuh berdasarkan logika yuridis.
Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Merek Terhadap Adanya Barang Tiruan Astri Maharani; Ayesta Intania; Cahyo Danang Prayugo; Real Figo Pratama; Sartika Puspa Sekar Arum
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): September : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v2i3.1345

Abstract

Brand building has an important role in the world of trade. Protection of registered goods brand rights holders from unlawful acts committed against registered goods marks as unfair competition efforts such as imitation, counterfeiting or use of marks without rights to certain brands. This is of course detrimental to brand holders and consumers. The results of the research show that forms of protection for brand holders can be through preventive and repressive efforts. The aim of this research is to determine the legal protection for brand rights holders for the sale of counterfeit goods and to determine the efforts of brand holders to overcome the large number of counterfeit goods. The research method used is normative juridical with a qualitative approach, namely by collecting various kinds of data.
PERTIMBANGAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA MUTILASI: (Studi Kasus Tindak Pidana Nomor 634/Pid.B/2023/PN.Smn) Ayesta Intania; Afiffah Shofiana Wafaa; Sheilla Syafadita Murwanto; Muhammad Naufal Nabiila; Yusuf Taufiqurahman; Diaz Kartika Aprillio Dwirama Sabdian Nugraha; Tri Agus Gunawan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i1.2749

Abstract

Mutilasi adalah tindakan yang dilakukan dengan membuat korban mati dengan cara membunuhnya kemudian dilakukan tindakan pemotongan pada bagian tubuh korban. Tujuan dari tindakan mutilasi ini yaitu untuk menghilangkan jejak dari tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana mutilasi ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338 dan Pasal 340, peraturan tersebut menjadi dasar penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana mutilasi. Namun pasal tersebut tidak dengan rinci menjelaskan mengenai mutilasi, hal ini karena belum ada aturan yang secara jelas dan spesifik mengatur mengenai tindak pidana mutilasi ini dan masih tergabung dalam tindak pidana pembunuhan biasa dan tindak pidana pembunuhan berencana. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana mutilasi dalam kasus pidana Nomor 634/Pid.B/2023/PN.Smn. Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan primer dan sekunder dan dilakukan dengan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan dalam penulisan yaitu jenis data primer dan sekunder. Jenis data primer yaitu data diperoleh secara langsung dan jenis data sekunder yaitu data diperoleh dengan secara tidak langsung dari sumbernya melainkan dengan studi pustaka. Hasil dari penulisan ini yaitu berkaitan dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan hukuman mati terhadap para Terdakwa dalam kasus pidana Nomor 634/Pid.B/2023/PN.Smn.