Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TIJAB (The International Journal of Applied Business) AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Journal of Law Review
Muhammad Amin Hamid
Universitas Yapis Papua
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
HAKIKAT HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM OMNIBUS LAW DI INDONESIA Sumadi Sumadi; Ahmad Rifai Rahawarin Rifai Rahawarin; Muh. Amin Hamid; Desy Maryani
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 1 (2022): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i1.6332

Abstract

Abstract: The purpose of this article is to understand and analyze the essence of the rights of indigenous and tribal peoples in omnibus law through a juridical study with a philosophical approach, a conceptual approach, and a statutory approach. Whereas the essential rights of indigenous peoples are the rights to justice and the value of welfare for the utilization of natural resources of indigenous peoples who are not yet maximized which is expected in the work copyright law to provide justice and welfare for indigenous peoples over exploited customary areas. Keywords: Rights; Indigenous Peoples; Omnibus Law. 
Working From Home Phenomenon As an Effort to Prevent COVID-19 Attacks and Its Impacts on Work Productivity Duta Mustajab; Azies Bauw; Abdul Rasyid; Andri Irawan; Muhammad Aldrin Akbar; Muhammad Amin Hamid
TIJAB (The International Journal of Applied Business) Vol. 4 No. 1 (2020): APRIL 2020
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.672 KB) | DOI: 10.20473/tijab.V4.I1.2020.13-21

Abstract

COVID-19 attacks have changed the methods and cultures of work in many organizations, the working from home (WFH) phenomenon as an effort to prevent the spread of COVID-19 in many countries in the world has impacts on employee productivity. This study aims to explore the impacts of working from home on employee productivity with a qualitative approach. The findings explain that working from home has provided advantages and disadvantages both for employee and organization as well as being responsible for the decline in employee productivity. Furthermore, we also find the fact that working from home cannot be generally accepted since many areas of work cannot be carried out from home, although for many employees, working from home has provided a work-life balance. Yet, this is sometimes interrupted by multiple jobs (multitasking) that must be done at home.
POLITIK HUKUM NEGARA DALAM MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA Yenny Febrianty; Muhammad Amin Hamid; Zachrias Rumbewas
Journal of Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Journal of Law Review
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.1.1.50-65

Abstract

Semangat demokrasi bertujuan mendukung kesejahteraan masyarakat lewat politik hukum yang isinya adanya pemenuhan hak-hak sipil dan politik dan hak-hak sosial-ekonomi supaya negara maksimal memberikan kehidupan yang baik terhadap masyarakat. Negara dituntut untuk menyelesaikan dinamika masalah dengan cepat dan tepat dengan memutuskan suatu kebijakan politik hukum walaupun terjadi kekosongan hukum. Politik hukum negara sedapat mungkin bisa meralisasikan suatu kesejahteraan rakyat yang pasti sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menderita kemiskinan atau tidak mendapatkan jaminan sosial, meskipun diketahui tidak mudah bagi negara bisa menciptakan kesejahteraan itu secara merata)
Mekanisme Pembatalan Atas Sertifikat Yang Terbit Diatas Tanah Orang Lain Ariyanto; Dedi Setiawan; Muhammad Amin Hamid
Journal of Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Law Review
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.1.2.86-96

Abstract

Secara konstitusional UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa” Bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat” ini jelas bahwa yang di maksud pada pasal 33 UUD 1945 adalah kemakmuran rakyatlah yang utamakan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada (Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya), dalam melaksanakan hal tersebut dibidang pertanahan dikeluarkan UUPA. Bayak permasalahan yang berkaitan dengan tanah, timbul oleh karena mengingat bahwa tanah merupakan suatu kebutuhan manusia yang tidak terlepas dari kebutuhan-kebutuhan lainya, serta memiliki nilai ekonomis atau nilai jual yang cukup tinggi. Permasalahan tanah yang sering terjadi ada kaitannya dengan legalitas atau bukti kepemilikan sebut saja sertipikat. BPN merupakan badan yang bertanggung jawab dan diberi wewenang untuk menerbitkan dan membatalkan sertipikat. Banyak putusan pengadilan khususnya Pengadilan TUN yang dengan jelas memutuskan pembatalan sertipikat, namun pelaksanaannya belum dilaksanakan. Untuk itu dengan dilatar belakangi permasalahan ini maka penulis tergerak untuk menulis skripsi yang berjudul: “Tanggung Jawab BPN Terhadap Sertipikat Yang Dibatalkan PTUN”
Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ahmad Rifai Rahawarin; Anita; Suwito; Muhammad Amin Hamid
Journal of Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Law Review
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.2.1.13-40

Abstract

Bangsa Indonesia patut berbahagia karena pada tanggal 22 September 2004 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Secara umum Undang-Undang ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh undang-Undang ini adalah meminimalisir tindak pidana KDRT dan pada akhirnya adalah terwujudnya posisi yang sama dan sederajat di antara sesama anggota keluarga
Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Di Kabupaten Pegunungan Bintang Wahab, Mukhlis Saleh; Rahawarin, Ahmad Rifai; Suwito, Suwito; Hamid, Muhammad Amin
Journal of Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i1.163

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan konsep restorative justice dalam sistem penegakan hukum pidana di Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan hipotesis bahwa mekanisme berbasis adat dapat lebih memenuhi rasa keadilan substantif masyarakat lokal dibanding sistem litigasi formal. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, didukung dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen adat, serta literatur hukum terkait. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, observasi terhadap praktik penyelesaian perkara di masyarakat adat, dan wawancara dengan aparat kepolisian serta tokoh adat. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui jalur adat, dengan fasilitasi oleh kepolisian, terbukti efektif dalam mendorong pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menghasilkan kepuasan dan legitimasi sosial yang tinggi. Namun, implementasi keadilan restoratif masih menghadapi kendala normatif akibat keterbatasan pengakuan dalam hukum positif nasional. Implikasi: Implikasi dari temuan ini merekomendasikan adanya harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta perlunya studi lanjut mengenai integrasi restorative justice pada perkara pidana berat dan di wilayah urban.
Analisis Hukum Atas Sanksi Pidana Dalam Penyebaran Informasi Bohong Terhadap Presiden Melalui Media Sosial Perspektif Demokrasi Sultan, Sandi; Rahawarin, Ahmad Rifai; Ningrum, Jayanti Puspita; Hamid, Muhammad Amin; Hantang, Tarsius
Journal of Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i2.169

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana dan penerapan sanksi pidana atas penyebaran informasi bohong terhadap Presiden melalui media sosial dalam konteks hukum nasional dan demokrasi Indonesia. Hipotesis yang dibangun adalah bahwa sanksi pidana dapat menjadi instrumen efektif untuk melindungi martabat Presiden sekaligus menjamin kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan kasus, melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi yang relevan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran hoaks terhadap Presiden dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan ancaman pidana yang cukup signifikan. Namun demikian, penerapannya harus mempertimbangkan prinsip demokrasi, kejelasan unsur delik, dan asas proporsionalitas. Implikasi: Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya penyelarasan antara perlindungan hukum terhadap Presiden sebagai simbol negara dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara. Studi ini merekomendasikan pembaruan hukum pidana siber serta peningkatan literasi digital untuk memperkuat keadilan hukum dan ketahanan demokrasi.
Penggunaan Tindak Pidana Terorisme Terhadap Kelompok Saparatis Bersenjata Di Papua Perspektif Geopolik Global Achmad, Anshar; Ariyanto, Ariyanto; Rahawarin, Ahmad Rifai; Hamid, Muhammad Amin
Journal of Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v4i1.175

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tindak pidana terorisme terhadap Kelompok Separatis Bersenjata di Papua dalam perspektif geopolitik global, dengan hipotesis bahwa penggunaan instrumen hukum terorisme merupakan strategi negara dalam mempertahankan kedaulatan wilayah serta mengelola ancaman disintegrasi nasional. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan geopolitik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan-putusan hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengklasifikasian KSB sebagai teroris didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, seperti kekerasan bersenjata, teror terhadap publik, serta motif ideologis-politis. Pendekatan ini juga membawa konsekuensi perubahan sistem penegakan hukum dari KUHAP ke sistem hukum acara khusus, dengan pelibatan aparat militer dan intelijen negara. Meskipun secara hukum kebijakan ini dapat dibenarkan, terdapat tantangan serius terkait pelanggaran HAM dan akuntabilitas penegakan hukum. Implikasi: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum pidana sebagai instrumen geopolitik, dan merekomendasikan perlunya integrasi pendekatan keamanan dan keadilan sosial dalam kebijakan hukum nasional ke depan.
Co-Authors Achmad, Anshar Ahmad Rifai Rahawarin Ahmad Rifai Rahawarin Andri Irawan Anita Ariyanto Azies Bauw Dedi Setiawan Desy Maryani Duta Mustajab Hantang, Tarsius Jayanti puspitaningrum Muhammad Aldrin Akbar Rasyid, Abdul Sultan, Sandi Sumadi Sumadi Suwito Suwito Suwito Wahab, Mukhlis Saleh Yenny Febrianty Zachrias Rumbewas