Muhammad Rustan
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM TENTANG EFEKTIVITAS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DI KOTA MAKASSAR Yusril; Muhammad Rustan; Sahban
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

"Legal Overview of the Effectiveness of theLease Agreement to Rent a House in Makassar City". Under the guidance ofMuhammad Rustan as Chief Advisor and Sahban as Advisor. This study aims todetermine the effectiveness of the rental agreement for renting a house inMakassar City in making agreements between home owners and tenants so asto provide legal certainty for both parties. This research uses empiricalresearch. The location of this research was carried out on Sultan AlauddinStreet, Bosowa Housing Complex, Makassar City and West Kabila Street. Typesand sources of data used are primary data and secondary data. Datacollection techniques, library research and field research. Data analysis,namely data that has been obtained both primary and secondary data willthen be processed and analyzed to produce conclusions, then presenteddescriptively.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Ahmad Syauqi Dzulfikri; Syamsuddin Pasamai; Muhammad Rustan
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Ahmad Syauqi Dzulfikri, 04020170696: “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan engadaan Tanah Skala Kecil”. Di bawah bimbingan Syamsuddin Pasamai. Selaku ketua pembimbing dan Muhammad Rutan, Selaku pembimbing anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaanpengadaan tanah skala kecil di Jalan H.M Patompo (Metro Tanjung Bunga) Kota Makassar serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengadaan tanah skala kecil di jalan H.M Patompo (Metro Tanjung Bunga) Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif-empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, datasekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian pustaka (Library Research) dan penelitian Lapangan (Field Research). Data yang telahdiperoleh akan dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedeur Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala di Jalan H.M Patompo (Metro Tanjung Bunga) Kota Makassar dilakukan secara langsung. Adapun faktor pendukung berupa hibah tanah dari pemilik tanah kepada Pemerintah Kota Makassar, sementara faktor penghambat adalah ganti rugi. Rekomendasi Penelitian, kepada Pemerintah Kota Makassar, perlu dilakukan upaya maksimal mensosialisasikan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 serta memperhatikan regulasi lainnya yang terkait Pelaksaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum khususnya Pengadaan Tanah dengan Skala Kecil serta perihal ganti rugi untuk lebih memperhatikan kelayakan dalam menjamin kelangsungan hidup warga terdampak atau masyarakat yang tanahnya dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Barang Bermerek Palsu Melalui Transaksi Online Ditinjau Berdasarkan Hukum Perdata A. Rahmi Ainun Kirana; Ilham Abbas; Muhammad Rustan
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study intends to find out and explain the forms of legal protection forconsumers related to the sale of counterfeit branded goods through onlinetransactions in Indonesia. and to identify and explain efforts to resolve disputesbetween consumers who are harmed over counterfeit branded goods throughonline transactions. The research uses normative methods by reviewing librarymaterials and secondary data and using legal material analysis techniques with astatutory approach. The results of the study show that consumer protectionrelated to the sale of counterfeit branded goods through online transactions inIndonesia refers to several laws and regulations, namely: Law Number 11 of 2008concerning Information and Electronic Transactions as a form of protection forconsumers, namely that business actors are required to provide correct and clearinformation regarding goods/services that are traded and there is a guarantee ofliability for business actors for losses and all legal consequences due to violationsof obligations in electronic transactions. based on Law Number 8 of 1999concerning Consumer Protection, a form of legal protection for consumers,namely in 2001 the Government formed the National Consumer ProtectionAgency which later formed the Consumer Dispute Settlement Agency at theregional level. based on Law Number 20 of 2016 concerning Marks andGeographical Indications, a form of consumer protection with the existence ofcriminal threats for business actors who falsify brands or trade products resultingfrom criminal acts. disputing parties without involving a court or a neutral thirdparty, Settlement through court. and Settlement outside the court through BPSK.in the future the government needs to regulate legislation regarding onlinetransactions specifically and consumers must be more careful in buying goodsonline and the need for consumer courage to ask business actors to beresponsible for losses suffered by consumers. Abstrak: Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menjelaskan mengenaibentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan barangbermerek palsu melalui transaksi online diIndonesia. dan untuk mengetahuidan menjelaskan upaya penyelesaian sengketa konsumen yang dirugikanatas barang bermerek palsu melalui transaksi online. Penelitianmenggunakan metode normatif dengan mengkaji bahan Pustaka dan data sekunder dan menggunakan Teknik analisis bahan hukum secarapendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkanperlindungan konsumen terkait penjualan barang bermerek palsu melaluitransaksi online diIndonesia merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yakni : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasidan Transaksi Elektronik bentuk perlindungan terhadap konsumen yaitudiharuskannya pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan jelasterkait barang/jasa yang diperjual belikan serta adanya jaminanpertanggung jawaban pelaku usaha atas kerugian dan segala konsekuensihukum akibat pelanggaran kewajiban dalam transaksi elektronik.berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yakni padatahun 2001 Pemerintah membentuk Badan Perlindungan KonsumenNasional yang kemudian membentuk Badan Penyelesaian SengketaKonsumen ditingkat daerah. berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, bentuk perlindungankonsumen dengan adanya ancaman pidana bagi pelaku usaha yangmemalsukan merek atau memperjual belikan produk hasil tindak pidana.mengenai penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui 3 jaluryakni Penyelesaian secara damai oleh para pihak bersengketa tanpamelibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral, Penyelesaian melaluipengadilan. dan Penyelesaian diluar pengadilan melalui BPSK. kedepannyapemerintah perlu mengatur Perundang-undangan tentang transaksi onlinesecara kshusus dan konsumen harus lebih cermat dalam membeli barangsecara online serta perlunya keberanian konsumen untuk memintapertangggung jawaban kepada pelaku usaha atas kerugian yang dialamikonsumen.
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT BANK MANDIRI KOTA MAKASSAR Andi Tenri Nurul Novika; Ilham Abbas; Muhammad Rustan
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine the application of the precautionary principle tolending at Bank Mandiri Makassar City and determine the factors thatbecome obstacles in the application of the precautionary principle to lendingat Bank Mandiri Makassar City. This study collects data by conducting libraryresearch obtained from books, newspapers, legislation and field research,namely interviews, questionnaires and documentation. The data obtained willbe analyzed qualitatively and then presented descriptively. The results showedthat the principle of prudence in banking activities can minimize theoccurrence of credit risk. the existence of a sound credit procedure which is aguarantee of the prudential principle is very helpful for banks to minimize therisk of non-performing loans. In addition to playing an important role inbanks, the precautionary principle also plays a role in protecting customerswho are entrusted to the bank and will be more secure and maintain publictrust (customers) over the bank. Not infrequently there are also disputesbetween the bank and the customer. In this case, the application of theprudential principle from the bank is no longer running. If there is a dispute,the customer can use the methods regulated in the provisions of Article 45paragraph (1) of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. And thefactors that become obstacles in the application of the prudential principle(Prudential bank) to the provision of credit at PT. Bank Mandiri MakassarCity which consists of human resources, Constraints in the communityconsisting of credit granting procedures, application systems, and creditgranting procedures. The recommendations of this research are expected topay great attention to the concentration of lending by determining creditprinciples including the LLL (Maximum Lending Limit) besides that banksmust still improve their services to customers, including responding to clientsfrom customers. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatianterhadap pemberian kredit di Bank Mandiri Kota Makassar dan mengetahuifaktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip kehati-hatianterhadap pemberian kredit di Bank Mandiri Kota Makassar. Penelitian inimengumpulkan data dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yangdiperoleh dari buku-buku, koran, peraturan perundang-undangan danpenelitian lapangan yakni wawancara, angket dan dokumentasi. Data yangdiperoleh akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secaradeskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip kehati-hatian dalamkegiatan perbankan dapat meminimalkan terjadinya resiko kredit. adanyaprosedur perkreditan yang sehat yang merupakan jaminan dari prinsipkehati-hatian sangat membantu bank untuk meminimalkan terjadinya risiko kredit bermasalah Selain berperan penting terhadap bank prinsip kehati-hatian berperan pula terhadap Perlindungan nasabah yang dipercayakanpada bank akan semakin terjamin dan Menjaga kepercayaan masyarakat(nasabah) atas bank. tidak jarang juga terjadi sengketa antara pihak bankdan nasabah. Dalam hal ini, penerapan prinsip kehati-hatian dari pihak banksudah tidak berjalan lagi. Apabila jika terjadi sengketa, maka nasabah dapatmenggunakan cara-cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1)Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Danfaktor yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip kehati- hatian(Prudential bank) terhadap pemberian kredit di PT. Bank Mandiri KotaMakassar yang terdiri dari sumber daya manusia, Kendala dalammasyarakat yang terdiri prosedur pemberian kredit, sistem penerapan, danprosedur pemberian kredit. Rekomendasi penelitian ini diharapkan perhatianbesar terhadap Konsentrasi pemberian kredit dengan menentukan prinsip-prinsip perkreditan termasuk BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)selain itu perbankan tetap harus meningkatkan pelayanannya kepadanasabah termasuk dalam menanggapi client dari nasabah.