p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Justicia Journal
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERANAN DPRD DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 Khotibul Umam; Kuswanto Kuswanto; Syaiful Bahri
Justicia Journal Vol. 12 No. 2 (2023): September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v12i2.12210

Abstract

One of the instruments in implementing local government is the DPRD which is a regional people's representative institution. The DPRD has a Legislative Function which is carried out with the Regional Head. The legislative function of the DPRD is the function of forming regional regulations with the regional head which must be guided by what has been stipulated in Law Number 23 of 2014 concerning the Establishment of Legislative Regulations. To carry out these functions DPRD members also have certain rights, one of which is the Right of Initiative as the right to submit draft regional regulations. Regional regulations are one of the important instruments in regional government where regional regulations regulate local content specific to regions that are not regulated in the law. In 2021 the Jombang Regency DPRD has high initiative rights. However, in 2022 - 2023 the use of the initiative rights of the Jombang Regency DPRD will decline drastically. The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of the legislative function of the Jombang Regency DPRD. (1). What is the role of the legislative function of the Jombang district DPRD in 2022-2023, is there an initiative proposal from the DPRD? (2). What are the factors and obstacles in carrying out the legislative function of the proposed DPRD initiative? This research uses a library research type that examines various documents related to research. The method used by the author is a normative juridical writing method using a statute approach and a material approach using the DPRD's code of ethics. This research is limited by two research focuses, namely (1) what is the role of the legislative function of the Jombang Regency DPRD in 2022-2023, there are proposals for initiatives from the DPRD (2) what are the supporting and inhibiting factors in carrying out the legislative function of the DPRD initiative proposal? Furthermore, there are two legal materials used in this study, namely primary legal materials, secondary legal materials. The results of this study indicate that the formation of regional regulations includes four stages, consisting of; assessment stage, planning stage, discussion stage, and validation stage. From the results of the study it was also found that in the legislative function process the DPRD during 2022-2023 experienced a setback where the DPRD became increasingly passive. The right of initiative is reduced until it is not used at all. However, the process of implementing its legislative function has been carried out in accordance with the applicable laws and regulations. However, there are still obstacles that affect the legislative function of the DPRD, including inadequate human resources, delays in the process of establishing the RAPERDA, and lack of community involvement. Keywords: BAPEMPERDA, Regional Regulation, jombang district
Penerapan Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris: Di Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Irwanto Irwanto; Mohamad Rafi'ie; Syaiful Bahri
Justicia Journal Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i1.13108

Abstract

Sistem hukum waris di Indonesia belum memiliki unifikasi dalam hukum kewarisan, sehingga sampai saat ini pengaturan hukum waris masih menggunakan tiga sistem hukum kewarisan yang ada sejak dahulu, yaitu Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan Adat, dan Hukum Kewarisan Perdata Barat. Dengan rumusan masalah Bagaimana penerapan Hukum Islam dalam pembagian harta waris di Indonesia, Apa Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan Hukum Islam dalam pembagian harta waris di Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Penelitian ini merupakan jenis kepustakan dengan pendekan penelitian normatif empiris dimana hukum bertindak sebagai kaidah/norma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembagian Waris secara islam di masyarakat belum sepenuhnya menerapkan hukum islam dalam pembagian waris yang sesuai dengan ketentuan faraid, atau waris Islam, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Adapun dalam penerapan pembagian waris masyarakat Desa Wonokerto lebih menggunakan pembagian menurut hukum adat, yaitu pembagian dengan sama rata dan sama rasa. Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam penerapan pembagian hukum waris islam diantaranya faktor Adat atau kebiasaan setempat, selanjutnya faktor Kesepakatan bersama juga mempengaruhi penerapan pembagian waris secara islam, dan selanjutnya faktor sama-sama ihlas jika mereka telah melakukan musyawarah, maka kesepakan bersama harus sama-sama ihlas untuk dijalankan.
ANALISIS YURIDIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN JOMBANG mujiono mujiono; romlan Romlan; Syaiful Bahri
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14109

Abstract

Fenomena tingginya angka perceraian di Kabupaten Jombang menjadi isu sosial yang membutuhkan perhatian serius. Perceraian banyak dipicu oleh faktor internal, seperti masalah ekonomi, perselisihan terus-menerus, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta faktor eksternal, seperti perselingkuhan dan kurangnya kesiapan pasangan muda. Data menunjukkan mayoritas gugatan perceraian diajukan oleh istri, dengan alasan ekonomi sebagai penyebab dominan. Fenomena ini juga berdampak buruk pada anak-anak yang sering mengalami tekanan psikologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian pustaka. Data dikumpulkan melalui analisis literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta laporan dari Pengadilan Agama Kabupaten Jombang. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami keterkaitan berbagai faktor yang mempengaruhi perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi, kurangnya pemahaman tentang peran dalam pernikahan, dan minimnya pendidikan pranikah menjadi faktor utama yang meningkatkan risiko perceraian. Upaya yang dilakukan untuk menekan angka perceraian mencakup penyuluhan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan pranikah, dan layanan konseling keluarga. Selain itu, mediasi di pengadilan agama diterapkan untuk memberikan peluang rekonsiliasi. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik yang mencakup edukasi, kebijakan ekonomi, dan penegakan hukum untuk mengurangi angka perceraian dan meningkatkan keharmonisan keluarga di Kabupaten Jombang.
Penjatuhan Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Mati Di Indonesia syaiful bahri
Justicia Journal Vol. 1 No. 1 (2012): VOL 1 NO.1 (2012) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem in this research is how the implementation of the death penalty in Indonesia ?. This study aims to determine how the implementation of the death penalty in Indonesia. The approach used in the writing of this research is normative juridical law, the discussion is based on laws and regulations that apply to the problem of the death penalty in Indonesia, namely Law No. 2 / PNPS / 1964 on procedures for the implementation of capital punishment and the Law No. 3 1950 Clemency Law Number 22 Year 2002 regarding the petition for clemency in a way to examine the opinions of jurists literature is secondary data or literature. In analyzing the data used "Qualitative Methods" is a way of research that produces descriptive data analytical.Provided that the implementation of the death penalty in Indonesia is difficult, because the number of procedures that can be taken prior to the implementation of the execution through a Judicial Review (PK) where the demand for a judicial review is not limited to a certain period of time. (Article 264 Criminal Procedure Code), as well as filing for clemency to the President.