Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PEMILU DAN RUANG PUBLIK: ANALISIS PENGGUNAAN ARGUMEN DALAM KONTEKS PEMILIHAN BUPATI Jamaludin; La Tarifu; Saidin
JAPMAS : Jurnal Politik dan Demokrasi Vol. 1 No. 1 (2023): Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/japmas.v1i1.4

Abstract

Penelitian dilakukan di Desa Kontunaga Kecamatan  Kontunaga selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2022. Adapun   tujuan penelitian untuk mengetahui  penggunaan bentuk-bentuk ruang publik dalam pemilihan Bupati Muna tahun 2020 dan peran ruang publik dalam Pemilu Kabupaten Muna tahun 2020. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah ruang publik dan bentuk-bentuk ruang publik.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi makna masih didominasi oleh elit. Dominasi ini diindikasikan dari penggunaan argumen-argumen yang bersifat legal, normatif, dan prosedural sehingga mempersempit peluang munculnya pemilihan tandingan. Wacana figur alternatif sebagai pemilihan tandingan mengindikasikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap elit penguasa, yang dinilai tidak mampu membawa perubahan signifikan dalam praktik pemerintahan daerah.  
TATA KELOLA DESA WISATA BERBASIS POLITIK LOKAL DI DESA GUMANANO, KECAMATAN MAWASANGKA KABUPATEN BUTON TENGAH astinahasna; Sartono; Saidin
JAPMAS : Jurnal Politik dan Demokrasi Vol. 2 No. 1 (2024): Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/japmas.v2i1.22

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan tata kelola desa wisata berbasis politik lokal di Desa Gumanano, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan format penelitian deskriptif dan kualitatif dengan informan sebanyak 11 orang yang dipilih secara purposive sampling. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi serta penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan tata kelola desa wisata berbasis politik lokal di Desa Gumanano, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah sepenuhnya Diambil alih Pemerintah Daerah yang pengelolaannya oleh Dinas Pariwisata Buton Tengah dengan memanfaatkan tenaga dari masyarakat lokal sebagai petugas di dalamnya, tanpa melibatkan pemerintah desa. Dalam pengeloaannya pun masih kurang efektif atau tidak akuntabel terhadap hal-hal yang telah disediakan. Pemerintah Daerah dianggap tidak transparan dan tidak menindaklanjuti kesepakatan bersama mengenai retribusi daerah ke desa atas permintaan pemerintah desa pada pengelolaan destinasi wisata Pantai Mutiara yang ada di Desa Gumanano, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah.
IMPLEMENTASI PROGRAM SMART CITY DALAM KONTEKS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BUTON Arifin Utha; Saidin; Lathifa Aprilia Nur Ahmad; La Ode Aslim
Journal Publicuho Vol. 8 No. 3 (2025): August - October - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v8i3.929

Abstract

This study aims to determine how the Smart City Program is implemented in Buton Regency, specifically in terms of the program's implementation approach and the factors that contribute to the success of its implementation in Buton Regency. The method used in this study is qualitative. The data collection techniques employed in this study include interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the Smart City Program in the context of public services still faces various obstacles, so it has not run optimally. Although there is a fairly good commitment, the main obstacles lie in the absence of a special integrated organisation, differences in perceptions between agencies, limited infrastructure, human resources, and budget, and a lack of direct communication with the community. Therefore, institutional strengthening, increased coordination, technical and resource improvements, and bureaucratic reform are needed so that the Smart City program can be implemented effectively and sustainably.