Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKSEKUTIF
Sumampouw, Ismail
Sam Ratulangi University
Environmental Science

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA (Studi di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan) Behuku, Soni; Nayoan, Herman; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa, apakah sudah sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundag-undangan atau malah sebaliknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan cara pengumpulan data, wawancara langusng, observasi dilapangan serta melaluai kajian dokumen. Berdasarkan hasil penelitian terkait fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyusunan peraturan yang peneliti lakukan di desa temboan, menunjukan bahwa; fungsi BPD yang ada didesa temboan belum berjalan dengan maksimal atau belum sesuai dengan amanat oleh perundang-undangan yaitu terkait dengan fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan penyusunan peraturan desa bersama dengan kepala desa kemudian mengenai implementasi mekanisme atau tahapan penyusunan peraturan desa yang ada didesa temboan berjalan tidak konsisten sesuai dengan amanat peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD. Hal tersebut didebabkan karena kurang atau minimnya sumber daya manusia dari anggota BPD yang ada didesa temboan. Kemudian yang menjadi hal menarik disini adalah bahwa krisisnya sumber daya manusia yang terjadi didesa temboan dikarenakan minimnya tunjangan atau penghasilan dari seorang BPD lah yang menyebabkan tidak ada satu orangpun yang berminat untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi anggota BPD. Dari hal inilah kemudian pengisian keanggotaan BPD itu dilaksanakan oleh kepala desa dengan cara penunjukan langsung, yang secara tidak sadar hal tersebut membuka ruang atau peluang terjadinya dominasi kekuasaan dari kepala desa terhadap badan permusyawaratan desa (BPD).Kata Kunci: Fungsi BPD, Penyusunan Peraturan Desa.
Perilaku Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi di Kecamatan angowan Barat Kabupaten Minahasa) Aruperes, Fikky; Kaawoan, Johannis; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perilaku birokrasi pada hakekatnya merupakan hasil interaksi birokrasi sebagai kumpulan individu dengan lingkungannya. Perilaku birokrasi yang menyimpang lebih tepat dipandang sebagai patologi birokrasi atau gejala penyimpangan birokrasi. Setiap individu mempunyai karakteristik tersendiri, dan karakteristik tersebut akan dibawanya ketika ia memasuki lingkungan tertentu. Karakteristik ini berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, kebutuhan dan pengalaman. Demikian pula halnya dengan organisasi di ruang lingkup kecamatan setiap individu (birokrat) mempunyai karakteristik tertentu, yaitu keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang dan tanggung jawab, sehingga dituntut mampu dan konsisten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menegnai hal tersebut Pelayanan publik yang ada saat ini masih jauh dari harapan masyarakat. Pelayanan publik pada umumnya masih menunjukkan ketidakpastian. Ketidakpastian dimana rasa tanggung jawab, kemampuan seta komitmen baik prosedur, maupun waktu sehingga pelayanan tidak menjadi molor, ditambah lagi masih adanya pungutan liar disana-sini sehingga mununjukan kurang efektifnya para birokrat dalam memberikan pelayanan. Konsekwensinya secara ekonomis, timbul biaya ekonomi yang tinggi. Sedangkan pelayanan publik sudah merupakan hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi karenanya negara berkewajiban menyelenggarakan sejumlah pelayanan guna memenuhi hak-hak dasar warganya yang dijamin oleh konstitusi.Kata Kunci : Perilaku, Birokrasi, Pelayanan Publik
Peran Pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam gunung api karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Wilade, Jessica Intansari; Pangemanan, Sofia; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut penjelasan UU nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 12 daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyrakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat banyak masalah yang harus di selesaikan agar daerah atau pemerintahan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Salah satu masalah yang biasanya terjadi adalah bencana alam. Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdapat salah satu gunung berapi aktif di indonesia yaitu gunung api karangetang. Dapat dipantau gunung api karangetang setiap tahunnya akan melakukan aktivitas mengeluarkan abu vulkanik ataupun lahar. Karena itu perlu adanya tanggapan serius dari pemerintah dalam bagaimana penanggulangan bencana alam tersebut agar tidak terjadi banyak kerugian. untuk kejadian beberapa tahun yang lalu pemerintah daerah belum mengoptimalkan petunjuk petunjuk mengenai jalur evakuasi dan daerah yang menjadi kawasan rawan bencana dan kurangnya sosialisasi secara menyeluruh ke masyarakat sehingga mengakibatkan resiko tinggi dalam terjadinya kejadian bencana alam gunung api karangetang, serta pemerintah daerah terbilang lambat karena melaksanakan penanggulangan bencana ketika sudah adanya kerugian baik, kerusakan infrastruktur bangunan, jalan, jembatan serta sudah memakan korban jiwa. Maka dari itu fokus dalam penelitian ini menggunakan teori dari Giri Wiarto yang menurutnya penanggulangan bencana terdiri dari tiga fase, yaitu sebelum terjadi bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro sudah baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam gunung api karangetang. Meskipun dalam proses pelaksanaannya masih terdapat hambatan tetapi pemerintah daerah masih bisa mengupayakan untuk tetap memadai keperluan dalam penanggulangan bencana. diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mengoptimalkan pelayanan dalam penanggulangan bencana alam gunung api karangetang karena bencana alam ini bisa terjadi sewaktu-waktu.Kata Kunci : Peran, Pemerintah Daerah, Penanggulangan Bencana
STRATEGI DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DALAM PENGEMBANGAN PASAR RAKYAT Karamea, Alfi; Rachman, Ismail; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang, pasar rakyat identikdengan sebuah lokasi perdagangan yang kotor, kumuh dan semrawut. Pihak pengelolapasar terutama dari kalangan aparatur pemerintah dituntut untuk dapat mengubahkesan masyarakat yang terkesan negatif menjadi pasar yang nyaman, aman, rapih, danbersih. Jika Pasar Rakyat tersebut dikelolah dengan baik maka dapat memberikankontribusi terhadap perekonomian Daerah. Perkembangan Pasar Rakyat ini tidakterlepas dari Peran Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha KecilMenengah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hasil Penelitian menunjukanbahwa : 1) strategi Meningkatkan Sarana Pendukung Perekonomian yaitu revitalisaipasar yang dilaksankan oleh Dinas Kabupaten belum berjalan dengan maksimal masihada sebagian pasar yang perlu diperhatikan, 2) Kondisi Sarana dan Prasarana PasarRakyat belum sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), 3) masih rendahnyakualitas sumbser daya manusia dalam pengelolaan pasar rakyat. Tujuan dari Penelitianini adalah untuk mengetahui Bagaimana Strategi Dinas Perdagangan PerindustrianKoperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara DalamPengembangan Pasar Rakyat. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitiandeskriptif, dengan mengunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci: Strategi, Pengembangan, Pasar.
Co-Authors Abdullah, Nirma Aruperes, Fikky Behuku, Soni Frans Singkoh, Frans Johny Lumolos Kaawoan, Johannis Karamea, Alfi Kasenda, Ventje Manua, Geby Markus Kaunang, Markus Momuat, Jenly Victorandi Putra Mosso, Aholiab Nayoan, Herman Pangemanan, Sofia Pasuhuk, Friend Jeinold Rachman, Ismail Reynaldi, Muhammad T. A. M. Ronny Gosal Tahulending, Ricardo Tamameu, Yohanis Wangka, Afner Son Watania, Chynthia Regina Wilade, Jessica Intansari