Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) jurnal syntax admiration Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Dedikasi Hukum Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Burhanudin Yusuf
Universitas Muhammadiyah Tangerang
Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank sebagai Perbuatan Melawan Hukum Burhanudin Yusuf; Riana Puspita Sari; Rahelia Adisti Fransiska
Jurnal Syntax Admiration Vol. 4 No. 9 (2023): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v4i9.1025

Abstract

Banking secrecy is known in many countries in the world that have a bank financial institution. Banking secrecy is one of the most important principles. This is because one bank's development and growth are very dependent on public trust. Confidentiality of information that is born in banking activities is needed for the benefit of the bank and also the interest of the customer itself. This research discussed the function of the banking financial institution in protecting their customers through banking secrecy and the form of the tort of law against banking secrecy in judicial proceedings linked to the case. The method used in this research is juridical normative research. Data are collected by literature and document studies and then analyzed using descriptive qualitative analysis. The results of this research indicate that to overcome problems with banking secrecy, interference from the authorities in the consumer protection sector in the financial services field is needed that is, the Financial Services Authority institution, in Indonesian, is called Otoritas Jasa Keuangan. The institution is expected to be able to protect customers from financial service businesses that are considered to harm the interests of customers. In the case, the customer sued the bank for violating banking secrecy based on the tort of law that is contrary to the bank’s legal obligations and the law as referred to in Article 40 Paragraph 1 of the Banking Law.
Tax Disputes in the Digital Era: Challenges and Opportunities Toward Legal Certainty Yusuf, Burhanudin; Feriadi; Indriawati, Anita
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i2.35351

Abstract

Tax is an important source of state revenue for national development. However, in practice, there are often disputes between taxpayers and the Directorate General of Taxes (DGT) that result in tax disputes. These disputes can hamper the smooth process of tax revenue and create legal uncertainty for taxpayers. Disputes are a legal mechanism provided by the Government of the Republic of Indonesia to ensure the achievement of justice and legal certainty for the parties involved in the dispute, but in practice, various controversies arise during the legal process. Tax disputes may arise due to differences in evidence used by tax officers and taxpayers. Different views or disagreements in determining the amount of tax to be paid can trigger complex tax disputes. In the digital age, tax disputes are further complicated by the emergence of new tools and rapid changes in regulations. The rapid development of the digital economy is the growth and presence of corporate offices in the country. The development of digital technology has complicated the government and different digital technologies in different disputes. The research method uses normative juridical with a literacy approach. Primary data is obtained through literature studies and secondary data is obtained from laws and regulations, court decisions and court decisions.   Abstrak Sengketa Perpajakan di Era Digital: Tantangan dan Peluang Menuju Kepastian HukumPajak adalah satu sumber pendapatan negara yang penting untuk pembangunan nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali terjadi perselisihan antara Wajib Pajak (WP) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berakibat pada timbulnya sengketa pajak. Perselisihan ini dapat menghambat proses penerimaan pajak yang lancar dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pembayar pajak. Perselisihan adalah mekanisme hukum yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memastikan tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perselisihan, namun dalam praktiknya, berbagai kontroversi muncul selama proses hukum berlangsung. Sengketa perpajakan dapat timbul karena perbedaan bukti yang digunakan oleh petugas pajak dan wajib pajak. Perbedaan pandangan atau ketidaksepakatan dalam penentuan jumlah pajak yang harus dibayar dapat memicu timbulnya sengketa pajak yang kompleks. Pada zaman digital, perselisihan pajak semakin rumit dengan munculnya beberapa cara baru dan perubahan yang cepat dalam regulasi. Perkembangan pesat ekonomi digital adalah berkembang dan keberadaan kantor perusahaan di negara. Perkembangan teknologi digital telah mempersulit pemerintah dan teknologi digital yang berbeda-beda dan berbeda-beda dalam perselisihan yang berbeda-beda. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan literasi. Data primer diperoleh melalui studi literatur dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan pajak, dan data statistik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mengatasi sengketa pajak di era digital memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Negara-negara perlu bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang harmonis dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam administrasi pajak. Dengan demikian, tantangan yang ditimbulkan oleh digitalisasi dapat diatasi secara efektif, dan sengketa pajak dapat diminimalisir.
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP HUKUM KONTRAK: TANTANGAN DAN PELUANG Indayatun, Ratna; Gufroni, Gufroni; Rohaya, Nizla; Yusuf, Burhanudin; Sinulingga, Dini Bahraini
Lex Jurnalica Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i3.8677

Abstract

Studi ini mengeksplorasi dampak transformatif teknologi pada hukum kontrak, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang disajikan oleh inovasi seperti kecerdasan buatan (AI), kontrak pintar, dan teknologi blockchain. Ketika lanskap hukum berkembang di era digital, asumsi tradisional tentang pembentukan kontrak, pelaksanaan, dan penegakan semakin ditantang. Makalah ini menyoroti bagaimana AI dapat meningkatkan efisiensi penyusunan kontrak dengan mengotomatiskan tugas rutin, menganalisis risiko, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa, sehingga memungkinkan profesional hukum untuk berkonsentrasi pada masalah yang lebih kompleks. Selain itu, penelitian ini membahas potensi kontrak pintar untuk merampingkan pelaksanaan kontrak melalui proses otomatis, mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan transparansi. Namun, ini juga mengatasi tantangan yang signifikan, termasuk kebutuhan sistem hukum untuk beradaptasi dengan teknologi baru, memastikan keamanan dan privasi, dan menetapkan peraturan yang jelas untuk mengatur penggunaan AI dalam konteks hukum. Studi ini menyimpulkan bahwa teknologi menawarkan manfaat besar untuk meningkatkan hukum kontrak, itu memerlukan penelitian dan pengembangan berkelanjutan untuk mengatasi implikasi etika dan hukum yang muncul. Dengan merangkul kemajuan teknologi ini, sistem hukum dapat menjadi lebih efisien, responsif, dan inklusif, pada akhirnya meningkatkan praktik hukum kontrak dalam lingkungan global.
Akibat Hukum terhadap Penghindaran Pajak Burhanudin Yusuf; Marsyanda Salsabilah H; Dias Bintang Purnama; Putri Aulya Maharani
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 3 (2025): Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konstitusi.v2i3.948

Abstract

Tax is the main source of state revenue that plays a crucial role in financing development at the national level. However, many taxpayers try to reduce their tax obligations by engaging in tax avoidance or tax evasion. This study aims to explain the definition of tax avoidance and tax evasion, identify the factors that encourage tax avoidance, and examine the legal basis and sanctions applied to those involved in tax avoidance in Indonesia. In this analysis, it is stated that although tax avoidance occurs legally by exploiting loopholes in the law, this action still has a negative impact on state revenue and causes injustice in the tax system. The Indonesian government has issued various regulations, such as Law Number 28 of 2007 and PP No. 55 of 2022, to prevent these practices. Strict law enforcement and comprehensive tax education need to be carried out continuously so that taxpayer awareness and compliance in fulfilling tax obligations increase.
Perbandingan Pajak di Negara Maju dan di Negara Berkembang Burhanudin Yusuf; Haliza Nur Fazriyah; Indah Agnesia Wildani; Regita Dwi Azzahra
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 2 No. 3 (2025): Agustus : Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i3.774

Abstract

This study discusses the comparison of taxation systems between developed and developing countries, focusing on the strategic role of taxes in national development, tax administration challenges, and the relationship between public service quality and taxpayer compliance. Using a descriptive qualitative approach with a case study method, this research compares Sweden, a developed country known for its transparent and efficient tax system, with Indonesia, a developing country that still faces challenges in tax collection and administration. The findings reveal that the success of a tax system depends greatly on transparency, public service quality, and public trust. In developed countries, taxes serve not only as state revenue but also as tools for income redistribution and economic control. Meanwhile, in developing countries, the main obstacles include low compliance, legal uncertainty, weak enforcement, and underdeveloped administrative culture. Therefore, tax reform is essential to improve tax system effectiveness and public participation. This study recommends regulatory improvement, increased tax literacy, and service innovation to build a fair, transparent, and sustainable tax system.
Perbandingan Penerapan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19 Burhanudin Yusuf; Risma Dwi Riyanti; Atira Hasya; Salsabilah Michel Efendi
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 2 No. 3 (2025): Agustus : Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i3.958

Abstract

This study aims to compare the implementation of Income Tax (Article 21) before and after the COVID-19 pandemic. The research uses a descriptive qualitative approach through a literature review of tax regulations, official reports from the Directorate General of Taxes, and academic journals. The results show that prior to the pandemic, Article 21 Income Tax was applied normally with the tax borne by employees. During the pandemic, the government provided tax incentives through the Article 21 Income Tax Borne by the Government (DTP) policy as part of a fiscal stimulus package. After the pandemic, the incentive policy was discontinued and the implementation returned to the normal tax system. This study concludes that fiscal policy is adaptive to crisis conditions, and tax incentives have proven effective in maintaining public purchasing power and encouraging tax compliance. Keywords: Income Tax, Article 21, COVID-19, Tax Incentives, Fiscal Policy.
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum Sinaga, Hasudungan; Muanam, Mohamad Khoirul; Yusuf, Burhanudin; Gunawan, Muhammad Safaat; Mujahidah, Nurul
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mendalami tantangan dan strategi penegakan hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di era digital yang penuh tantangan. Dengan munculnya teknologi informasi dan internet, risiko pelanggaran HKI semakin meningkat, memaksa pemangku kepentingan hukum dan bisnis untuk menyusun strategi yang inovatif dan efektif. Studi ini menganalisis dinamika perubahan dalam perlindungan HKI dengan fokus pada hambatan-hambatan yang muncul dalam lingkungan digital. Fenomena seperti pembajakan, pelanggaran merek dagang, dan distribusi ilegal konten menciptakan kompleksitas baru dalam penegakan hukum. Penerapan hukum yang ketinggalan zaman dan perubahan cepat dalam teknologi digital menjadi tantangan utama. Dalam merespons tantangan ini, artikel ini juga membahas strategi penegakan hukum yang dapat diadopsi oleh pemerintah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melindungi dan memperkuat HKI. Ini termasuk penguatan kerangka regulasi, kerjasama lintas-batas, dan pengembangan teknologi canggih untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran HKI. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang evolusi penegakan hukum dalam melindungi HKI di era digital yang terus berubah. Implikasi praktisnya mencakup arahan bagi pembuat kebijakan, perusahaan, dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan pendekatan holistik dalam menjawab tantangan perlindungan HKI yang dihadapi dalam ekosistem digital yang dinamis. Artikel ini diharapkan dapat membantu menciptakan landasan hukum yang kokoh dan efisien untuk mendukung inovasi dan kreativitas di era digital.
Co-Authors Atira Hasya Dias Bintang Purnama Feriadi Feriadi, Feriadi Gufroni, Gufroni Gunawan, Muhammad Safaat Haliza Nur Fazriyah Indah Agnesia Wildani Indayatun, Ratna Indriawati, Anita Marsyanda Salsabilah H Muanam, Mohamad Khoirul Mujahidah, Nurul Putri Aulya Maharani Rahelia Adisti Fransiska Regita Dwi Azzahra Riana Puspita Sari Risma Dwi Riyanti Rohaya, Nizla Salsabilah Michel Efendi Sinaga, Hasudungan Sinulingga, Dini Bahraini