Articles
<![CDATA[Penghapusan Hukuman Mati: Analisis terhadap Keseimbangan antara Hak Asasi Manusia dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sinaga, Hasudungan]]>
<![CDATA[ PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ulil Albab Corp ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8982
<![CDATA[Hukuman mati bentuk hukuman yang paling kontroversial dalam sistem peradilan di banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun memiliki tujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat, hukuman mati sering kali dipertanyakan dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penghapusan hukuman mati di Indonesia dengan melihat keseimbangan antara pelanggaran HAM dan efektivitas penegakan hukum. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normatif dan deskriptif dengan mengkaji berbagai literatur, regulasi, dan kasus-kasus terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun hak untuk hidup dilindungi dalam konstitusi Indonesia, penghapusan hukuman mati harus dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan bahwa keadilan dan efektivitas hukum tidak terabaikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan dalam sistem peradilan dan alternatif hukuman yang lebih manusiawi sebagai solusi untuk menggantikan hukuman mati. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan juridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan di bidang hukum siber.]]>
<![CDATA[Aspects of restitution in cases of sexual violence against children: a review of criminal law and its impact on victims ]]>
<![CDATA[Sinaga, Hasudungan]]>
<![CDATA[ Gema Wiralodra Vol. 14 No. 3 (2023): Gema Wiralodra ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wiralodra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31943/gw.v14i3.584
<![CDATA[This article investigates aspects of restitution in cases of sexual violence against children, focusing on criminal law review and its impact on victims. Sexual violence against children is a severe problem that requires careful legal and judicial attention. One aspect often overlooked is the issue of restitution, which is an effort to compensate for the losses suffered by victims. This research aims to identify issues related to restitution in cases of sexual violence against children and analyze the impact on victims. This study uses a criminal law approach and analyzes various legal provisions relating to restitution in the context of sexual violence against children. We also reviewed previous research on this issue and interviewed legal experts experienced in handling cases of sexual violence against children. The research results show that restitution is often ignored in the judicial process and does not receive the attention it deserves. Victims of sexual violence against children often experience severe physical, emotional, and psychological harm. Therefore, it is essential to consider the role of restitution in helping victims recover and obtain fair compensation for their losses. This study also discusses several challenges in implementing restitution in cases of sexual violence against children and provides recommendations to improve the protection and recovery of victims.]]>
<![CDATA[Revealing the reality and solutions to domestic violence ]]>
<![CDATA[Sinaga, Hasudungan]]>
<![CDATA[ LEGAL BRIEF Vol. 12 No. 5 (2023): December: Law Science and Field ]]>
Publisher : <![CDATA[IHSA Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Family is the main foundation of society. Every family carries the dream of building a harmonious, loving and happy environment. A healthy family is the foundation for the growth and development of individual family members, as well as their positive contributions to society at large. However, behind this dream, there is a reality that illustrates how complex family dynamics are in facing challenges that come in the form of domestic violence. Therefore, handling domestic violence cannot only rely on a legal approach alone, but also requires a change in people's mindset and awareness of domestic violence. Research is expected to inform strategies to provide better protection for victims of domestic violence and alleviate the situation of domestic violence. Research is expected to inform strategies to provide better protection for victims of domestic violence and alleviate the situation of domestic violence. Future research is expected to conduct in-depth analysis of factors that increase the risk of domestic violence as well as factors that can protect individuals from violence.]]>
<![CDATA[Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Keluarga Muda ]]>
<![CDATA[Sinaga, Hasudungan]]>
<![CDATA[ Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2: Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ulil Albab Corp ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/joongki.v3i2.3579
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga di kalangan keluarga muda di Indonesia menjadi masalah yang kompleks dan mendesak untuk diselesaikan. Meskipun langkah-langkah legislatif telah diambil, seperti UU Perkawinan 1974 dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004, masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Budaya patriarki yang masih kuat, kurangnya keterampilan dalam mengelola konflik dan masalah keuangan, serta norma dan adat yang mendukung pernikahan usia dini, semuanya menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan. Pentingnya peran negara dalam memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan akses korban ke bantuan, memperluas definisi kekerasan, dan mencatat histori kekerasan dari pelaku juga menjadi sorotan utama. Diperlukan pendekatan holistik dan multi-dimensi yang melibatkan perubahan budaya, peningkatan pendidikan, serta penguatan regulasi dan perlindungan hukum. Hanya dengan upaya bersama dari semua pihak, masalah kekerasan dalam rumah tangga di kalangan keluarga muda dapat diatasi dengan efektif dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja ]]>
<![CDATA[Sinaga, Hasudungan]]>
<![CDATA[ Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 3: Juni-September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ulil Albab Corp ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/joongki.v2i3.3580
<![CDATA[Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan ancaman serius yang mempengaruhi kesejahteraan dan masa depan generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pencegahan yang efektif untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Dalam penelitian ini, berbagai faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dianalisis, termasuk pengaruh lingkungan sosial, kurangnya pendidikan dan kesadaran akan bahaya narkoba, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi perilaku remaja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan yang holistik dan terintegrasi menjadi kunci dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Upaya pencegahan yang melibatkan pendidikan, agama, pengawasan lingkungan, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat, dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.]]>
<![CDATA[Analisis Isu Kebijakan Tembak Mati Terhadap Begal di Kota Medan: Perspektif Pro dan Kontra ]]>
<![CDATA[Sinaga, Hasudungan]]>;
<![CDATA[Sambuaga, Fiane Rina]]>;
<![CDATA[Rozak, Abdur]]>;
<![CDATA[Wahyuddin Nur, Andi]]>;
<![CDATA[Sahabat, Andi Nazir]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Begal merupakan tindak kejahatan dan kekerasan secara bersamaan. Aksi begal biasanya dilakukan secara berkelompok, dalam melakukan aksinya begal tidak segan-segan menghabisi nyawa korbannya. maka dari itu, masyarakat merasa khawatir dan cemas. Berbagai upaya dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi aksi begal, tetapi belum berhasil. Sehingga tindakan tegas diambil oleh pihak kepolisian untuk memberantas begal, yaitu tembak mati terhadap pelaku begal, Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pendapat masyarakat dan pihak yang berwenang mengenai isu Tembak Mati Terhadap Begal Di Kota Medan. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptis kualitatisf dan dengan Teknik pendekatan wawancara dalam mencari sumber informasi untuk penulisan jurnal. secara singkat, banyak masyarakat yang setuju jika begal di tembak mati, tanpa mempertimbangkan kemanusiaan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah kebjiakan hukum terhadap pelaku begal bisa saja dilakukan. Akan tetapi harus tetap mempertimbangkan rasa kemanusiaan.]]>
<![CDATA[Konstruksi Hukum Penerapan Sanksi Pidana Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang ]]>
<![CDATA[Sinaga, Hasudungan]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8524
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui konstruksi hukum penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian ini menggunakan hukum yuridis empiris. Pendekattan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konstruksi hukum penerapan sanksi pidana mencegah tindak pidana perdagangan orang (TTPO) berdasarkan teori keadilan yaitu bahwa keadilan dapat saja berubah tetapi esensi keadilan selalu ada dalam kehidupan manusia dan hidup bermasyarakat. Keadilan itu sendiri tidak lepas dari aspek sosiologis dalam kehidupan masyarakat karena keadilan itu tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Bila dikaitkan dengan sanksi pidana, dalam setiap masyarakat ada sebuah hukum universal bahwa keadilan merupakan sifat yang harus selalu melekat pada sanksi pidana. Setiap sanksi pidana harus mampu menganut prinsip keadilan yang berlaku di masyarakat sehingga masyarakat diperlakukan secara adil. Disarankan agar terus dilakukan sosialisasi oleh pemerintah tentang bahaya perdagangan manusia, memberikan bekal keterampilan kepada masyarakat, dan meningkatkan kontrol sosial masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perdagangan manusia (trafficking).]]>
<![CDATA[Advokasi Hukum sebagai Seni Hukum ]]>
<![CDATA[Sinaga, Hasudungan]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8528
<![CDATA[Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Konstitusi Indonesia menegaskan keabsahannya sebagai sebuah negara. Dalam hal ini, hukum harus tertanam kuat dalam budaya Indonesia dan diterapkan pada semua aspek kehidupan sehari-hari. Bantuan hukum diberikan kepada warga negara dalam rangka memenuhi dan memelihara sistem hukum yang mengakui, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, seperti hak atas keadilan dan perlakuan yang adil berdasarkan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Advokasi Hukum Sebagai Seni Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum. Pendekatan yuridis-filosofis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam kajian ini. Adapun jurnal yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari jurnal ilmiah nasional dan internasional dengan kurun waktu 2019 hingga 2023 yang diperoleh dari mesin pencarian Google Scholar, SagePub, Science Direct, dan Library Genesis untuk pencarian e-book yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Advokasi hukum secara tradisional didefinisikan sebagai upaya argumentasi meyakinkan hakim bahwa aturan tertentu, ketika diterapkan pada serangkaian fakta yang diajukan, mendukung keinginan klien. Selanjutnya, perlindungan hukum sendiri mengandung arti pembelaan terhadap harkat dan martabat diri sendiri dan penerimaan terhadap hak asasi manusia yang dianut oleh subjek hukum berdasarkan undang-undang yang melarang kesewenang-wenangan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa satu-satunya cara agar seni dan hukum dapat hidup berdampingan secara etis adalah jika keduanya tetap terbuka terhadap keduanya.]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM SAKSI RAHASIA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Sinaga, Hasudungan]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini membahas analisis terhadap penerapan sistem saksi rahasia dalam penegakan hukum pidana. Sistem saksi rahasia adalah alat yang digunakan oleh penegak hukum untuk melindungi identitas saksi yang berisiko tinggi dalam kasus-kasus kriminal. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi ancaman terhadap keselamatan saksi dan memungkinkan mereka untuk memberikan kesaksian yang kunci dalam pengadilan. Penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap penggunaan sistem saksi rahasia, termasuk kebijakan dan prosedur yang mengatur penggunaannya, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta dampaknya pada proses peradilan. Penelitian ini juga mengeksplorasi perspektif hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang relevan dalam konteks penggunaan saksi rahasia. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan sistem saksi rahasia adalah alat yang penting dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan berat atau organisasi kriminal. Namun, penggunaan sistem ini juga memunculkan berbagai tantangan, termasuk kekhawatiran terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum ]]>
<![CDATA[Sinaga, Hasudungan]]>;
<![CDATA[Muanam, Mohamad Khoirul]]>;
<![CDATA[Yusuf, Burhanudin]]>;
<![CDATA[Gunawan, Muhammad Safaat]]>;
<![CDATA[Mujahidah, Nurul]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini mendalami tantangan dan strategi penegakan hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di era digital yang penuh tantangan. Dengan munculnya teknologi informasi dan internet, risiko pelanggaran HKI semakin meningkat, memaksa pemangku kepentingan hukum dan bisnis untuk menyusun strategi yang inovatif dan efektif. Studi ini menganalisis dinamika perubahan dalam perlindungan HKI dengan fokus pada hambatan-hambatan yang muncul dalam lingkungan digital. Fenomena seperti pembajakan, pelanggaran merek dagang, dan distribusi ilegal konten menciptakan kompleksitas baru dalam penegakan hukum. Penerapan hukum yang ketinggalan zaman dan perubahan cepat dalam teknologi digital menjadi tantangan utama. Dalam merespons tantangan ini, artikel ini juga membahas strategi penegakan hukum yang dapat diadopsi oleh pemerintah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melindungi dan memperkuat HKI. Ini termasuk penguatan kerangka regulasi, kerjasama lintas-batas, dan pengembangan teknologi canggih untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran HKI. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang evolusi penegakan hukum dalam melindungi HKI di era digital yang terus berubah. Implikasi praktisnya mencakup arahan bagi pembuat kebijakan, perusahaan, dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan pendekatan holistik dalam menjawab tantangan perlindungan HKI yang dihadapi dalam ekosistem digital yang dinamis. Artikel ini diharapkan dapat membantu menciptakan landasan hukum yang kokoh dan efisien untuk mendukung inovasi dan kreativitas di era digital.]]>
