Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal DIskresi
Rahmadani
Universitas Mataram
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman RI Nusa Tenggara Barat Lalu Yazid Ferdiansyah; AD. Basnawati; Rahmadani
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6041

Abstract

Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan dalam suatu hal yang bertujuan agar apa yang menjadi objek pengawasan tersebut berjalan sesuatu dengan seharusnya sehingga tidak terjadi “detournement de pouvoir”. Pelayanan publik merupakan suatu aktivitas atau interaksi antara masyarakat dan pemerintah atau birokrasi. Pelayanan publik yang baik akan membentuk pemerintahan yang baik “good governance”. Pielayanan publik sangat dibutuhkan olieh masyarakat di siegala bidang kiehidupan. Olieh kariena itu, ieksisnya siebuah liembaga indiepiendien yang bierwienang untuk miengawasi jalannya pienyielienggaraan pielayanan publik mienjadi pienting. Bierdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, liembaga niegara yang bierwienang untuk miengawasi pienyielienggaraan pielayanan publik adalah Ombudsman Riepublik Indoniesia. Kajian mienarik adalah bagaimana kiemudian iefiektivitas piengawasan pielayanan publik yang dilakukan olieh Ombudsman RI. Piendiekatan pienielitian hukum normativie, piengumpulan data diengan sumbier hukum primier dan piengumpulan data siekundier dari litieratur yang bierhubungan diengan topik piembahasan. Hasil mienunjukkan bahwa tidak sieluruh laporan yang masuk kie mieja Ombudsman RI dapat disieliesaikan. Ombudsman masih miemiliki kietierbatasan, salah satunya adalah apabila laporan masyatakat tiersiebut tidak dapat dilanjutkan jika hasil piemieriksaan substantif mienunjukkan bahwa ombudsman tidak bierwienang mielanjutkan piemieriksaan. Namun, dapat dilihat bahwa masyarakat mulai miembierikan kiepiercayaan kiepada Ombudsman RI diengan tierjadinya pieningkatan konsultasi non laporan yang dilakukan olieh masyarakat pieriodie 2017-2021.
PENCALONAN ANGGOTA PEREMPUAN DAN PEROLEHAN KURSI DI DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Fathira Hilmi Aulia; RR. Cahyowati; Rusnan; Rahmadani
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7389

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan, hambatan dan solusi belum tercapainya 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota perempuan serta perolehan kursi di DPRD Provinsi NTB pada tahun 2024. Metode penelitian, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Simpulan, alasan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota perempuan dan perolehan kursi adalah karena regulasi hukum yang tidak tegas, budaya patriarki, kapasitas perempuan, jaringan sosial, dan otokrasi partai politik. Hambatan dalam pencalonan anggota dan perolehan kursi yakni kepercayaan diri para calon, rendahnya partisipasi dalam politik, pemahaman politik para yang kurang.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (Studi di Kecamatan Maluk) Aorelia Bunga Familia; M. Saleh; M. Alfian Fallahiyan; Rahmadani
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7390

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta hambatan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri di kecamatan maluk ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis penelitian yang digunakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Maluk telah berjalan namun kurang efektif karena masih terdapat tantangan dari segi faktor hukumnya, faktor penegak hukum dan faktor Masyarakat. Sehingga yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya ialah tidak adanya peraturan pelaksana, kurangnya petugas penegak hukum serta kurangnya partisipasi Masyarakat.
Reorientasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Akuntabilitas Etik Hakim Konstitusi Pasca Pmk Nomor 11 Tahun 2024 Rahmadani; Putri Raodah
Journal Kompilasi Hukum Vol. 11 No. 1 (2026): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v11i1.374

Abstract

Artikel ini mengkaji kedudukan dan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai organ etik tetap dalam sistem akuntabilitas peradilan konstitusi Indonesia setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 11 Tahun 2024. Pengaturan terbaru menempatkan Majelis Kehormatan sebagai perangkat yang menjalankan fungsi pemantauan, pemeriksaan, pemutusan, dan rekomendasi tindakan etik terhadap hakim konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, historis, dan perbandingan. Artikel ini berargumen bahwa PMK Nomor 11 Tahun 2024 merupakan kemajuan yang progresif karena mengintegrasikan fungsi etik dalam organ yang bersifat tetap, memperjelas tata kerja pemeriksaan, merinci jenis sanksi, dan membuka ruang publikasi putusan etik. Namun, desain kelembagaan tersebut masih menyisakan persoalan pada dasar hukum yang bersumber dari peraturan internal Mahkamah, komposisi anggota yang terbatas, keberadaan hakim konstitusi aktif dalam majelis pemeriksa, proses penetapan anggota melalui Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dukungan sekretariat dan pembiayaan yang melekat pada struktur Mahkamah. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan reorientasi Majelis Kehormatan melalui penguatan dasar hukum pada tingkat undang-undang, perluasan komposisi independen, mandat preventif yang operasional, prosedur pemeriksaan yang menjamin due process, dan pembatasan tegas agar pengawasan etik tidak memasuki penilaian terhadap substansi putusan.
Konstitusionalisme Lingkungan dalam Regulasi Pembangunan Indonesia: Antara Kepatuhan Normatif dan Keadilan Ekologis Rahmadani; Ashari; Nur Afni
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 12 No. 1 (2026): Published 30 Juni 2026
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v12i1.6234

Abstract

Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat untuk mengintegrasikan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 UUD NRI 1945. Namun, percepatan pembangunan, penyederhanaan perizinan, dan ekspansi proyek strategis nasional menciptakan paradoks konstitusional: negara mendorong pertumbuhan, tetapi menghadapi degradasi lingkungan, konflik agraria, dan melemahnya posisi masyarakat terdampak. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, artikel ini menguji ketundukan substantif regulasi pembangunan terhadap konstitusionalisme lingkungan melalui kerangka lima dimensi, mencakup regulasi lingkungan, investasi, pertambangan, kehutanan, pesisir, proyek strategis nasional, serta kasus Rempang, IKN, reklamasi pesisir, konflik agraria, dan pencemaran PLTU batu bara. Temuan menunjukkan ketundukan normatif telah terpenuhi, tetapi ketundukan substantif masih lemah: hak lingkungan tereduksi menjadi syarat administratif, partisipasi publik bersifat prosedural, dan percepatan ekonomi lebih dominan daripada batas ekologis. Regulasi pembangunan perlu bergeser menuju konstitusionalisme lingkungan berbasis hak, kewajiban negara, dan keadilan ekologis.
Co-Authors AD. Basnawati Afni, Nur' Aorelia Bunga Familia Ashari Fathira Hilmi Aulia Lalu Yazid Ferdiansyah M. Saleh Putri Raodah Rr. Cahyowati Rusnan, Rusnan