Anggun Mareta
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

A STUDY OF MUKIM CUSTOMARY FORESTS RECOGNITION IN PIDIE REGENCY, ACEH PROVINCE, INDONESIA Teuku Muttaqin Mansur; Sulaiman Sulaiman; Muazzin Muazzin; M Adli Abdullah; M Jafar M Jafar; Aufa Miranti; Anggun Mareta
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 2, August 2023: Contemporary Issues on Indonesian Legal Reform
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v25i2.31670

Abstract

This article examines whether mukim customary law communities are entitled to control customary forests, without conflicting with existing villages, while customary forests have traditionally been controlled by mukim and their customary law communities in Pidie Regency Aceh Province, Indonesia. The government has not recognized the proposed mukim forest as it potentially leads to conflict between customary institutions. This study describes such a dynamic for better understanding and finding a way to future solutions. The customary forest proposal by the Mukim has yet to receive formal government recognition. This study used socio-legal research methods. Data was obtained through observations and interviews with imuem mukim, traditional leaders in several mukims, i.e. Paloh mukim, Kunyet Mukim, and Beungga Mukim, in Pidie Regency. This article showed that the recognition of mukim customary forests in Pidie Regency has not received formal recognition from the government. Therefore, new efforts to propose the recognition of mukim as a Customary Law Community known as Masyarakat Hukum Adat/MHA) especially in Pidie Regency needs to be done by all stakeholders.  
EKSISTENSI MAFQUD DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA: IMPLIKASI TERHADAP HAK WARIS DAN PERKAWINAN Humaira; Anggun Mareta; Dedy Sumardi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.11312

Abstract

Perubahan zaman modern mengakibatkan pergeseran teori mafqud dan keyakinan seorang hakim menentukan seorang yang mafqud. Persoalan ini menjadi polemik di zaman modern baik terkait dengan kelanjutan perkawinannya maupun kewarisan. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, status mafqud tidak bisa langsung disamakan dengan orang mati. Ada prosedur hukum dan waktu tunggu tertentu yang harus dilalui untuk menyatakan seseorang mafqud sebagai telah wafat. Hal ini penting untuk menjaga hak-hak istri, anak, dan ahli waris, serta menghindari kerugian hukum di kemudian hari. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan sumber dan jenis data studi kepustakaan yang bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hal ini dipicu karena adanya berbagai kemaslahatan yang terkait dengan mafqud ini, sehingga perlu ditetapkan keberadaannya. Akan tetapi, anggapan masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus menerus, karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, penyelesaian ini harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi si mafqud. Para ulama Fikih telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim yang berijtihad serta berbuat sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang telah meninggal atau belum. Keyakinan hakim dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu seorang mafqud tersebut dapat ditentukan dari jangka waktu dan suatu peristiwa yang terjadi