Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Bridging the Gap: Empowering Lecturers through Effective Quality Management Practices in Higher Education Lusy Tunik Muharlisiani; Kaswadi Kaswadi; Widyatmike Gede Mulawarman; Nugrahini Susantinah Wisnujati; Pratiwi Dwi Karjati; Azlina Idris
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Vol 16, No 3 (2024): AL-ISHLAH: JURNAL PENDIDIKAN
Publisher : STAI Hubbulwathan Duri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35445/alishlah.v16i3.5609

Abstract

This paper aims to identify the factors affecting self-esteem and confidence among educators and how these factors influence their teaching effectiveness. The study employs a qualitative approach to explore self-esteem and lecturer performance. Data were collected through interviews and analyzed both concurrently and post-collection to ensure comprehensive understanding and immediate adjustment of interview questions as needed. The findings revealed that lecturers with low self-esteem and confidence often struggle with managing emotions and maintaining a balanced psychological state. The most significant contributor to low confidence was found to be an individual's personality, specifically their ability to control emotions. The study demonstrated that the primary driver of self-esteem is not stress, but an imbalance in mental processes. Additionally, this research developed a scale to measure self-esteem using two dimensions: acute fatigue and cognitive distortion. For confidence, the scale includes the dimensions of certainty and the reduction of certainty. These scales provide valuable tools for assessing and addressing issues of self-esteem and confidence among educators, ultimately contributing to improved teaching effectiveness and educational quality. The study contributes to the existing literature by highlighting the role of personality traits and emotional regulation in lecturer burnout and self-esteem, emphasizing the need for a holistic approach in addressing these issues in higher education.
PELATIHAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP) DENGAN MENGGUNAKAN E-FILLING DI SMA NEGERI 12 SURABAYA Yanis Ulul Az’mi; Pratiwi Dwi Karjati; Wiwik Herawati; Cipta Rahayu; Roni Wahyudi
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.37251

Abstract

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang memenuhi syarat subyektif dan obyektif, termasuk para guru. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak adalah melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan. Dalam era digitalisasi, pelaporan SPT tidak dilakukan secara manual, namun dapat dilakukan secara online melalui e-filling. Metode pelaporan tersebut tidak semua guru memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk melaksanakan pelaporan SPT melalui e-filling. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan bagi para guru dalam melaporkan SPT melalui e-filling. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman guru dalam melaporkan SPT melalui e-filling. Dengan demikian, diharapkan para guru dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah,efisien dan dapat melaporkan SPT WPOP dengan menggunakan e-filling secara mandiri. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan pelatihan.
ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, RATA-RAT LAMA SEKOLAH, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA KAWASAN TIMUR INDONESIA 2019-2023ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, RATA-RAT LAMA SEKOLAH, DAN PRODUK DOMESTIK REGION Nala Dwi Aulia; Pratiwi Dwi Karjati; Gigih Pratomo
Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia Vol. 4 No. 3 (2026): August
Publisher : PT. Tangrasula Tekno Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61896/jeki.v4i3.254

Abstract

ABSTRAK Kemiskinan di kawasan Indonesia Timur masih relatif tinggi meskipun secara nasional menunjukkan tren penurunan, sehingga mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bersifat inklusif. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, jumlah penduduk, rata-rata lama sekolah, dan produk domestik regional bruto (PDRB) diperkirakan memengaruhi tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota kawasan Indonesia Timur periode 2019–2023. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sampel ditentukan melalui purposive sampling sehingga diperoleh 14 kabupaten/kota pada lima provinsi di kawasan Indonesia Timur dengan total 70 observasi. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) melalui EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial jumlah penduduk dan rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan PDRB berpengaruh signifikan positif. Secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai R-squared sebesar 0,994353. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB belum diikuti pemerataan kesejahteraan sehingga pertumbuhan ekonomi belum bersifat inklusif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan pembangunan daerah untuk menekan kemiskinan secara lebih efektif. ABSTRAK Poverty in Eastern Indonesia remains relatively high despite the national downward trend, indicating that economic growth has not been fully inclusive. Based on economic growth and human development theories, population size, mean years of schooling, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) are expected to influence poverty levels. This study aims to analyze the effects of these variables on poverty rates in regencies and cities of Eastern Indonesia during the 2019–2023 period. A quantitative approach was employed using secondary panel data obtained from the Central Statistics Agency (Badan Pusat Statistik/BPS). The sample was selected through purposive sampling, resulting in 14 regencies/cities across five provinces with a total of 70 observations. Panel data regression was applied using the Fixed Effect Model (FEM) with EViews 12. The findings reveal that population size and mean years of schooling have no significant partial effect on poverty, whereas GRDP has a significant positive effect. Simultaneously, the three independent variables significantly affect poverty, with an R-squared value of 0.994353. These results indicate that economic growth has not been accompanied by equitable welfare distribution, suggesting that growth in Eastern Indonesia has not yet been inclusive. Therefore, policies promoting a more equitable distribution of economic growth benefits, improving human capital, and strengthening regional development are recommended to reduce poverty more effectively.
Implementasi Program Peti Koin Bermantra dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Nelayan di Pelabuhan Tamperan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur Salsa Oktaviana; Pratiwi Dwi Karjati; Gigih Pratomo
Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia Vol. 4 No. 3 (2026): August
Publisher : PT. Tangrasula Tekno Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61896/jeki.v4i3.255

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Peti Koin Bermantra (Permberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri, dan Sejahtera) dalam upaya memberdayakan ekonomi nelayan di Pelabuhan Tamperan, Kabupaten Pacitan. Lokasi ini dipilih karena meskipun sektor perikanannya potensial, masyarakat nelayan msetempat masih tergolong dalam kategori kemiskinan ekstrem (Desil 1). Informan penelitian ini sebanyak 10 orang. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pisau analaisis yang digunakan adalah Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle, yang membedah fenomena melalui dua variabel utama yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Peti Koin Bermantra di Pelabuhan Tamperan telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal dalam mengubah kondisi ekonomi nelayan secara signifikan. Temuan utama menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara bantuan yang diberikan dengan kebutuhan riil nelayan. Selain itu, proses pengambilan keputusan yang bersifat top-down menyebabkan kebutuhan riil nelayan kurang terakomodasi secara maksimal. Simpulan dari penelitian ini adalah program telah berhasil dalam penyaluran bantuan teknis, namun memerlukan kesesuaian lebih lanjut antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan spesifik nelayan untuk mewujudkan pemberdayaan yang sesuai dengan tujuan. ABSTRAK This study aims to examine the implementation of the Peti Koin Bermantra Program (Collaborative, Inclusive, Sustainable, Independent, and Prosperous Economic Empowerment) in improving the economic conditions of fishermen at Tamperan Harbor, Pacitan Regency. The study focuses on this location because, despite its strong fisheries potential, many local fishermen remain classified as living in extreme poverty (Decile 1). A qualitative research approach was employed, involving ten informants, with data analyzed using Merilee S. Grindle’s Policy Implementation Theory, which emphasizes two key dimensions: policy content and implementation context. The findings reveal that the program has been implemented in accordance with existing regulations and has successfully distributed technical assistance to fishermen. However, its effectiveness in significantly improving fishermen’s economic welfare remains limited. A major issue identified is the mismatch between the assistance provided and the actual needs of the fishing community. In addition, the predominantly top-down decision-making process has reduced opportunities for fishermen to express their priorities, resulting in limited responsiveness to local conditions. Overall, the study concludes that while the program has achieved its administrative objectives, stronger alignment between government policies and the specific needs of fishermen is essential to ensure sustainable economic empowerment and achieve the program’s intended outcomes.