Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian
Eny Susilowati
Universitas Palangka Raya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Urgensi Pembentukan Badan Regulasi Nasional Dalam Meningkatkan Kualitas Legislasi di Indonesia Fuji Syifa Safari; Ivans Januardy; Satriya Nugraha; Eny Susilowati
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.832

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan struktural dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan fokus pada tahapan pra-legislasi sebelum pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam praktiknya, proses pembentukan regulasi pada tahap awal meliputi pembulatan konsepsi, harmonisasi, dan evaluasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara dengan kewenangan yang tersebar dan tidak terintegrasi. Kondisi tersebut menimbulkan fragmentasi kewenangan yang berdampak pada lemahnya pengendalian kualitas legislasi sejak tahap awal pembentukannya. Fragmentasi ini semakin diperparah oleh penerapan prinsip kehati-hatian oleh masing-masing lembaga, yang mendorong setiap institusi untuk berfokus pada tugas pokok dan fungsi normatifnya masing-masing, sehingga membatasi intervensi lintas sektor dan menyebabkan tidak adanya lembaga yang memiliki kewenangan final terhadap kualitas substansi RUU. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi perbandingan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme harmonisasi regulasi yang saat ini dijalankan oleh berbagai lembaga masih bersifat koordinatif dan administratif, sehingga belum mampu menjamin konsistensi norma, kepastian hukum, dan efektivitas kebijakan secara optimal. Oleh karena itu, pembentukan Badan Regulasi Nasional sebagai lembaga terpusat dengan mandat pengendalian kualitas regulasi, termasuk perencanaan, harmonisasi substantif, evaluasi, serta penerapan regulatory impact assessment, merupakan solusi guna mewujudkan sistem legislasi nasional yang terintegrasi, efisien, dan selaras dengan prinsip good regulatory governance.
Handep Hapakat and the Future of Fair Labor Dispute Resolution Fransisco Fransisco; Hermon Hermon; Eny Susilowati
JURNAL AKTA Vol 13, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i1.51244

Abstract

This study aims to examine the feasibility and normative design of integrating the Dayak philosophy of Handep Hapakat—solidarity, deliberative consensus, and social harmony—into industrial relations dispute resolution, especially at the pre-litigation stage. The research method used is normative legal research employing statutory (legislative), conceptual, and historical approaches. Primary legal materials consist of labor and industrial relations dispute settlement regulations, while secondary materials include scholarly works on Dayak customary law, local wisdom, restorative justice, and legal pluralism. The analysis is descriptive-analytical to construct an integration framework compatible with positive law. The novelty in this research is the formulation of a conceptual integration model that translates Handep Hapakat values into three operational pathways within the existing PPHI structure: (i) customary deliberation-based bipartite settlement (“bipartite plus”), (ii) culturally informed mediation, and (iii) customary arbitration oriented toward restorative outcomes while maintaining legal safeguards. Based on the research, it is concluded that embedding Handep Hapakat can strengthen pre-litigation dispute settlement by promoting faster, lower-cost, participatory resolutions that prioritize relationship repair and reinforce Indonesia’s legal pluralism. Implementation nonetheless requires local regulatory support, systematic stakeholder socialization, and capacity-building for customary leaders to ensure alignment with labor-law standards and rights protection.
LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS OF MISUSE OF FACIAL AND VOICE FORGERY TECHNOLOGY IN CYBER FRAUD CRIMES IN INDONESIA Arnold Anugerah Maharatino; Rizky Setyobowo Sagalang; Eny Susilowati; Aris Toteles
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 4 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21866907

Abstract

This study aims to analyze the forms of criminal liability for the misuse of deepfake technology in cyber fraud crimes in Indonesia. The widespread use of deepfakes in the context of fraud raises legal issues because it touches on aspects of information authenticity, identity, and victim protection. The research method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and case-based approach. The results show that the misuse of deepfakes can be qualified as a criminal act of fraud under Article 378 of the Criminal Code, and can be prosecuted under the provisions of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and its amendments. Criminal liability of the perpetrator is based on intent, the use of digital media as a means, and the occurrence of harm to the victim. In conclusion, existing regulations still have legal gaps specifically regarding deepfakes , so normative reforms are needed to strengthen legal certainty and protect the public.
Analisis Yuridis terhadap Pemberatan Pidana bagi Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Edwin Evan Gabriel Simamora; Achmad Adi Surya; Eny Susilowati; Yurika Fahliany Dewi
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 8 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i8.6153

Abstract

Peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh narapidana dari dalam lembaga pemasyarakatan menunjukkan masih lemahnya efektivitas sistem pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi pembinaan, rehabilitasi, dan pengawasan. Kondisi tersebut memunculkan persoalan yuridis mengenai penerapan pemberatan pidana terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana narkotika, terutama karena adanya perbedaan pengaturan residivisme dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar yuridis pemberatan pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan serta mengkaji relevansi kegagalan struktural sistem pemasyarakatan terhadap efektivitas penerapan pemberatan pidana. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan penafsiran hukum dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekaburan norma akibat perbedaan batas waktu residivisme antara kedua peraturan tersebut sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, efektivitas pemberatan pidana dipengaruhi oleh berbagai persoalan struktural, seperti overcrowding, lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan mengenai residivisme serta reformasi sistem pemasyarakatan agar kebijakan pemberatan pidana dapat diterapkan secara proporsional, mendukung tujuan rehabilitasi, menekan angka residivisme, dan memberikan kepastian hukum.
Co-Authors Achmad Adi Surya Aris Toteles Arnold Anugerah Maharatino Edwin Evan Gabriel Simamora Fransisco Fransisco Fuji Syifa Safari Hermon Hermon Ivans Januardy Rizky Setyobowo Sagalang Satriya Nugraha Yurika Fahliany Dewi