Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT
Selatieli Zendrato
Universitas Prima Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS HUKUM ATAS PEMERIKSAAN KEKAYAAN NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48 DAN 62/PUU-XI/2013 Selatieli Zendrato; Bismar Nasution; Sunarmi Sunarmi; Faisal Akbar Nasution
USU LAW JOURNAL Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.058 KB)

Abstract

ABSTRACT There is the difference in interpreting separated State’s assets. Many legal practitioners point out that separated State’s assets are corporations’ assets, but some of them point out that the assets of BUMN (State’s Owned Enterprises) are State’s assets because they come from State’s finance so that the Supreme Audit Agency has the authority to audit the assets of BUMN although. Concerning the assets of BUMN as an independent a corporation, and the status of the State as the capital owner, its position is only as a shareholder. According to the theory of legal entity, Public Accountant has the authority to audit the assets of BUMN as a corporation. The Institutional Court’s Ruling No. 48/PUU-XI/2013 does not pay attention to the position of BUMN whether it a public law or a private law.  When a company has signed its memorandum of association before a Notary, private law is automatically in effect. The Constitutional Court in its Ruling No. 62/PUU-XI/2013 does not consider legal experts’ opinion which states that when BUMN uses money in the company, it does not use the provision on APBN (the National Budget) system which is regulated by the government but is only based on business judgment rule. Keywords: Auditing State’s Assets, BUMN, Constitutional Court’s Ruling.
PENGARUH PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Arianus Harefa; Selatieli Zendrato; Aca Surya Putra Zai
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 12 No 1 (2024): Vol 12 No 1 Januari 2024
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan perbuatan yang harus dipandang sebagai kejahatan extra ordinary crime atau graviora delicta (sebagai kejahatan yang sangat serius) yang memerlukan upaya luar biasa (extra ordinary effort) pula untuk memberantasnya.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau library reseach yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perandingan hukum, sejarah hukum, inventarisasi hukum positif, dan penemuan hukum in concreto, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data sekendur yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum, tersier. Lalu, setelah bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas masalah yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menunjuk bahwa pengaruh pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sangat berpengaruh secara psikologis dan secara sosial. Dimana secara psikologi pelaku dapat menurunkan niat jahatnya dan penjabat publik yang akan melakukan perbuatan yang sama dapat menghentikan niatnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan pencabutan hak politik oleh hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan stigma atau pengucilan sosial terhadap individu atau kelompok yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Akibat dari pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yaitu pelaku merasa malu, aibnya terbongkar (tersiar di masyarakat umum), hapusnya hak memilih dan dipilih selama waktu tertentu (berdasarkan putusan hakim yang telah Inkracht), serta mencegah terjadinya perbuatan yang sama (recividis) bagi pelakunya.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG TANPA IZIN DI INDONESIA Zendrato, Selatieli
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 2 Mei 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.7364

Abstract

Pengelolaan hutan lindung tanpa izin penjabat pemerintahan setempat merupakan kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi dengan modus operandi yang canggih, dan mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dapat dilakukan secara efektif dan memberik efek jera kepada pelakunya, maka yang menjadi permasalah penelitian ini, yaitu bagaimana pertanggungjawaban korporasi atas pengelolaan hutan lindung tanpa izin di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau library reseach yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, inventarisasi hukum positif, dan penemuan hukum secara in concreto, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data sekendur yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum, tersier. Lalu, setelah bahan-bahan hukum tersebut di kumpulkan kemudian di analisis secara kualitatif dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas masalah yang di teliti. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi atas pengelolaan hutan lindunga tanpa izin adalah korporasi yang terlibat dalam perusakan hutan lindung di Indonesia bertanggungjawab baik secara hukum maupun secara moral. Dalam Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menentukan bahwa korporasi yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan/atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SUBSIDI ANTARA PT. AGUNG GRIYA MENTARI DENGAN PERORANGAN Selatieli Zendrato; Michael Timothy Tambunan; Kristina Magdalena Br Gultom; Sembiring Muham
Jurnal Education and Development Vol 14 No 2 (2026): Vol 14 No 2 Mei 2026
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v14i2.8053

Abstract

Pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program rumah subsidi yang pelaksanaannya melibatkan perjanjian pemborongan antara pengembang dan pelaksana pekerjaan. Kontrak tersebut berfungsi mengatur hak dan kewajiban para pihak, namun dalam praktik masih ditemukan permasalahan seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan, ketidaksesuaian kualitas bangunan, dan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan perumahan subsidi antara PT. Agung Griya Mentari dengan pihak perorangan, bentuk wanprestasi yang terjadi, serta mekanisme penyelesaian hukumnya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak telah mengatur ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak, jangka waktu, sistem pembayaran, dan sanksi keterlambatan. Namun masih terjadi wanprestasi berupa keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan ketidaksesuaian kualitas bangunan, seperti kebocoran atap, kerusakan plafon, dan masalah instalasi air. Penyelesaiannya dilakukan melalui denda keterlambatan, kewajiban perbaikan selama masa pemeliharaan, penahanan dana retensi, serta penyelesaian sengketa melalui musyawarah, arbitrase BANI, atau Pengadilan Negeri. Penelitian juga merekomendasikan pencantuman klausul jaminan pelaksanaan untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan para pihak.
Co-Authors Aca Surya Putra Zai Bismar Nasution Faisal Akbar Nasution HAREFA, ARIANUS Kristina Magdalena Br Gultom Michael Timothy Tambunan Sembiring Muham Sunarmi, Sunarmi