Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.284
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Vitamin: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum Public Health Journal Jurnal Ilmu Kesehatan & Kebidanan Nusantara
Diana Lestari
Universitas Abulyatama
Arts Humanities Dentistry Education Energy Health Professions Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun(CTPS) pada Masyarakat Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir Desa Sihom Kec. Indrapuri Aceh Besar Diana Lestari; Meylissa
Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Vol. 2 No. 7 (2024): Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)
Publisher : CV SWA Anugerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8765/krepa.v2i6.2573

Abstract

The aim of this community service is to produce a community of scavengers with clean and healthy living habits (PHBS) through washing hands with soap (CTPS). Because in final disposal areas or what can be called landfills, there is always a lot of dirt, starting from food waste and other waste. Hand washing, namely washing hands with soap, has been proven to be effective in preventing transmission of the corona virus because clean hands after washing with soap can reduce the risk of the virus entering the body. The method used was socialization and providing training to the community to live healthy lives. This activity lasted for 3 days and collaborated with the village midwife and the Indrapuri Community Health Center UPT Aceh Besar. The results of the service obtained from this activity are that the TPA community is happy to hold this activity and provide a basis for lay people who do not understand healthy living by washing their hands. This activity is very useful and has an impact on society. The conclusion of this activity is for the community to provide knowledge and provide appropriate assistance to the community for the sake of health
Mewujudkan Keluarga Sehat Melalui Pusat Pelayanan Kesehatan Reproduksi(PPKR) Generasi Bangkit Desa Patek Kab. Aceh Jaya Meylissa; Diana Lestari
Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Vol. 2 No. 6 (2024): Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)
Publisher : CV SWA Anugerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8765/krepa.v2i6.2602

Abstract

This service aims to provide services to the community, especially for reproductive health education and ways to prevent HIV Aids. This role is very important for society, especially families who have just married or who have been married for a long time. In this team, community service provides information to the people of Patek Village, Aceh Jaya Regency. This service method uses 4 stages, namely planning/planning, problem formulation accompanied by observation, counseling and evaluation. The results of this service were 54 participants who attended the event to create healthy families through the reproductive health service center and in collaboration with the health cadres at the Patek village toddler posyandu. The conclusion from the results of this counseling is that it is hoped that residents will always know about reproductive health and provide an understanding of how important it is to live a healthy and clean life to avoid the HIV Aids virus
PERLINDUNGAN HAK INDIVIDU DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN JIWA DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA Mau’izzatun Jannah; Diana Lestari; Ambia Nurdin; Endang Sihaloho
Jurnal Ilmu Kesehatan & Kebidanan Nusantara Vol. 1 No. 1 (2024): Januari-Maret, Improving Maternal Health Outcomes Through Evidence-Based Midwif
Publisher : Akademi Kebidanan Nusantara 2000

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/z3ysy546

Abstract

Situasi global yang mengkhawatirkan akibat kehadiran pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai permasalahan bagi umat manusia terkait kondisi kesehatan, salah satunya adalah krisis kesehatan jiwa. Pemenuhan kesehatan jiwa sebagai bagian dari hak asasi manusia adalah konsekuensi logis diratifikasinya Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya oleh Indonesia. Negara sebagai pemangku kewajiban diwajibkan untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati setiap hak asasi yang ada, termasuk hak asasi kesehatan. Tujuan analisis adalah untuk menelaah bagaimana pengaturan hak asasi atas kesehatan serta kaitannya dengan hak atas kesehatan jiwa serta bagaimana tanggung jawab negara melalui implementasi pemenuhan hak kesehatan jiwa. Tipologi analisis riset yang diaplikasikan adalah penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian didapati bahwa hak sehat jiwa merupakan bagian integral dari hak atas kesehatan dengan pertanggungjawaban utama akan pemenuhannya merupakan kewajiban negara menurut ius constitutum serta didapati terdapat beberapa bentuk upaya konkret yang dilakukan oleh Negara dalam rangka pemenuhan hak asasi tersebut. Beberapa implementasi tersebut tetap memerlukan upaya peningkatan dan pemerataan fasilitas oleh negara demi terpenuhinya hak kesehatan jiwa secara maksimal.
AKIBAT HUKUM MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS Khesya Nayla Puspita Sari Ponda; Ambia Nurdin; Diana Lestari; Khairuman Khairuman
Jurnal Ilmu Kesehatan & Kebidanan Nusantara Vol. 1 No. 1 (2024): Januari-Maret, Improving Maternal Health Outcomes Through Evidence-Based Midwif
Publisher : Akademi Kebidanan Nusantara 2000

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/4jw7r879

Abstract

Malpraktik merupakan suatu tindakan kelalaian atau suatu tindakan dengan standar operasional prosedur yang benar tetapi mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam ini adalah pasien dan ini dapat mengancam kesehatan dan keselamatan pasien. Malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis tentunya sangat merugikan pihak-pihak yang membutuhkan penanganan medis dan sangat mempengaruhi kaulitas rumah sakit yang tentunya merupakan central dari segala tindakan medis. Berdasarkan hal ini, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengaturan hukum bagi tenaga medis yang melakukan malpraktik dan bagaimana sanksi pidannya. Untuk menjawab permasalahan ini digunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual untuk mengkaji bahan-bahan kepustakaan dalam bentuk teori-teori dan para pendapat pakar hukum. Pengaturan hukum bagi tindakan malpraktik oleh tenaga medis diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar-dasar pedoman seputar tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis. Adapun peraturan tersebut ditemukan dalam undang-undang kedokteran dan undang-undang kesehatan dimana memberikan suatu kepastian hukum bagi yang dirugikan. Hal ini merupakan ciri dari hukum itu sendiri dalam menegakkan keadilan. Perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sudah diatur hukumnya dalam peraturan perundang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran yang berlaku. Selain itu terdapat sanksi terhadap perbuatan tindakan tenaga medis yang melakukan malpraktik, antara lain yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi dan sanksi moral.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM PELAYANAN MEDIS DI ACEH Intan Safitri; Diana Lestari; Khairuman Khairuman; Dian Rahayu; Ambia Nurdin
Jurnal Ilmu Kesehatan & Kebidanan Nusantara Vol. 1 No. 1 (2024): Januari-Maret, Improving Maternal Health Outcomes Through Evidence-Based Midwif
Publisher : Akademi Kebidanan Nusantara 2000

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/veehqm10

Abstract

Dokter dalam menjalankan tugasnya memiliki risiko hukum yang tinggi, terutama dalam kasus malpraktik. Di Aceh, dengan kekhususan syariat Islam, terdapat pertanyaan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap dokter dalam pelayanan medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap dokter dalam pelayanan medis di Aceh dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik nasional maupun lokal, serta praktiknya di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter di Aceh dilindungi oleh hukum nasional, seperti Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Kesehatan. Di samping itu, terdapat pula peraturan daerah yang mengatur tentang kesehatan, termasuk di dalamnya perlindungan hukum terhadap dokter. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap dokter di Aceh, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum kesehatan dan stigma negatif terhadap dokter. Penelitian ini merekomendasikan beberapa solusi untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap dokter di Aceh, seperti peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang hukum kesehatan, penguatan peran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), dan penyempurnaan peraturan daerah tentang kesehatan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN RAWAT INAP SEBAGAI KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT Mirna Mirna; Diana Lestari; Khairuman Khairuman; Dian Rahayu; Ambia Nurdin; Ristiani Ristiani
Jurnal Ilmu Kesehatan & Kebidanan Nusantara Vol. 1 No. 1 (2024): Januari-Maret, Improving Maternal Health Outcomes Through Evidence-Based Midwif
Publisher : Akademi Kebidanan Nusantara 2000

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/sa42sw95

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana  kewajiban, hak dan tanggung jawab rumah sakit  terhadap pasien rawat inap sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui  bagaimana  perlindungan hukum terhadap hak pasien rawat inap sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan. Dengan metode penelitian yuridis  normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Hak  Rumah  sakit  yaitu  segala  sesuatu yang  menjadi  kepentingan  Rumah  Sakit   dan dilindungi  oleh   hukum,   sedangkan   kewajiban Rumah    Sakit adalah memberikan  pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan  efektif  dengan  mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit sedangkan   tanggung jawab  Rumah  Sakit adalah  untuk melaksanakan kewajiban demi memenuhi  apa  yang  menjadi  hak  orang  lain. 2. Setiap orang  berhak  menerima  atau  memperoleh sebagian  atau  seluruh  tindakan  pertolongan yang akan  diberikan  kepadanya  setelah  menerima  dan memahami  informasi  mengenai  tindakan  tersebut secara lengkap. Hak lain yang dimiliki pasien atau masyarakat  adalah  menuntut  ganti  rugi  terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara    kesehatan    yang    menimbulkan kerugian  akibat  kesalahan  atau  kelalaian  dalam pelayanan  kesehatan  yang  diterimanya.  Tuntutan ganti  rugi  merupakan  perlindungan  hukum  yang diberikan   undang-undang   kepada   pasien   yang merasa  dirugikan  akibat  tidak  terpenuhi  haknya sebagai seorang pasien di rumah sakit.
Analisis Peran Bidan Desa dalam Meningkatkan Kepatuhan Ibu pada Pelaksanaan Sub-PIN Polio UPTD Puskesmas Patek Diana Lestari; Nia Hairu Novita
Vitamin : Jurnal ilmu Kesehatan Umum Vol. 4 No. 3 (2026): July : Jurnal ilmu Kesehatan Umum
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/vitamin.v4i3.2323

Abstract

Background: The re-emergence of a polio outbreak necessitates a rapid response through the Sub-National Immunization Week (Sub-PIN) Polio program. Village midwives, as frontline community health service providers, play a strategic role in determining the success of this program through their influence on maternal compliance. Objective: This study aimed to analyze the role of village midwives in improving maternal compliance with the implementation of Sub-PIN Polio in the working area of UPTD Puskesmas Patek, Aceh Jaya. Methods: This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document review. The informants consisted of village midwives, mothers of toddlers, posyandu cadres, and the head of the public health center, selected using purposive sampling. Data were analyzed using the Miles and Huberman model and validated through triangulation techniques. Results: The findings showed that village midwives effectively performed their roles as educators and motivators, successfully reducing mothers’ anxiety regarding Adverse Events Following Immunization (AEFI) and correcting vaccine-related misinformation through interpersonal communication. As social mobilizers, midwives established cross-sector collaboration with Geuchik (village heads) and religious leaders to mobilize community participation. Furthermore, the implementation of a sweeping strategy (door-to-door outreach) by village midwives became a crucial solution to overcome geographical barriers and mothers’ work-related constraints, thereby significantly increasing compliance. Cultural closeness and community trust were identified as the main supporting factors, while adverse weather conditions and digital misinformation were the primary obstacles. Conclusion: The active and comprehensive role of village midwives is a key determinant in improving maternal compliance and achieving immunization coverage targets during public health emergencies.
Analisis Ketersediaan dan Aksesibilitas Obat Obatan pada Korban Bencana Banjir Aceh Tamiang pada Tahun 2025 Diana Lestari; Meylissa Meylissa; Nia Hairu Novita
Vitamin : Jurnal ilmu Kesehatan Umum Vol. 4 No. 1 (2026): January : Jurnal ilmu Kesehatan Umum
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/vitamin.v4i1.2021

Abstract

Aceh Tamiang Regency is an area with a high risk of annual flooding. This emergency condition often triggers a surge in environment-related diseases such as skin diseases, respiratory infections, and diarrhea. The success of managing health crises heavily depends on pharmaceutical logistics management, especially the availability of essential medicines and ease of access for refugees at evacuation points. This study aims to analyze the extent of medicine availability at community health centers and health posts, as well as to evaluate the barriers to medicine accessibility for flood victims in Aceh Tamiang Regency. This study uses a qualitative/quantitative descriptive method (choose one) with a case study approach. Primary data were collected through in-depth interviews with pharmaceutical logistics officers and surveys of flood survivors. Secondary data were obtained from the drug stock reports of the Aceh Tamiang District Health Office. Analysis was conducted on variables such as drug types, stock amounts (Buffer Stock), and distribution channels during the emergency response period. The results of the study indicate that the availability of drugs in the initial disaster phase tends to be (state the prediction, e.g., sufficient/limited). However, accessibility is often hindered by damaged road infrastructure and uneven distribution to remote posts. There is an urgent need to strengthen the logistics early warning system so that the types of medicines available match the disease patterns that emerge after floods. Although medicine stocks are generally available in central pharmacy warehouses, geographical constraints and distribution coordination are the main factors hindering accessibility. It is recommended that local governments map out alternative distribution routes and provide disaster-specific buffer stock of medicines at the sub-district level.
Analisis aborsi dalam pandangan hukum dan medis MAIBON IBON; Diana Lestari; Dian Rahayu; Khairuman; Ambia Nurdin
Public Health Journal Vol. 1 No. 2 (2024): Spesial Isuee
Publisher : Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/syvan149

Abstract

Aborsi merupakan suatu tindakan menggugurkan kandungan. Di negara Indonesia tindakan tersebut merupakan yang dilarang, dan masuk dalam bab kejahatan terhadap nyawa dalam kitab undang-undang hukum pidana. Meskipun aborsi secara hukum terlarang tetapi kenyataannya aborsi masih dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang kurang akomodatif terhadap alasan
HUKUM DAN HAK-HAK PASIEN DALAM PERATURAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN DI INDONESIA Fazlil Mudawali; Dian Rahayu; Khairuman; Diana Lestari; Ambia Nurdin
Public Health Journal Vol. 1 No. 2 (2024): Spesial Isuee
Publisher : Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/m5qjn415

Abstract

Hubungan antara dokter pasien,bila kita melihat hubungan ini dari perspektif kedokteran maka hubungan dokter pasien adalah hubungan medik, namun selain hubungan medik dalam hubungan dokter pasien juga dikenal hubungan hukum. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa saja hak pasien dan bentuk perlindungan hukumnya. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif khususnya pada pendekatan perundang-undangan, Jenis data yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder. Hasil dari penelitian pasien berhak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan penyakit, yakni tentang diagnosis, tindak medik yang akan dilakukan.
Co-Authors Ambia Nurdin Annisa Yuia Dian Rahayu Endang Sihaloho Fazlil Mudawali Firjatullah Intan Safitri Khairuman Khairuman Khairuman Khesya Nayla Puspita Sari Ponda Kiki Asrifa Dinen MAIBON IBON Maulidar Mau’izzatun Jannah Meylissa Meylissa Meylissa Mirna Mirna Nia Hairu Novita Nurdin, Ambia Rasina Rajudin Ristiani Ristiani Salsabila Ully Fitria