Articles
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA TELEKOMUNIKASI (HANDPHONE) ]]>
<![CDATA[Dewi, Ni Komang Ratih Kumala]]>
<![CDATA[ Jurnal Advokasi Vol 7 No 2 (2017): Jurnal Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (40.588 KB)
<![CDATA[The emergence of concerns about criminal fraud by means of telecommunication containing an information on receiving the prize for winning a lottery, this crime has been troubling the community because they disturb the comfort in the use of communication devices or mobile phones. The number of people who believe the message conveyed by the perpetrators and refuses to obey commands such as sending told sejumnlah high nomalnya money into the account of the perpetrator. Masyakarkat is expected to be more careful against various forms of crime because we never know when we will become victims of crime so it should be instilled in us to always be careful in acting.]]>
<![CDATA[PENCEGAHAN PENCULIKAN BAYI DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ni Komang Ratih Kumala Dewi]]>;
<![CDATA[Nyoman Antini]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28605
<![CDATA[Maraknya kasus-kasus kejahatan yang terjadi saat ini sangat meresahkan masyarakat, seperti kasus pencurian bayi yang banyak terjadi di rumah sakit, untuk itu banyak rumah sakit yang melakukan langkah-langkah pencegahan penculikan bayi di rumah sakit, seperti Rumah Sakit Umum Sangglah Denpasar yang memang merupakan salah satu rumah sakit negeri yang terkenal di denpasar Juga tidak ketinggalan melakukan langkah pencegahan agar masyarakat tetap percaya dan yakin untuk memilih RS Sanglah sebagai tempat untuk melahirkan buah hati mereka, Untuk itu sangat menarik sekali di lakukan kajian lebih dalam terhadap upaya pencegahan penculikan bayi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan kendala yang dihadapi dalam pencegahan penculikan bayi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Kejahatan merupakan kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakan atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut, untuk itu seluruh masyarakat harus mewaspadai karena kejahatan itu dapat terjadi dimanapun dan kapanpun.]]>
<![CDATA[PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN TANPA KEHADIRAN TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADILAN KAITANNYA DENGAN HAK ASASI TERDAKWA ]]>
<![CDATA[I Nyoman Agus Trisnadiasa]]>;
<![CDATA[Ni Komang Ratih Kumala Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Saraswati ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The perspective of legal development, examination and decision without the presence of the defendant in a corruption case are regulated in the provisions of Article 38 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, but there are norms that are contrary to the principle of the presence of the accused before the accused the trial is governed by the provisions of Article 189 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. These conflicting norms create a dilemma for choosing practices in absentia that eliminate the rights of the accused or protect the rights of the suspect. The research method used in this study is normative research.Article 38 paragraph (1) of the Law on the Elimination of Criminal Acts of Corruption can be applied provided that a legal summon is first carried out. and the procedure does not violate the defendant's human rights, bearing in mind the principle of derogation which, as in the application of Article 29 of the UDHR, Article 4 paragraph (2) of ICCOR and Article 28J of the 1945 Constitution, rights which can be postponed Keywords: , ,]]>
<![CDATA[PEMBENTUKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING SEBAGAI PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[I Wayan Agus Vijayantera]]>;
<![CDATA[Ni Komang Ratih Kumala Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Saraswati ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36733/jhshs.v3i2.2959
<![CDATA[For educational institutions during the Covid-19 pandemic, in carrying out learning and developing learningsystems, they can collaborate with other institutions tobecome resource persons. This learning system can use a Memorandum of Understanding as a basis for cooperation. Based on this, it is interesting to conduct further studiesregarding thereasonsfortheneed to form a Memorandum of Understanding in implementing a cooperative-based learningsystem during the Covid-19 pandemi cand the methodof compiling a Memorandum of Understanding as a legal basis forworking together to carry outlearning during the Covid-19 pandemic. In the discussion, the Memorandum ofUnderstanding can be used for educational institutions to cooperate with other institutions in implementing an onlinelearning system by inviting the institutions they invite to cooperate as resourcepersons. A Memorandum of Understandingisused as a basis for cooperation because its for missimpleand its implementation is flexible depending on thecommunication of the parties regarding the conditions and technical implementation. With regard to drafting a Memorandum of Understanding, the anatomy of a Memorandum of Understanding is more or less the same as theanatomy of an agreement, only that its contents are simpleranddo not regulate in detail because a Memorandum ofUnderstanding is aninitial agreement which later needs to be followedup with a written or oral agreement. Bagi lembaga penyelenggara pendidikan pada masa pandemi covid-19 dalam melaksanakan pembelajaran serta mengembangkan sistem pembelajaran dapat bekerjasama dengan lembaga lain untuk menjadi narasumber. Sistem pembelajaran ini dapat menggunakan Memorandum ofUnderstanding sebagai landasan kerjasama. Berdasarkan hal tersebut, maka menarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai alasan dibutuhkannya membentuk Memorandum ofUnderstanding dalam melaksanakan sistem pembelajaran berbasis kerjasama di masa pandemi covid-19 serta Metode menyusun Memorandum of Understanding sebagai dasar hokum bekerjasama melaksanakan pembelajaran di masa pandemi covid-19. Pada pembahasan, Memorandum of Understanding dapat digunakan bagi lembaga pendidikan untuk bekerjasama dengan lembaga lain dalam melaksanakan sistem pembelajaran online dengan mengundang lembaga yang diajak bekerjasama menjadi narasumber. Memorandum of Understanding digunakan sebagai landasan kerjasama karena bentuknya simpel dan pelaksanaannya fleksibel tergantung pada komunikasi para pihak mengenai kondisi dan teknis pelaksanaannya. Berkenaan dengan menyusun Memorandum ofUnderstanding, anatomi dari Memorandum ofUnderstanding kurang lebih sama dengan anatomi perjanjian, hanya saja isinya lebih simpel dan tidak mengatur secara terperinci karena Memorandum ofUnderstandingmerupakan kesepakatan awal yang nantinya perlu ditindaklanjuti dengan perjanjian tertulis maupun lisan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN MENGHALANGI PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF ]]>
<![CDATA[Ni Komang Ratih Kumala Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 1 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (170.454 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v1i1.236
<![CDATA[Mother is a woman who has given birth to her child with difficulty, terrible pain, to risk her life, from the beginning of her pregnancy for nine months, the mother who cares for the baby to be born safely. Certainly it is appropriate that a mother is also able to give exclusive breastfeeding to the baby who was born. Breast milk as the best food for baby no doubt. But lately it is unfortunate many of mothers meyusui forget the benefits of breastfeeding. Therefore, it is very important that a Government Regulation governing the provision of Exclusive Asi and sanctions if one tries to prevent Exclusive Breastfeeding.Key words : Mother, ASI Eksklusif, Government Regulation]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP JABATAN ]]>
<![CDATA[Ni Komang Ratih Kumala Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Saraswati ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36733/jhshs.v4i1.4670
<![CDATA[Kejahatan korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara dan moral bangsa, yang merupakan perilaku kejahatan yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Tujuan penulisan untuk menganlisis kedudukan hukum saksi mahkota dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi serta pertanggungjawaban pidana terhadap saksi mahkota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu dan pengaturan hukum mengenai saksi mahkota. Saksi mahkota perlu dilakukan analisis mengingat jarangnya penggunakan saksi mahkota dalam perkara yang tertjadi karena jika dalam tahap penyelidikan dikepolisian sampai tahap persidangan mendapatkan saksi yang cukup. Hasil pembahasan dari permasalah yakni kedudukan saksi mahkota adalah sebagai bagian dari alat bukti yang sah dalam proses pembuktian pada perkara pidana. Namun penggunaan saksi mahkota terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi, serta pertanggungjawaban pidana terhadap saksi mahkota yaitu dapat dikenakan jenis penjatuhan pidana terhadapnya karena status terdakwa dalam dirinya yang melakukan tindak pidana korupsi dengan diberikan penanganan khusus dalam proses pemeriksaan dan diberikan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. saksi mahkota (koorn getuide) dapat dimintai pertanggungjwaban dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.]]>
<![CDATA[KAJIAN GENDER TERHADAP PERATURAN TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERAASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Ni Komang Ratih Kumala Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal AKSES Vol 11 No 2 (2019): Jurnal Akses ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (722.074 KB)
|
DOI: 10.47329/jurnalakses.v11i2.684
<![CDATA[Women are indeed the most victims of domestic violence, domestic violence is not infrequently men can also be victims, especially now that we see many in some households husbands are afraid of their wives. In the life of the nation and state we are taught to do justice without any difference either in terms of degree, gender and others. The purpose of writing is directed to find out the legal basis for criminal acts of domestic violence as well as the rules of criminal acts of violence in household are examined in a gender perspective. In the discussion, related to the legal basis regulated in Law No. 23 of 2004 and Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Domestic Violence Regulations are reviewed in the gender law No. 23 of 2004 concerning the elimination of household problems that occur when faced with the fact that the sound legal provisions embody gender equality and de jure, but their implementation does not bring about gender equality and justice (de facto) because women get more protection than men as victims of domestic violence.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA LAGU YANG DIARANSEMEN ULANG TANPA IZIN PENCIPTA ]]>
<![CDATA[I.B Nym Adhyka Crismantara]]>;
<![CDATA[Ni Komang Ratih Kumala Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (551.727 KB)
<![CDATA[A phenomenon that is rife in the community lately, namely the arrangement of a work of songwriting. Implementation of Law No. 28 of 2014 until now there are still many violations, especially in the form of acts of rearranging songs without the author's permission. This copyright infringement has reached a dangerous level and can damage the fabric of people's lives in general and the interest to create in particular. The formulation of the problem in this study is how to regulate the work of songwriting that is rearranged without the author's permission according to Law no. 28 of 2014 concerning copyright and how is the legal protection of song copyrighted works that are rearranged without the author's permission according to Law no. 28 of 2014 concerning copyright. The conclusion of this research is that the regulation of copyright for songwriting works in Indonesia is regulated in Law No. 28 of 2014 concerning copyright and forms of legal protection for song-writing works in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright, namely preventive legal protection and repressive legal protection.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHAD AP PELANGGARAN LALULINTAS TERKAIT PERILAKU MEROKOK DALAM MENGENDARAAI KENDARAAN BERMOTOR DI DENPASAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Fitrah Puspawahyu Heliyana]]>;
<![CDATA[Ni Komang Ratih Kumala dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.522 KB)
<![CDATA[Perilaku merokok merupakan menjadi kebiasaan sebagian warga Indonesia terutama kaum pria. Di Denpasar sendiri kebiasaan tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan meski dalam berkendara menggunakan kendaraan bermotor, sehingga hal ini dapat membahayakan pengendara lain yang berada di belakangnya. Bahaya yang diakibatkan dari percik api rokok yang terbang dapat membahayakan pengendara lain paling parah adalah menyebabkan kecelakaan. Asap rokok yang dihembuskan melalui dapat diindikasi dapat menyebabkan penularan virus covid-19.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Penyediaan Lahan Parkirdi Kota Denpasar ]]>
<![CDATA[Kadek Krismayanti]]>;
<![CDATA[Ni Komang Ratih Kumala Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam hal layanan fasilitas publik, sebenarnya pemerintah sudah berupaya untuk membangun fasilitas-fasilitas untuk penyandang disabilitas di berbagai tempat, contohnya seperti disediakannya lahan parkir yang disediakan untukpenyandang disabilitas tersebut, tetapi hal tersebutbelum secara merata tersedia di berbagi titik-titik lokasi fasilitas public. Masih ada beberapa ruang publik yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas fisik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah memiliki lahan parkir yang memangdisediakan khusus untuk penyandang disabilitas. Tetapi, Taman Lumintang Denpasar yang berada disisi utara Kota Denpasar yang merupakan tempat rekreasi bersantai di tengah kota ini belum menyediakan aksesibilitas khususnya tempatparkir untuk para penyandang disabilitas. Ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam penyediaan lahan parker untuk penyandang disabilitas ini, sepertikurangnya lahan yang digunakan untuk tempat parkir]]>
