Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Jurnal Moral Kemasyarakatan Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Analisis Hukum Jurnal Hukum Saraswati International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) JUMAHA Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
I Made Kariyasa
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA PERIHAL PENAHANAN DI INDONESIA I Made Kariyasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.618 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i09.p03

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui yang dimaksud dalam konsep penahanan menurut KUHAP dan menganalisis akibat hukum dari penahanan bila surat perintah penahanan tidak disampaikan kepada keluarga tersangka/ terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji pokok permasalahan berdasarkan rumusan penahanan dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dan interprestasi gramatikal, dengan mengkaji dan menjelaskan hubungan antara pasal yang satu dengan yang lain, baik itu dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa ketika tahap atau proses penahanan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak terlaksana sesuai peraturan tentu akan menimbulkan akibat hukum tersendiri kepada pihak tersangka atau terdakwa maupun terhadap penegak hukum. salah satunya pemberitahuan perintah penahanan yang seharusnya disampaikan kepada keluarga tersangka/terdakwa. KUHAP memang tidak mengatur akibat dari tidak diberitahukannya surat perintah penahanan pada keluarga tersangka/terdakwa, namun keluarga dapat menyatakan bahwa penahanan tidak sah melalui media praperadilan berupa tuntutan ganti rugi pada penegak hukum. The purpose of this paper is to find out what is meant by the concept of detention according to the Criminal Procedure Code and to analyze the legal consequences of detention if a detention order is not submitted to the family of the suspect/defendant. This study uses a normative juridical research method by examining the subject matter based on the formulation of detention using descriptive analysis techniques and grammatical interpretations, by studying and explaining the relationship between one article and another, both in the renewal of the Criminal Procedure Code. That when the stage or process of detention determined by the laws and regulations is not carried out according to the regulations, it will certainly have its own legal consequences for the suspect or defendant as well as for law enforcement. One of them is a notice of detention order that should be conveyed to the family of the suspect/defendant. The Criminal Procedure Code does not regulate the consequences of not notifying the family of the suspect/defendant with a detention order, but the family can declare that detention is illegal through pretrial media in the form of demands for compensation from law enforcement.
EKSISTENSI HUKUMAN MATI DITINJAU DARI ASPEK HAM SIPIL DALAM PERSEPEKTIF HAK UNTUK HIDUP I Gusti Bagus Hengki; I Made Kariyasa; Anak Agung Adi Lestari
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v3i2.2958

Abstract

This scientific paper is expected to find out how the existence of the death penalty is viewed from the aspect of Civil Human Rights in the perspective of the right to life and whether the existence of the death penalty is contrary to the ideology of the Pancasila State and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Human Rights Law with a normative research methodology with using a statutory approach. From the results of the discussion that the existence of the death penalty in terms of the Civil Human Rights aspect in the perspective of the right to life still needs to be maintained, because it does not conflict with the ideology of the Pancasila State and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Human Rights Law, UDHR and ICCPR, as well as religion. in Indonesia, as long as it is not carried out arbitrarily, in accordance with the provisions of the legislation. This needs to be done because to provide protection for individual perpetrators and victims against acts of revenge, emotional, uncontrollable, vigilante, so that it does not guarantee that the death penalty is abolished. Indeed, there are parties who are pro and contra about the death penalty by both underpinning Pancasila, all of which is to make Pancasila a "Justification". Tulisan ilmiah ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana eksistensi hukuman mati ditinjau dari aspek HAM Sipil dalam perspektif hak untuk hidup dan apakah eksistensi hukuman mati bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang HAM dengan metodologi penelitian normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (statute Approach). Dari hasil pembahasan bahwa eksistensi hukuman mati ditinjau dari aspek HAM Sipil dalam perspektif Hak untuk hidup masih perlu dipertahankan, karena tidak bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang HAM, UDHR dan ICCPR, maupun agama yang ada di Indonesia, asal dilaksanakan tidak sewenang-wenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu diadakan karena untuk memberikan perlindungan terhadap individu pelaku dan korban terhadap tindakan balas dendam, emosional, tidak terkendali, main hakim sendiri, sehingga tidak menjamin bahwa kalau hukuman pidana mati ditiadakan. Memang ada pihak yang pro dan kontra tentang hukuman mati dengan sama-sama mendasari Pancasila, semuanya itu untuk menjadikan Pancasila sebagai “Justification“.
PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PREVENTIF NORMATIF YURIDIS I Gusti Bagus Hengki Hengki; I Made Kariyasa; Anak Agung Adi Lestari
Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.562 KB)

Abstract

Dalam   rangka   mewujudkan    tujuan negara   sebagaimana  dimaksud dalam Pembukaan ( Preambule ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinia IV dan idiologi negara Pancasila yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera, maka pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif,  dan  berkesinambungan   baik   secara  preventif  ( pencegahan )   secara   represif ( penegakkan hukum.Tindak pidana korupsi digolongan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, dengan berbagai upaya setrategis yang tepat sasaran dan tepat guna, dengan melibatkan peran perempuan melalui preventif normatif yuridis. Perjuangan perempuan dalam persamaan gender telah dimulai dan dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini dan dalam perkembangan demokrasi Indonesia telah  dikuatkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender (Gender Mainstreaming ). Hal ini membawa dampak yang positif bagi peran kaum perempuan untuk ambil bagian dan ikut serta dalam pembangunan Indonesia seutuhnya bersama kaum laki-laki. Pengaruh yang  kuat kaum perempuan dalam memberi motivasi dan persuasif kepada kaum laki-laki, diharapkan dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan tepat guna oleh perempuan untuk melakukan perannya sebagai seorang ibu   dalam ikut serta melakukan  tindakan  preventif  normatif yuridis, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai ibu karier dalam masyarakat. Penulisan ilmiah ini bertujuan untuk mempercepat tercapainya tujuan nasional dengan memanfaatkan kemampuan kaum perempuan dalam ikut serta dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang sebagain besar dilakukan oleh kaum laki-laki dengan metodelologi penulisan hukum normatif dengan tipe penulisan deskriptif serta hasil penulisan dapat dipublikasikan secara nasional maupun internanasional.
MOTHERS’ ACTIVE CONTRIBUTION AGAINST YOUNG GENERATIONS IN PREVENTING THE SPREAD OF COVID-19 PANDEMIC I Gusti Bagus Hengki; Made Emy Andayani Citra; I Gusti Ngurah Anom; I Made Kariyasa
International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) Vol. 3 No. 1 (2021): International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD)
Publisher : Unmas Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.304 KB)

Abstract

The active contribution of a mother/woman in activities to prevent the spread of the Covid-19 pandemic is very necessary because mothers have a natural role as the primary and first educators for children from the time the fetus is in the womb to growing and developing into the younger generation. To carry out the prevention of Covid-19 persuasively and educationally, it is necessary to have two-way communication between mothers and children, between mothers and husbands, between mothers and other family members. Besides communication through the family line, communication is also carried out through the school and community channels. Groups of women/mothers based on different professions, cultures, customs, languages ​​, and ancestral (ethnic) ties also have a role in preventing the spread of the Covid-19 pandemic to all generations of the nation. The program carried out is to socialize health protocols: wear masks, wash hands, cover mouth when sneezing and coughing, social distancing and adequate rest and nutritious eating. The juridical foundation for mothers/women to actively contribute to the younger generation in preventing the spread of the Covid-19 pandemic is based on the ideological foundation of the Republic of Indonesia, namely Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Human Rights and laws and regulations relating to legal protection and equality of gender roles in state life. This study used a normative legal research methodology with an applied normative. The data were analyzed qualitatively on the natural roles of mothers/women in the family, the gender roles of mothers/women in school, and the gender roles of mothers/women in society. This study found that mothers/women have a natural role to actively participate in preventing the spread of Covid-19.
TRADISI KELACI SEBAGAI RANGKAIAN DARI UPACARA PERKAWINAN DI DESA KEDISAN, KECAMATAN KINTAMANI Anak Agung Adi Lestari; Ni Komang Ratih Kumala dewi; I Made Kariyasa; Ida Ayu Prami; Marta Dwi Atmiprihartini
Jurnal Hukum Saraswati Vol 5 No 2 (2023): JHS September 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v5i2.8235

Abstract

Desa Kedisan merupakan salah satu desa di wilayah Bali Timur yang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Desa ini dikenal dengan adat serta tradisi yang diwariskan turun temurun oleh masyarakatnya sejak jaman nenek moyang mereka. Salah satu tradisi yang tetap dijalankan oleh Masyarakat desa Kedisan adalah Tradisi Kelaci. Kelaci merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedisan di hari yang disepakati oleh pasangan yang akan melaksanakan kelaci dan kepala desa. Kelaci merupakan suatu rangkaian akhir dari sebuah upacara perkawinan di Desa Kedisan,yang dimana diperuntukan bagi Masyarakat yang dianggap sudah sah melakukan suatu upacara perkawinan.seiring dengan perkembangan zaman tradisi yang sudah ada mulai diagap tidakn penting bahkann dihapuskan oleh karena itu dibutuhkan suatu model konsep penguatan perlindungan terhadap kelaci sebagai bagian tradisi meminang gadis di Desa Kedisan. Adapunmetode penelitian yanhg dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yaitu penelitia hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris melalui hasil wawancara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimana problematika tradisi kelaci bagi masyarakat yang sudah meminang anak gadis di Desa Kedisan (2) Bagaimanakah mekanisme tradisi kelaci di Desa Kedisan Kecamatan kintamani Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tradisi Kelaci di Desa adat Kedisan ini dilakukan sebagai suatu rangkaian dari sebuah upacara Perkawinan dan bentuk cara mempertahan tradisi yang merupakan warisan terdahulu yang wajib di lindungi bahkan dilestarikan walaupun zaman yang semkain berkembang.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI GIANYAR Pratama, I Dewa Gede Bayu; Kariyasa, I Made
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Gianyar. Adapun yang melatarbelakangi penulisan ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Kabupaten Gianyar serta untuk mengetahui kendala dan upaya Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Metode penelitian yang digunakan; metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang dirumuskan bahwa kurangnya alat bukti/saksi yang didapatkan dalam laka lalu lintas menyebabkan kesulitan melakukan penyelidik/penyidik untuk menentukan kesalahan orang atas laka lalu lintas sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.Kendalanya dialami:tidak adanya saksi di tempat kejadian, dan Kurangnya Pengetahuan Hukum. Upaya yang diberikan; Perlindungan hukum preventif dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.Perlindungan hukum represif dan memberi sanksi kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap korban.
TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN WANPRESTASI PELAKU USAHA Asri, Ni Kadek Sindhu; Kariyasa, I Made
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose and context of analyzing the legal aspects of consumer protection based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UU No. 8/1999). This thesis suggests paying attention to the acts of default by business actors, which is an important aspect in the context of consumer protection. This juridical review will cover various aspects related to business actors' acts of default, including definitions, conditions that trigger acts of default, and their impact on consumers. This thesis will analyze how Law no. 8/1999 strengthens consumer rights in overcoming acts of business actor default, as well as how these provisions can be applied in legal practice.
Gender Roles And The Redefinition Of Family Law: Toward A Modern Family With Justice Judijanto, Loso; Sistyawan, Dwanda Julisa; Kariyasa, I Made; Amiruddin; Abdulah Pakarti, Muhammad Husni
Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2024): November
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/mjhki.v2i2.37

Abstract

Gender roles in society have undergone significant changes in recent decades. Social transformation, economic progress, and the increasingly championed gender equality have influenced the dynamics of family law. This research aims to analyze gender roles and the redefinition of family law: towards a modern family with justice. This research uses a qualitative approach with the method of literature study and lawyer analysis. Literature study, collecting data from various written sources, such as books, scientific journals, news articles, and official documents. And discourse analysis, analyzing legal texts, regulations, and mass media. Data analysis uses thematic analysis to identify themes in the data. As well as using interpretative analysis to understand the meaning of the data and produce new findings. The results showed that gender roles are still very strong in Indonesian families, with an unfair division of labor between men and women. This causes women to experience a double burden and injustice in the family. Family law in Indonesia also still contains many elements of discrimination against women, such as in terms of marriage, divorce, and inheritance. Causing women not to get their full rights in the family. To realize a modern family with justice, a redefinition of gender roles and family law is needed. Redefinition of gender roles needs to be done by changing the mindset and behavior of the community about the roles of men and women in the family. Redefinition of family law needs to be done by changing laws and regulations that discriminate against women.
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN YANG BATAL DEMI HUKUM DIHADAPKAN DENGAN ASAS NE BIS IN IDEM (PUTUSAN NO. 612/PID.B/2023/PN DPS) Dewi, Putu Putri Pradnyani; Kariyasa, I Made
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An invalid verdict in favor of an indictment is a judge's ruling that an indictment made by a public prosecutor is less appropriate to file because it does not correspond to the scene and place where the indictment was filed. At this stage, legal counsel has the opportunity to raise objections related to absolute and relative authority in the relevant matter. In this judgment no. 612/Pid.B/2023/PN Dps his indictment was rejected by the court due to his relative authority. The disgrace in this study, namely (1) What factors are the factors of the annulment in favor of the law? (2) How can a judgment declared void by law be appealed if it is associated with the principle of Ne Bis In Idem? The study uses a normative juridical approach. The hokum materials used in this study are based on primary, secondary, and tertiary legal materials. There are two theories used in this study, namely the Theory of the Legal System and the Theory of Authority. In addition to these two theories, there are two principles used, namely the Principle of Legal Certainty and the Principle of Ne Bis In Idem.
Arbitration in Theory and Practice: Challenges in Implementing Arbitration in Tulungagung Regency Neonbeni, Randy Vallentino; Noorhidayah, Noorhidayah; Kariyasa, I Made; Kamri, Andi Khaedhir; Lamsir, Seno; Naufal, Naufal
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.270

Abstract

This study examines the disparity between the theoretical framework and practical implementation of arbitration in Tulungagung Regency. Employing an empirical legal approach, the research analyzes data collected from interviews with 12 lawyers and 12 individuals seeking justice. While arbitration offers several advantages, including time efficiency, lower costs, confidentiality, and procedural flexibility, its implementation in Tulungagung Regency encounters significant challenges. The findings indicate that arbitration remains largely unfamiliar to the public, primarily due to limited outreach efforts, the centralized location of arbitration institutions in major cities, and the high fees associated with arbitrators. Furthermore, ambiguities in the enforcement of arbitration decisions and inconsistencies between arbitration rulings and the jurisdiction of certain courts present additional obstacles. These results highlight the necessity for a comprehensive strategy to enhance accessibility and public awareness of arbitration as an effective alternative dispute resolution mechanism.
Co-Authors Amiruddin Anak Agung Adi Lestari Asri, Ni Kadek Sindhu Atmiprihartini, Marta Dwi Dewi, Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Putu Putri Pradnyani I Gusti Bagus Hengki I Gusti Ngurah Anom Ida Ayu Prami Judijanto, Loso Kamri, Andi Khaedhir Lamsir, Seno Made Emy Andayani Citra Marta Dwi Atmiprihartini Muhammad Husni Abdulah Pakarti NAUFAL, NAUFAL Neonbeni, Randy Vallentino Ni Komang Ratih Kumala Dewi Noorhidayah Noorhidayah, Noorhidayah Prami, Ida Ayu Pratama, I Dewa Gede Bayu Sistyawan, Dwanda Julisa