Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBUKTIAN TERHADAP PENIPUAN ONLINE BERKEDOK ASMARA MENURUT UU ITE Rusdinah Rusdinah; Seselia Ongso; Andy Winardi; Ricky Banke
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 11 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i11.723

Abstract

Hukum pembuktian sendiri terkait dengan hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana, seperti hak untuk berdiam diri atau hak mendapat pembelaan yang layak. Hukum pembuktian memastikan dalam prosesnya peradilan pidana adil dan bahwa terdakwa memiliki hak-hak yang dilindungi dalam proses pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuktian terhadap penipuan online berkedok asmara sesuai dengan UU ITE. Metode penelitian yang diterapkan adalah jenis penelitian kepustakaan, di mana sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang telah ada dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber data utama adalah jurnal ilmiah yang terkait dengan penipuan online berkedok asmara yang ditemukan secara online. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah dengan majunya perkembangan zaman, tindak pidana penipuan online berkedok asmara sudah bisa dihukum. Dan yang bisa dan berkompeten dalam mencari barang bukti tersebut merupakan polisi virtual sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruangan Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Kesimpulan yang didapat adalah dengan seiring berkembangnya globalisasi teknologi, tidak sedikit orang memanfaatkan media sosial menggunakan citra palsu, identitas palsu, sampai banyak korban yang merasakan kerugian baik secara finansial sampai fisik ataupun jasmani mereka.
FORMATION OF VILLAGE REGULATIONS ON LEGAL AID SERVICES FOR THE UNDERPRIVILEGED COMMUNITY IN BETIMUS MBARU VILLAGE SIBOLANGIT DISTRICT, DELI SERDANG REGENCY Rolib Sitorus; Japansen Sinaga; Joy Zaman Felix Saragih; Ricky Banke; Tonggo Michael Sihombing
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 4 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i4.3250

Abstract

Access to justice is a basic right of every citizen as guaranteed in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in practice, underprivileged community groups in rural areas still face various structural and cultural obstacles in obtaining legal aid services. Betimus Mbaru Village, located in Sibolangit District, Deli Serdang Regency, is one of the areas facing similar challenges, with a low level of legal literacy among the community and a minimal number of legal aid institutions operating actively in the area. This condition shows the importance of local-based initiatives to guarantee the constitutional rights of village residents, one of which is through the formation of Village Regulations (Perdes) on Legal Aid Services. This study aims to analyze the urgency, mechanisms, and impacts of the formation of Perdes that regulates legal aid services for underprivileged communities. The approach used in this study is a juridical-empirical approach, with qualitative methods. Data were obtained through literature studies, in-depth interviews with village officials, community leaders, and underprivileged residents, and participatory observation in the village deliberation process. The collected data were analyzed descriptively-analystically by referring to applicable legal principles, as well as the theory of social justice and community legal empowerment. This research is expected to provide practical contributions to village government in realizing inclusive governance and oriented towards human rights. In addition, this research can be an initial reference for other regions with similar social characteristics in developing local policies for legal aid services.