Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Legal Certainty Aspects in Regulation of the Attorney General Number 15 of 2020 Concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice Sardjana Orba Manullang; Rai Iqsandri; Mawarni Fatma; Avelia Rahmah Y. Mantali
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

There have been many sharp criticisms regarding law enforcement by law enforcement officials where small cases that could be resolved through peaceful efforts ended up in court. In 2020, the Attorney General issued Prosecutor Regulation Number 15 of 2020 concerning termination of prosecution. It is necessary to pay attention to the legal certainty aspect of the regulation when it is implemented. This study aims to analyze the aspect of legal certainty in the Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning termination of prosecution based on restorative justice. Study this law uses a normative juridical approach Statutory Approach, the "statuta approach", and Conceptual Approach, the "conceptual approach". The results of the study concluded thatThe aspect of legal certainty lies in the guidelines that have been made by determining and limiting the requirements and implementation of termination of prosecution based on restorative justice. Service Regulation Number 15 of 2020 was made to support law enforcement with legal certainty, where restorative justice is given a clear, firm and comprehensive legal basis.
Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Rheynaldi S. Kamaru; Mohammad R. U. Puluhulawa; Avelia Rahmah Y. Mantali
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.328

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menghambat pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana pengeroyokan. Metode yang digunakan yaitu penelitian Yuridis Normatif dan penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan objek penelitian melalui argumentasi dan narasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana pengeroyokan terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala bagi penegak hukum. Restorative justice adalah merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan restorative justice terfokus pada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. dalam pelaksaan keadilan restoratif justice dalam perkara tindak pidana pengeroyokan belum maksimal dikarenakan beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarat dan faktor kebudayaan.
Criminology Study of Sexual Violence in Children Khairunnisa Taha Oponu; Mutia Cherawaty Thalib; Avelia Mantali
Estudiante Law Journal VOL. 4 NO. 1 FEBRUARI 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (82.142 KB) | DOI: 10.33756/eslaj.v4i2.15955

Abstract

The purpose of this study is to determine the factors that cause sexual violence that occurs in children and to determine the efforts to overcome cases of sexual violence against children in Gorontalo Regency. The research method used is empirical legal research using a case approach and a conceptual approach. The results of the study found that there were five factors that caused cases of sexual violence against children in Gorontalo Regency, including: the lack of family responsibility, the lack of social control from the community, the technology factor, the alcohol factor, the lack of understanding and the inculcation of norms in the order of life. . The most dominant factors according to the percentage of cases of sexual violence against children in Gorontalo Regency are the lack of parental responsibility and technology (social media) factors. Efforts to prevent and overcome cases of sexual violence against children in Gorontalo Regency are carried out with preventive efforts, namely a form of prevention before the occurrence of cases of sexual violence against children. Preventive efforts are divided into five efforts, including: applying self-awareness, active communication with family, using technology as best as possible, choosing a good environment, socialization from related parties. The other efforts are repressive efforts, one of the forms of efforts to overcome when there have been cases of sexual violence against children. Repressive efforts are carried out by providing criminal sanctions for crimes that have been committed by the perpetrators. As well as repressive efforts to victims by providing psychological assistance and legal assistance.
Analysis of Determination of Sanctions Against Narcotics Abusers Who Experience Mental Disorders (Study of Denpasar District Court Decisions) Mohammad syahrir DJ.Pano; Fenty U. Puluhulawa; Avelia Rahmah Y. Mantali
Estudiante Law Journal VOL. 5 NO. 1 FEBRUARY 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.059 KB) | DOI: 10.33756/eslaj.v5i1.19844

Abstract

Research findings show that the proportion of drug users who suffer from mental disorders is still very high compared to that of drug users who do not suffer from mental disorders. The reason is that the use of drugs can cause addiction, which means that users will continue to do so that which affects the central nervous system and results in mental disorders in drug users, for example in two cases in the Denpasar District Court with cases of narcotics abuse where the defendant had bipolar disorder. This study concludes that the judge's consideration includes the reasons for bipolar mental disorder as mitigating factors. In the case of abuse of narcotics, the Defendants BJJ and YAR, even though they were bipolar, still did not abolish the sentence against the two Defendants in these two different cases..
Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kasus Investasi Bodong (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pohuwato) Ista Ismail; Fence M Wantu; Avelia Rahmah Y Mantali
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.362

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi dari sebuah kasus investasi bodong yang terjadi di Kabupaten Pohuwato, berdasarkan hasil wawancara dengan wilayah hukum kepolisian Polres Pohuwato ada 2 upaya yang di lakukan yaitu upaya represif dan upaya preventif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang di lakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan kasus investasi bodong di wilayah hukum Kepolisian Resor Pohuwato dan untuk mengetahui kendala kepolisian dalam penangulangan kasus investasi bodong.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penjualan Kosmetik Illegal Trifani Pasilia; Lisnawaty W. Badu; Avelia Rahmah Y. Mantali
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.363

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penjualan Kosmetik Illegal Di Gorontalo yang masih terus terjadi, usaha dalam melakukan tindak pidana penjualan kosmetik dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Gorontalo yang merupakan salah satu pelaksanaan teknis Badan POM RI, yang mempunyai peran melaksanakan kegiatan dibidang pengawas produk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Hasil Penelitian ini adalah Penjualan kosmetik palsu/illegal secara bebas yang marak terjadi didalam dunia perdagangan Indonesia khususnya di Gorontalo sangat meresahkan banyak kalangan terutama wanita sebagai konsumen utama dari produk-produk kosmetik. Penjualan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan membahayakan masih banyak beredar, beredarnya kosmetik palsu/illegal secara bebas dipasaran tentunya tidak lepas dari banyaknya faktor penyebab terjadinya penjualan kosmetik illegal dan upaya penanggulangan penjualan kosmetik illegal
Akibat Hukum Dari Diterbitkannya Sertifikat Tanah Dengan Kepemilikan Ganda Marsella Patrya Karim; Weny Almoravid Dungga; Avelia Rahma Y. Mantali
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.372

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo terkait munculnya sertifikat dengan kepemilikan ganda dan untuk mengetahui akibat hukum dari sertifikat ganda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Adapun jenis data yang digunakan adalah data yang didapat langsung di lapangan dari hasil penelitian dan data yang diperoleh dari informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan penulis di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo diperoleh hasil bahwa bentuk pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo terkait munculnya sertifikat ganda yaitu melalui : peningkatan sistem pendaftaran tanah, pengawasan dan audit internal, penegakan disiplin dan sanksi, mencabut hak atas sertifikat tanah palsu, penyuluhan dan edukasi, dan kolaborasi dengan pihak terkait. Adapun akibat hukum yang timbul dari diterbitkannya sertifikat ganda yaitu : ketidakjelasan kepemilikan, kerugian finansial, kesulitan dalam transaksi, dan ketidakpercayaan terhadap sistem pendaftaran tanah.
The Concept of Revitalizing Traditional Institutions in the Criminal Law System to Realize Restorative Justice Dian Ekawaty Ismail; Avelia Rahmah Y Mantali; Mohamad Rivaldi Moha
Jambura Law Review VOLUME 5 NO. 2 JULY 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.635 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v5i2.11682

Abstract

This article examines data and facts related to implementing and functionalizing traditional institutions as living laws in society. It presents the concept of revitalizing traditional institutions in the criminal law system to realize restorative justice. According to indigenous peoples, justice is a complex concept because formal courts and other forums, such as customary courts, can administer it. This study aims to analyze the contribution of traditional institutions and restorative justice in the criminal law system in Indonesia. The approaches used in this research are conceptual, historical, statutory, and case approaches. The study results from show that customary institutions and restorative justice in Indonesia have been carried out through the participation of community members with traditional legal characteristics, cultural pluralism, moral values, and religion to solve problems through consultation to reach an agreement. Customary institutions and restorative justice in Indonesia are carried out by mediation for an agreement to reach an agreement in the best interests of victims, perpetrators, families, and other parties related to the traditional characteristics of law, cultural pluralism, moral values, and religion.
Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara) Dian Rizqi Oktaria Naway; Lisnawaty W. Badu; Avelia Rahmah Y. Mantali
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5259

Abstract

Abstract Penelitian ini bertujuan mengkaji penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan Restorative Justice serta upaya Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai alternatif penyelesaian tindak pidana di luar persidangan. Metode penelitian kualitatif empiris digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui restorative justice di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara meliputi beberapa unsur tahapan yakni pembuatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, penelitian oleh jaksa, disposisi pimpinan, hingga proses perdamaian dan ekspos penghentian perkara. Prinsip Restorative Justice mencakup pemulihan korban melalui ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, dan kesepakatan lainnya. Sedangkan faktor penghambat penyelesaian yakni, perkara tidak memenuhi syarat restorative justice, keterbatasan pelaku dalam memenuhi syarat, dan penolakan korban karena merasa terhina. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan Restorative Justice telah menjadi alternatif yang signifikan dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik. Kata Kunci: Restorative Justice; Pencemaran Nama Baik; Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara.
Implementation of Investigations into the Crime of Incest by the Biological Father Against the Child Incest Safrizal W. Yantu; Fenty U. Puluhulawa; Avelia Rahmah Y. Mantali
Estudiante Law Journal VOL. 5 NO. 3 OCTOBER 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v5i3.23029

Abstract

The main problem in this research is the process of investigating criminal acts of incest committed by the biological father against the child in the jurisdiction of the East City Police. biological father of the child at the East City Police. The aim of the research is to find out and explain the implementation and investigation of criminal acts of incest committed by the biological father against the child (Incest) at the East City Police. The results of the research are that the process of investigating the criminal act of incest by the biological father against the child is carried out in stages, making a report, conducting an investigation, carrying out a Visum et Repertum, sending a letter notifying the start of the investigation, conducting examination of witnesses, carrying out a case title to determine the suspect, carrying out coercive measures, examination of suspects, collection of evidence, filing.