Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peningkatan Kesadaran Hukum Mengenai Perlindungan Anak Bagi Siswa dan Guru di SMP Negeri 2 Luwuk Dian Ekawaty Ismail; Avelia Rahmah Y. Mantali; Mohamad Rivaldi Moha; Dolot Alhasni Bakung; Usman Rasyid
Pandawa : Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Pandawa : Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/pandawa.v1i3.72

Abstract

Children as the next generation of the nation, must be protected from childhood to adulthood. If a child has been in an environment of crime since childhood, that child can become a criminal in the future, and will disturb people's lives. It is wise for child protection to start in junior high school. Junior high school (SMP) as a place for children to gain knowledge, begins to learn to get along with peers, smaller friends or teachers and begins to understand ways to commit violence against others. Therefore, the protection of children and teachers is currently an important matter and must be a common concern. Lack of understanding and knowledge of legal protection for children in the school environment has resulted in many violations and even criminal acts of violence against children in the school environment. As a result, children do not feel comfortable at school, skip school, or even drop out. Taking into account the legal issues above, the law faculty community service team carried out this service activity as an effort to increase public awareness and teachers that the importance of child protection starts from a child-friendly school environment and teachers. Regarding these problems, we all must pay attention to the protection of children and teachers, including at SMP Negeri 2 Luwuk. In this community service, we provide counseling and outreach to the concept of child protection, namely the urgency of legal protection for children and teachers in schools. The outputs that will be produced through this service are legal counseling activities for the community, scientific articles in the Community Service Journal, Publication in the Media Period (Print/Online), then Mandatory Reports in the form of Service Implementation Results Reports, Activity Diary Books and Financial Record Books.
Dilema Kemanusiaan dan Kedaulatan Negara: Telaah Kebijakan Penolakan Bantuan Asing Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia Usman Rasyid; Novendri M. Nggilu; Mohamad Rivaldi Moha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3919

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk dalam situasi bencana alam. Namun, dalam praktik penanggulangan bencana, muncul dilema antara nilai kemanusiaan yang bersifat universal dan prinsip kedaulatan negara, khususnya terkait kebijakan penolakan atau pembatasan bantuan asing. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara kemanusiaan dan kedaulatan dalam negara hukum Indonesia melalui kajian kebijakan penolakan bantuan asing pada penanggulangan bencana banjir bandang di wilayah Sumatera yang melibatkan tiga provinsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penolakan bantuan asing didasarkan pada prinsip kedaulatan negara dan pengendalian terhadap potensi intervensi eksternal, namun kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan nilai kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kedaulatan negara dan kepentingan kemanusiaan agar penanggulangan bencana dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip negara hukum.