Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.59
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGAL BRIEF Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Hukum dan Sosial Politik Estudiante Law Journal Pandawa : Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Avelia Rahmah Y Mantali
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak : Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Resor Boalemo Asrina Nggai; Dian Ekawaty Ismail; Avelia Rahmah Y. Mantali
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v1i2.181

Abstract

Acts of sexual violence against women and children are a threat that continues to occur anywhere in the world. Boalemo Regency is one of the districts that has experienced a fairly high increase in the number of cases of sexual violence against children. Based on information obtained by the author at the Boalemo Police, the number of cases Sexual violence in the last 3 years has increased by 55 cases. In 2020 there were 15 cases, in 2021 it increased to 18 cases and in 2022 cases of sexual violence increased to 22 cases and cases of sexual crimes against women, in 2019 there were 2 cases, in 2020 only 1 case, and in 2021 only 2 cases. This research aims to determine the factors that cause sexual violence against women and children and to determine the police's efforts to tackle acts of sexual violence against women and children. This research aims to find out what factors cause criminal acts of sexual violence against women and children in Boalemo Regency and what police efforts are in dealing with criminal acts of sexual violence against women and children in Boalemo Regency. The research method used is empirical legal research. The data obtained in this research is analyzed qualitatively, namely by collecting data and drawing conclusions to determine the results. The research results show that there are several factors that cause sexual violence against female children in Boalemo Regency, namely: alcohol, low education, unmet biological needs, the role of the victim, lack of religious education and pornography. And the police's efforts to tackle criminal acts of sexual violence against women and children in Boalemo Regency are: conducting outreach and providing information about sexual violence through social media.
Peran Kepolisian Polsek Batudaa Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan di Batudaa Rinoldi Mantali; Fence M. Wantu; Avelia Rahmah Y. Mantali
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1117

Abstract

Sebagai institusi negara yang memiliki kewenangan dan akuntabilitas dalam menjaga keselamatan masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kerja sama antara kepolisian dan masyarakat merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar, mengingat tugas polisi tidak terpisahkan dari tanggung jawab sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Sektor (Polsek) Batudaa dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Batudaa, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna menyajikan informasi secara tepat dan mudah dipahami mengenai penyebab dan upaya pencegahan tindak pidana penganiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polsek Batudaa telah menjalankan peran penanggulangan melalui upaya preemtif, preventif, dan represif. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Batudaa meliputi aspek ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, konsumsi minuman keras, minimnya pengetahuan hukum, serta pengaruh lingkungan dan kebiasaan.
Hambatan Dalam Penerapan Regulasi Hukum di Indonesia Dalam Mengatur Penyebaran Konten Bermuatan Pornografi di Media Sosial Ananda Rayhan Dumako; Dian Ekawaty Ismail; Avelia Rahmah Y. Mantali
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1278

Abstract

Penyebaran tayangan video bermuatan pornografi melalui jejaring media sosial menjadi salah satu tantangan krusial dalam era digital di Indonesia saat ini. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan, misalnya Undang-Undang/UU Informasi dan Transaksi Elektronik/UU ITE serta Undang-Undang/UU Pornografi, implementasi hukum terhadap pelanggaran di ranah digital masih menghadapi berbagai hambatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk  menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapan regulasi hukum dalam menangani penyebaran konten pornografi di media sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama meliputi lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya teknologi dan manusia, tumpang tindihnya regulasi, serta kurangnya literasi digital di masyarakat. Selain itu, tantangan global seperti keterbatasan yurisdiksi atas platform digital asing turut memperumit proses penindakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan edukasi digital kepada masyarakat guna meningkatkan efektivitas pengendalian konten pornografi pada jejaring sosial.
Implikasi Penerapan Restorative Justice terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Korban Residivis Penganiayaan Berat Igvan Nagif Syahyudin; Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa; Avelia Rahmah Y. Mantali
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober : Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konstitusi.v2i4.1153

Abstract

This study discusses the implications of applying Restorative Justice on legal certainty and the protection of victims' rights in cases involving repeat offenders who have committed serious assault in the jurisdiction of the Tapa Police Sector, Bone Bolango. Normatively, Indonesian Police Regulation No. 8 of 2021, Article 5(e), explicitly prohibits the application of Restorative Justice for offenders who have committed repeat criminal offenses based on court rulings. However, the research findings indicate that in practice, law enforcement officials often exercise discretion to facilitate peaceful resolutions even for repeat offenders, citing the need to maintain social relationships and avoid lengthy litigation processes. This approach raises legal certainty issues, as inconsistencies between written norms and field practices can reduce legal predictability, open the door to discrimination, and weaken both general and specific deterrent effects. From the perspective of victim protection, peaceful agreements in cases involving repeat offenders risk not fully reflecting substantive justice, as victims may be in a vulnerable position due to social pressure or unequal power dynamics. This study concludes that the application of Restorative Justice to repeat offenders needs to be strictly limited through more detailed regulations and effective oversight mechanisms, so that the principles of the rule of law, legal certainty, and victim protection are upheld. Thus, Restorative Justice can remain an important instrument in Indonesia's criminal justice system without compromising legal integrity and public safety.
Faktor Penyebab Perempuan Dan Anak Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Moh. Efendi Pontoh; Suwitno Y. Imran; Avelia Rahmah Y. Mantali
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1911

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berakar pada ketimpangan struktural, budaya patriarki, dan rendahnya literasi hukum, serta diperparah oleh kerentanan sosial-ekonomi, pola asuh berbasis kekerasan, pernikahan dini, dan komunikasi keluarga yang buruk. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor utama pendorong KDRT dan menganalisis keterkaitannya dengan kesadaran hukum, ketimpangan gender, pola asuh, ketergantungan ekonomi, pernikahan dini, serta dugaan perselingkuhan. Menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif deskriptif, data dihimpun melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, korban, dan tokoh masyarakat, serta dokumen resmi dan publikasi relevan; analisis dilakukan secara tematik melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil menunjukkan dominasi faktor internal (literasi hukum rendah, patriarki, pola asuh keras, gangguan kesehatan mental, siklus kekerasan antargenerasi, dan komunikasi tidak efektif) serta faktor eksternal (kemiskinan, rendahnya pendidikan, pernikahan dini, ketergantungan finansial, keterbatasan layanan, dan stigma sosial).
Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 282/Pid.B/2023/PN.Gto dan No. 298/Pid.B/2023/PN.Gto: Suatu Telaah atas Prinsip Kepastian dan Keadilan Hukum Abdul Rahman Toyi; Fence M. Wantu; Avelia Rahmah Y. Mantali
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2503

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN.Gto dan Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN.Gto terhadap tindak pidana perjudian daring berdasarkan Pasal 303 KUHP, serta implikasinya terhadap prinsip kepastian dan keadilan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-komparatif, dengan menelaah bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua terdakwa terbukti melanggar ketentuan yang sama, namun terdapat perbedaan pidana yang dijatuhkan 7 bulan penjara terhadap terdakwa Djufri Machmud dan 10 bulan terhadap terdakwa Yusri Pakaya. Perbedaan ini disebabkan oleh penilaian subjektif hakim terhadap faktor peringanan dan pemberat, meliputi peran pelaku, jangka waktu perbuatan, serta besaran hasil tindak pidana. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan melalui diskresi yudisial, disparitas pemidanaan yang tidak disertai justifikasi rasional berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan penerapan asas equality before the law
Co-Authors Abdul Rahman Toyi Ananda Rayhan Dumako Asrina Nggai Dian Ekawaty Ismail Dian Rizqi Oktaria Naway Dolot Alhasni Bakung Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Igvan Nagif Syahyudin Indriyanti Mahmud Khairunnisa Taha Oponu Lisnawaty W. Badu Mawarni Fatma Moh. Efendi Pontoh Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa Mohamad Rivaldi Moha Mohammad syahrir DJ.Pano Muda, Mahmud Mutia Cherawaty Thalib Rai Iqsandri Rinoldi Mantali Safrizal W. Yantu Sardjana Orba Manullang Suwitno Yutye Imran Syakinah Hamid Alamri Usman Rasyid Yayan Ponui