Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pengawasan Terhadap Peredaran Produk Pakaian Anak Tidak Memenuhi SNI Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindugan Konsumen: Supervision of the Circulation of Children's Clothing Products Does Not Meet SNI in Terms of the Consumer Protection Law Resmaya Agnesia Mutiara Sirait; Setyo Utomo; Aleksander Sebayang; Adhytia Nugraha; Sri Ayu Septinawati; Samuel Marpaung
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 12: DESEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v6i12.4410

Abstract

Penggunaan pakaian anak yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah hal yang pentinng untuk menjaga kesehatan dan keselamatan anak. Standar Nasional Indonesia merupakan parameter yang digunakan sebagai tolak ukur kelayakan suatu produk dapat beredar pada masyarakat, sehingga penerapan peraturan Standar Nasional Indonesia pada produk pakaian anak diperlukan untuk melindungi keamanan dan keselamatan konsumen. Ironisnya hal tersebut masih belum mejadi suatau kesadaran yang penting tehadap pihak pelaku usaha. Realitanya masih ditemukan peredaran pakaian anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia sehingga timbul pertanyaan bagaimanakah pengawasan terhadap peredaran pakaian anak yang tidak memenuhi SNI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis (social legal approach) melalui wawancara, dan diskusi dengan para pihak. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi peredaran produk yang dimasyarakat menjelaskan kurangnya pengetahuan konsumen maupun pelaku usaha serta faktor ekonomi konsumen yang termasuk dalam cluster menengah kebawah yang menjadi alasan utama masih beredarnya produk pakaian anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). The use of children's clothing that meets the Indonesian National Standard (SNI) is important to maintain children's health and safety. The Indonesian National Standard is a parameter used as a benchmark for the feasibility of a product to circulate to the public, so the application of Indonesian National Standard regulations on children's clothing products is needed to protect consumer security and safety. Ironically, this is still not an important awareness of business actors. The reality is that there is still the circulation of children's clothing that does not meet the Indonesian National Standard, so the question arises how to supervise the circulation of children's clothing that does not meet SNI in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used in this study is qualitative with a sociological approach (social legal approach) through interviews and discussions with the parties. The Department of Industry, Trade, Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Pontianak City, the party responsible for supervising the circulation of products in the community, explained the lack of knowledge of consumers and business actors as well as consumer economic factors included in the lower middle cluster, which is the main reason for the circulation of children's clothing products that do not meet the Indonesian National Standard (SNI) .
Inovasi Pemanfaatan Media Digital Oleh PKK Desa dalam Edukasi Hukum Pemenuhan Kartu Identitas Anak Yenny Aman Serah; Samuel Marpaung; Temmy Hastian; Rini Setiawati
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2: Desember (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v5i2.539

Abstract

Administrasi kependudukan menjadi aspek yang amat penting dalam pemenuhan hak sipil warga negara, khususnya bagi anak sebagai kelompok rentan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pendaftaran penduduk menjadi kewajiban negara dan masyarakat, salah satunya melalui kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Namun, di tingkat desa masih ditemukan rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KIA. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat desa mengenai pemenuhan KIA melalui penguatan peran PKK Desa dalam Program Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK). Metode yang digunakan meliputi edukasi hukum dan pendampingan berbasis inovasi pemanfaatan media digital. Media sosial Instagram digunakan sebagai sarana edukasi dengan penyampaian informasi dan motivasi dalam bentuk infografis yang komunikatif dan mudah dipahami. Luaran PKM ini diharapkan berupa meningkatnya literasi hukum administrasi kependudukan serta partisipasi masyarakat dalam pengurusan KIA secara berkelanjutan.
Tantangan Masyarakat dalam Memahami dan Menggunakan Media Elektronik yang Bijak Sesuai Dengan UU ITE: Community Challenges in Understanding and Using Electronic Media Wisely in Accordance With Ite Law Samuel Marpaung; Purwanto; Ivan Wagner Bakara; Muhayan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i1.4898

Abstract

Tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini adalah sulit membedakan informasi yang akurat, resiko dari privasi online serta dampak dari kesejahteraan mental. Hal ini didorong oleh beberapa faktor yakni kurangnya pengetahuan masyarakat dan minimnya andil pemerintah dalam pengawasan (preventif). Pemerintah RI melalui UU No 11 tahun 2008 tentang ITE telah mengatur setiap perbuatan yang dilarang, sanksi pidana serta penyelesaian sengketa di masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tantangan yang dihadapi masyarakat, apa saja perbuatan yang dilarang, sanksi pidana hingga kerugian materiil yang timbul akibat penyalahgunaan media elektronik tersebut serta bagaimana upaya untuk meminimalisir penyalahgunaan tersebut berdasarkan ketentuan UU No 11 tahun 2008 tentang ITE. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu yuridis empiris dengan meninjau pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung dalam masyarakat, dengan sumber bahan hukum primer penelitian UU ITE, serta bahan hukum sekunder buku-buku hukum dan jurnal hukum yang menunjang sumber hukum primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan yangg dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan, makalah dan dokumen-dokumen terkait serta diikuti dengan teknik studi lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa lemahnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan fitur-fitur media elektronik khususnya menegnai ketentuan pada Pasal 22 UU No. 11 Tahun 2008 tentang UU ITE.