Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)
Rini Setiawati
Universitas Panca Bhakti
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Mewujudkan Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT) Melalui Penyuluhan Hukum Bagi Kelompok Kadarkum PKK Desa Yenny Aman Serah; Purwanto Purwanto; Temmy Hastian; Rini Setiawati; Adhytia Nugraha
Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service) Vol. 7 No. 1 (2025): February
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/sasambo.v7i1.2511

Abstract

Program Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT) bertujuan meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat dalam mencegah perdagangan manusia (TPPO), khususnya di Kelurahan Benua Mas, Kabupaten Bengkayang. Mitra utama dalam program ini adalah PKK Kelurahan Benua Mas yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga. Metode utama yang digunakan adalah penyuluhan hukum berbasis komunitas melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, serta pemanfaatan media digital seperti video edukasi dan grup WhatsApp. Hasil program menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep TPPO, modus operandi pelaku, serta mekanisme perlindungan hukum, dengan peningkatan skor pemahaman hingga 55%. Pembentukan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) PKK juga menjadi langkah strategis dalam keberlanjutan program. Kesimpulannya, program KIAT efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas komunitas dalam mencegah TPPO. Rekomendasi utama meliputi penguatan literasi digital bagi kader PKK, perluasan cakupan program ke wilayah lain, serta sinergi dengan pemangku kepentingan untuk kebijakan pencegahan TPPO yang lebih sistematis.  An Indonesian Anti-Trafficking Family (KIAT) Through Legal Counseling for the Kadarkum PKK Village Group  The Indonesian Anti-Trafficking Family (KIAT) program aims to enhance legal literacy and public awareness in preventing human trafficking (TPPO), particularly in Benua Mas Village, Bengkayang Regency. The main partner in this program is the Benua Mas PKK, which plays a strategic role in empowering women and families. The primary method used is community-based legal counseling through interactive lectures, group discussions, case simulations, and the use of digital media such as educational videos and WhatsApp groups. The program results show an increase in participants' understanding of TPPO concepts, perpetrators' modus operandi, and legal protection mechanisms, with knowledge scores improving by up to 55%. The formation of the PKK Legal Awareness Group (Kadarkum) is also a strategic step in ensuring the program's sustainability. In conclusion, the KIAT program effectively raises legal awareness and strengthens community capacity to prevent TPPO. Key recommendations include strengthening digital literacy for PKK members, expanding the program to other regions, and fostering synergy with stakeholders for a more systematic anti-trafficking policy.  
Inovasi Pemanfaatan Media Digital Oleh PKK Desa dalam Edukasi Hukum Pemenuhan Kartu Identitas Anak Yenny Aman Serah; Samuel Marpaung; Temmy Hastian; Rini Setiawati
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2: Desember (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v5i2.539

Abstract

Administrasi kependudukan menjadi aspek yang amat penting dalam pemenuhan hak sipil warga negara, khususnya bagi anak sebagai kelompok rentan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pendaftaran penduduk menjadi kewajiban negara dan masyarakat, salah satunya melalui kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Namun, di tingkat desa masih ditemukan rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KIA. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat desa mengenai pemenuhan KIA melalui penguatan peran PKK Desa dalam Program Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK). Metode yang digunakan meliputi edukasi hukum dan pendampingan berbasis inovasi pemanfaatan media digital. Media sosial Instagram digunakan sebagai sarana edukasi dengan penyampaian informasi dan motivasi dalam bentuk infografis yang komunikatif dan mudah dipahami. Luaran PKM ini diharapkan berupa meningkatnya literasi hukum administrasi kependudukan serta partisipasi masyarakat dalam pengurusan KIA secara berkelanjutan.
Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang: Enhancing the Role of Society in Preventing Criminal Acts of Human Trafficking Yenny Aman Serah; Purwanto; Temmy Hastian; Rini setiawati; Adhytia Nugraha
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6417

Abstract

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional kompleks yang melibatkan eksploitasi fisik dan psikologis terhadap individu, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Faktor struktural seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lemahnya penegakan hukum memperburuk situasi ini di Indonesia. Kejahatan-kejahatan ini melibatkan berbagai bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa, prostitusi paksa, dan perbudakan hutang, yang seringkali diawali dengan penipuan atau pemaksaan oleh pelakunya. Dalam mencegah dan memberantas perdagangan orang, partisipasi masyarakat sangat penting, antara lain dengan berperan aktif dalam deteksi dini, pelaporan aktivitas mencurigakan, serta peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai risiko eksploitasi. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dapat memperkuat upaya perlindungan, memberdayakan kelompok rentan, dan membatasi pergerakan pelaku. Upaya kolektif, mulai dari pelatihan keterampilan hingga peningkatan akses terhadap layanan dasar, berkontribusi dalam mengurangi kerentanan masyarakat dan menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan partisipasi yang berkelanjutan, masyarakat dapat menjadi ujung tombak dalam memutus rantai kejahatan.
Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Sungai Raya Terhadap Ketentuan Pemberian Nama Anak Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 Sri Ayu Septinawati; Purwanto Purwanto; Rini Setiawati; Resmaya Agnesia Mutiara Sirait
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3279

Abstract

Pemberian nama pada anak bagian penting dari pemenuhan hak identitas anak yang memiliki konsekuensi hukum dalam sistem administrasi kependudukan. Permendagri Nomor 73 tahun 2022 yang mengatur pencatatan nama pada dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran. Masalah utama dalam penelitian ini adalah pada tingkat masyarakat desa, msih dijumpai rendahnya pemahaman terhadap ketentuan pemberian nama tersebut yang kemudian berdampak pada terhambatnya proses pencatatan kelahiran serta potensi permasalahan hukum administratif di kemudian hari. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi pengurusan akta kelahiran. Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Desa Sungai Raya terhadap ketentuan pemberian nama anak berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 serta mengidentifikasi faktor-faktor mempengaruhi pemahaman tersebut dalam praktik administrasi kependudukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesionar dan wawancara kepada masyarakat Desa Sungai Raya, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen administrasi kependudukan. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif.
PKK Desa sebagai Agen Edukasi Administrasi Kependudukan Berbasis Keluarga: Studi di Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Rini Setiawati; Yenny Aman Serah; Sri Ayu Septinawati Septinawati
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3286

Abstract

Administrasi kependudukan merupakan bagian penting dari pemenuhan hak sipil dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Meskipun kebijakan dan layanan administrasi kependudukan terus dikembangkan, pada tingkat keluarga masih terdapat kesenjangan informasi dan pemahaman mengenai fungsi, kewajiban pelaporan, serta pemutakhiran dokumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi dan peran PKK Desa sebagai agen edukasi administrasi kependudukan berbasis keluarga serta merumuskan penguatan peran yang dapat diterapkan di tingkat desa. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan dilaksanakan di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Data dikumpulkan melalui angket kepada 21 kader PKK, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 95,2% responden memahami fungsi dokumen kependudukan sebagai identitas hukum, 100% memahami kewajiban melaporkan perubahan data dan memperbarui data keluarga, 85,7% memahami dampak tidak dimilikinya akta kelahiran, dan 81% memandang kader PKK dapat berperan sebagai agen edukasi hukum. Seluruh responden juga mendukung WhatsApp dan poster digital sebagai media edukasi. Temuan ini menunjukkan bahwa PKK Desa memiliki modal pengetahuan dan kedekatan sosial yang dapat dikembangkan sebagai penghubung informasi antara keluarga dan layanan administrasi kependudukan. Penguatan peran tersebut diarahkan pada edukasi, pendampingan awal, pemanfaatan dasawisma dan media digital, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan Disdukcapil untuk mendorong tertib administrasi kependudukan dan akses pelayanan publik yang lebih baik
Co-Authors Adhytia Nugraha Purwanto Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Samuel Marpaung Sri Ayu Septinawati Sri Ayu Septinawati Septinawati Temmy Hastian Temmy Hastian Yenny AS